Pajak (koperasi) dalam hubungannya dengan ahli waris
updated 11 years, 1 month ago
3 Members
·
11
Posts
Kepada para kontributor forum yth…
Saat ini keluarga saya sedang menghadapi masalah hukum, dimana kami ditagih hutang atas nama almarhum Ayah. Semasa hidup, beliau pernah menjabat sebagai pengurus (ketua) sebuah koperasi. Salah satu hutang yang diklaimkan kepada kami sebagai ahli waris adalah pajak koperasi tersebut (tapi saya belum tahu detailnya itu pajak apa – karena sampai saat ini tidak pernah diberi buktinya).
Saya hanya ingin memiliki pengetahuan lebih dari para kontributor yang lebih memahami perpajakan mengenai masalah ini, teruatama pada poin-poin berikut:
1. Apakah hutang pajak (bila memang ada) diwariskan?
2. Apakah pajak itu kaitannya dengan hukum pidana atau perdata; atau kedua-duanya?
3. Dalam hal koperasi, apakah pajak (yang dalam pengertian saya merupakan pajak badan) dapat dibebankan kepada pribadi (dalam hal ini pengurus)?Terima kasih…
- Originaly posted by hsetya:
1. Apakah hutang pajak (bila memang ada) diwariskan?
Tunggakan pajak wajib diselesaikan oleh pemilik NPWP yang tercantum di STP/SKPKB terkait (Koperasi ataukah pribadi).
Originaly posted by hsetya:3. Dalam hal koperasi, apakah pajak (yang dalam pengertian saya merupakan pajak badan) dapat dibebankan kepada pribadi (dalam hal ini pengurus)?
Dicek ke AD/ART Koperasi yang terkait dan UU Koperasi.
Originaly posted by hsetya:2. Apakah pajak itu kaitannya dengan hukum pidana atau perdata; atau kedua-duanya?
Jadi tindak pidana pajak ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.
Bila pelanggarannya hanya administrasi saja, tentunya tidak sampai dengan hukuman pidana, tetapi hanya sanksi administrasi/denda. NPWP adalah NPWP Badan (seri depan 01), namun Pimpinan Koperasi merupakan penanggung pajak. Apakah ini berarti setelah almarhum meninggal dan Koperasi sudah memiliki pimpinan/ketua baru, maka penanggung pajak beralih ke pimpinan baru?
- Originaly posted by hsetya:
maka penanggung pajak beralih ke pimpinan baru?
benar
Originaly posted by hsetya:1. Apakah hutang pajak (bila memang ada) diwariskan?
bisa
Originaly posted by hsetya:2. Apakah pajak itu kaitannya dengan hukum pidana atau perdata; atau kedua-duanya?
bisa pidana kalo perdata bisa menyangkut penagihan namun terbatas
Originaly posted by hsetya:3. Dalam hal koperasi, apakah pajak (yang dalam pengertian saya merupakan pajak badan) dapat dibebankan kepada pribadi (dalam hal ini pengurus)?
bisa
Lalu bagaimana bila waktu menjabat masih ada tunggakan pajak, lalu ketua meninggal, diganti oleh ketua baru.
Apakah kemudian tunggakan pajak dibebankan kepada pribadi ketua yg meninggal (dalam hal ini kemudian ke ahli warisnya)? Atau karena sudah ada penanggung pajak baru, maka tunggakan pajak ini masih menjadi urusan koperasi tersebut?
Saya sebagai salah satu ahli waris bukannya mau mengingkari apabila almarhum masih memiliki kewajiban. Namun kami butuh kepastian dan keabsahan klaim atas kewajiban tersebut. Lagipula ini juga bukan Dirjen Pajak yg menagih, tapi koperasinya (ini saja sudah aneh bagi kami).
- Originaly posted by hsetya:
Apakah kemudian tunggakan pajak dibebankan kepada pribadi ketua yg meninggal (dalam hal ini kemudian ke ahli warisnya)? Atau karena sudah ada penanggung pajak baru, maka tunggakan pajak ini masih menjadi urusan koperasi tersebut?
koperasi tersebut harusnya menanggung..
- Originaly posted by priadiar4:
koperasi tersebut harusnya menanggung..
Kira-kira boleh minta di-share dasar hukumnya, supaya dalam menjawab pun kami bisa lebih mantap… Maaf, karena kami betul-betul awam masalah hukum…
- Originaly posted by hsetya:
Kira-kira boleh minta di-share dasar hukumnya, supaya dalam menjawab pun kami bisa lebih mantap… Maaf, karena kami betul-betul awam masalah hukum…
Undang undang KUP
Pasal 1
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Pasal 32 UU KUP lagi…
(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :
a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan
pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana
wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau
pengampunya.
(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau
secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan
dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar
tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau
mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Jadi jika sudah ada pergantian pengurus baru maka pengurus baru itulah harusnya secara de facto dan de jure bertanggungjawab karena merekalah yang ditunjuk mewakili koperasi
Terima kasih atas masukannya yg berharga… Saya juga sudah unduh copy KUP, semoga bisa saya pelajari lebih lanjut. Cheers…
- Originaly posted by hsetya:
Terima kasih atas masukannya yg berharga… Saya juga sudah unduh copy KUP, semoga bisa saya pelajari lebih lanjut. Cheers…
ssiiip, nanti minta dasar hukum juga ke orang tersebut, karena kalo menyangkut pajak maka aturan pajaklah yang berlaku, jika dia mendasarkan pada KUHPidana/Perdata maka tidak bisa dilakukan, karena lex specialist pajak sudah diatur di KUP.
