Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 11964 , Bahasan = 93669

Pencetus Pendapat
bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2724.
28 May 2009 12:36

Originaly posted by harry_logic:
Bahwa (umumnya) penyedia jasa biro perjalanan/pariwisata, jasa pengiriman paket, dsb yg menggunakan DPP Nilai Lain saat bertransaksi dgn pengguna jasa menggunakan Faktur Pajak Sederhana atau yg sejenis. Lalu pengguna jasa bermaksud mengkreditkan PPN dari Faktur Pajak Sederhana tsb.
Apakah hal ini diperbolehkan ?

sepertinya tidak diperbolehkan rekan harry. yang boleh dikreditkan hanya faktur pajak standar. jadi lebih baik, pengguna jasa, meminta dibuatkan FP standar. karena ini kewajiban PKP, walaupn menggunakan DPP nilai lain.

gra_dian

Junior


Location : .
Joined : 30 Jun 2008.
Posts : 131.
28 May 2009 12:37

Originaly posted by bayem:
jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i,

Originaly posted by bayem:
tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam rangka usaha tersebut.


Saya kurang paham maksudnya,,,
klo saya terima FP standar dari jasa pengiriman spt pandu siwi, dhl,,,tidak boleh dijadikan PM?
mohon penjelasannya

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2724.
28 May 2009 12:40

Originaly posted by gra_dian:
klo saya terima FP standar dari jasa pengiriman spt pandu siwi, dhl,,,tidak boleh dijadikan PM?
mohon penjelasannya

kalo ini boleh dikreditkan..
yang tidak boleh dikreditkan, bila jasa pengiriman seperti tiki dan sejenisnya itu mendapat pajak masukan.

mohon koreksi..

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21842.
28 May 2009 12:49

Originaly posted by bayem:
sepertinya tidak diperbolehkan rekan harry. yang boleh dikreditkan hanya faktur pajak standar. jadi lebih baik, pengguna jasa, meminta dibuatkan FP standar. karena ini kewajiban PKP, walaupn menggunakan DPP nilai lain.

Setujuu...

Originaly posted by bayem:
kalo ini boleh dikreditkan..
yang tidak boleh dikreditkan, bila jasa pengiriman seperti tiki dan sejenisnya itu mendapat pajak masukan.

Juga setujuu..

harry_logic

Genuine


Location : Puri Hijau - Purwokerto.
Joined : 18 Sep 2008.
Posts : 1360.
28 May 2009 13:12

Dlm hal ini si Penyedia Jasa bersikukuh hanya bisa menerbitkan Fkt Pjk Sederhana, misalnya karena belum PKP, dan si Pengguna Jasa tetap ingin mengkreditkan PM tsb.

Berdasarkan KMK 296 thn 1994 ttg Pengkreditan Pajak Masukan, pasal 2 :
'Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Pajak Masukan tersebut dikreditkan dalam masa pajak yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983;
2. Faktur pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan secara khusus;
3. Dalam Faktur pajak yang sudah ditentukan bentuk dan isinya, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
1) Nomor Seri Faktur Pajak; 2) Nama, Alamat, NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak; ...dst ..dsb (syarat Faktur Pajak Standar)...'

Bila Pengguna Jasa ingin menggunakan butir no 2 dari pasal 2 di atas sbg dasar agar bisa mengkreditkan PM tsb, bolehlah rekanē ORTax'er membantu utk mendapatkan ketentuan khusus yg menyatakan bahwa Fkt Pajak Sederhana yg digunakan oleh penyedia jasa ber-DPP Nilai Lain adalah valid sbg dokumen utk mengkreditkan PM.

Terimakasih sebelumnya.

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
28 May 2009 13:53

Apakah jenis perusahaan yang termasuk dalam DPP Nilai lain, harus menggunakan DPP nilai lain?
Ataukah dapat tidak memakai DPP nilai lain, sehingga dapat mengkreditkan PM?

harry_logic

Genuine


Location : Puri Hijau - Purwokerto.
Joined : 18 Sep 2008.
Posts : 1360.
29 May 2009 01:30

Originaly posted by hkw_tax:
Apakah jenis perusahaan yang termasuk dalam DPP Nilai lain, harus menggunakan DPP nilai lain? Ataukah dapat tidak memakai DPP nilai lain, sehingga dapat mengkreditkan PM?

Belum menemukan ketentuan yg melarang persh yg termasuk tsb menggunakan mekanisme PK-PM Umum.
Di KMK 567 th 2000 yg mengatur DPP Nilai Lain tsb terdapat pasal yg mewajibkan pengusaha utk memberitahu KPP jika melakukan perubahan penggunaan DPP.

Lagipula kalau dihitung-hitung, menghitung PPN Terutang dgn DPP Nilai Lain tsb lebih menguntungkan drpd Mekanisme PK-PM Umum, dan lebih simpel.

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
01 Jun 2009 17:26

Originaly posted by hkw_tax:
Apakah jenis perusahaan yang termasuk dalam DPP Nilai lain, harus menggunakan DPP nilai lain?
Ataukah dapat tidak memakai DPP nilai lain, sehingga dapat mengkreditkan PM?


Ada pendapat lain?

aloy2000

Junior


Location : .
Joined : 16 Jan 2009.
Posts : 115.
01 Jun 2009 20:46

apakah betul, PM-nya 40% dari PK-nya? mohon koreksi rekan-2.....

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2724.
02 Jun 2009 11:12

Originaly posted by aloy2000:
apakah betul, PM-nya 40% dari PK-nya? mohon koreksi rekan-2.....

maksudnya?? bisa lebih jelas pertanyaannya??

Halaman 2 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •