Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Orang Pribadi
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan permasalahannya
Topik = 6215 , Bahasan = 52777

Pencetus Pendapat
agusmuji

Newbie


Location : Kebayoran.
Joined : 15 Feb 2013.
Posts : 5.
15 Feb 2013 14:04 Help Help

Rekan-rekan ortax,
Kami adalah suami istri yang masih hidup dalam satu rumah, kami bekerja di satu perusahaan dan tidak ada jenis pemasukan lainnya. Kami tidak punya perjanjian pemisahaan harta dan tidak diputus oleh hukum untuk melakukan pemisahan harta. Istri memiliki NPWP sejak 2003 dan suami baru memilikinya 2008. Pada Tahun 2012, kami sangat kaget karena kami diberi surat himbauan untuk melunasi tunggakan pajak yang kurang kami bayar untuk tahun 2010 dan 2011. Satu-satunya alasan terbitnya STP tersebut adalah karena NPWP kami berbeda (sudah dikonfirmasi ke KPP dan Kanwil DJP).
Pertanyaan:
Apakah hal ini memang biasa terjadi untuk semua pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja?
Kami mohon penjelasan atas hal ini, karena kami sudah datangi DJP di Gatot Subroto untuk menerangkan kondisi kami namun mereka tetap pada penafsiran mereka bahwa karena NPWP berbeda maka perhitungan pajak kami harus digabung dahulu. Bukankah NPWP suami istri memang berbeda?

priadiar4

Genuine


Location : Kawasan Seribu Ruko.
Joined : 07 Jul 2010.
Posts : 17860.
15 Feb 2013 14:12 Help Help

Originaly posted by agusmuji:
Satu-satunya alasan terbitnya STP tersebut adalah karena NPWP kami berbeda (sudah dikonfirmasi ke KPP dan Kanwil DJP).


ini STP tidak lapor yang mana???

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
15 Feb 2013 14:16 Help Help

Originaly posted by agusmuji:
Apakah hal ini memang biasa terjadi untuk semua pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja?

hanya bila NPWP mereka berbeda.
Sebab, mereka akan dianggap melakukan pisah harta atau isteri ingin melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri.

Originaly posted by agusmuji:
Kami mohon penjelasan atas hal ini, karena kami sudah datangi DJP di Gatot Subroto untuk menerangkan kondisi kami namun mereka tetap pada penafsiran mereka bahwa karena NPWP berbeda maka perhitungan pajak kami harus digabung dahulu.

yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan

Originaly posted by agusmuji:
Bukankah NPWP suami istri memang berbeda?

tidak harus berbeda.
Isteri bisa bisa menggunakan NPWP suami dan tidak perlu harus punya NPWP sendiri.
Isteri bisa menggunakan NPWP keluarga yang hanya beda tiga digit belakang dengan NPWP suami.
Bila cara ini yang digunakan, penghasilan keduanya tidak perlu digabung


Salam

agusmuji

Newbie


Location : Kebayoran.
Joined : 15 Feb 2013.
Posts : 5.
15 Feb 2013 14:26 Help Help

ini STP tidak lapor yang mana???
STP ini terbit karena laporan SPT kami berdua dianggap kurang pada tahun 2010 dan 2011.

hanya bila NPWP mereka berbeda.
Sebab, mereka akan dianggap melakukan pisah harta atau isteri ingin melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri.


Apakah hanya "beranggapan" melakukan pisah harta sudah dapat menjadi dasar hukum?

yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan
Ketentuan yang mana Pak? Apakah beranggapan adalah ketentuan?

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
15 Feb 2013 15:44 Help Help

Originaly posted by agusmuji:
Apakah hanya "beranggapan" melakukan pisah harta sudah dapat menjadi dasar hukum?

Istilah anggapan tersebut saya gunakan karena saya yakin rekan agus tidak pernah melakukan pisah harta dan penghasilan dengan isteri atau isteri tidak pernah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pajaknya sendiri.

Akan tetapi, jalan yang rekan agus dan isteri tempuh dengan memiliki NPWP
berbeda merupakan bukti bahwa rekan agus dan isteri memilih satu dari dua pilhan tersebut.
Jadi, bukan anggapannya yang merupakan dasar hukum. Tetapi, yang rekan lakukan yang jadi pegangan oleh kantor pajak.
Saya paham sekali dengan kegusaran rekan agus dengan masalah ini yang saya yakin terjadi semata-mata karena ketidaktahuan. Akan tetapi kita bisa bilang apa?.
Saya pribadi berharap bahwa dalam kasus ini DJP harusnya lebih bijaksana. Akan tetapi, target setoran dan kompensasi yang menanti bila target terpenuhi seperti membutakan mata hati mereka bahwa banyak wajib pajak kesalahan yang dilakukan oleh WP Pajak murni karena ketidaktahuan.

Originaly posted by agusmuji:
yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan
Ketentuan yang mana Pak? Apakah beranggapan adalah ketentuan?

Sabaaar.....
saya tidak bilang bahwa anggapan adalah ketentuan.
Yang saya maksud dengan ketentuan diatas adalah efek dari penggabungan penghasilan tersebut pasti akan mengakibatkan pajakkurang bayar.
Ketentuan penggabungan tersebut ada di dalam UU Pajak Penghasilan.

Salam

taxuser

Newbie


Location : Tangerang.
Joined : 08 Oct 2012.
Posts : 33.
16 Feb 2013 08:39 Help Help

Hal ini pasti banyak terjadi dimana suami dan istri memiliki NPWP berbeda.
Mungkin yang bisa dilakukan adalah mengajukan permohonan ke KPP untuk mencabut NPWP istri dan gabung dengan NPWP suami. (Mohon koreksinya jika saya salah)
Atau bila belum memungkinkan pencabutan dan penggabungan NPWP, untuk pelaporan SPT tahunannya dilakukan pelaporan terpisah. Jadi suami dan istri lapor masing masing.(Mohon koreksinya jika saya salah lagi)
Salam....

cbsantoso

Genuine


Location : Solo.
Joined : 17 Dec 2011.
Posts : 875.
16 Feb 2013 09:14 Help Help

Originaly posted by agusmuji:
Kami adalah suami istri yang masih hidup dalam satu rumah, kami bekerja di satu perusahaan dan tidak ada jenis pemasukan lainnya. Kami tidak punya perjanjian pemisahaan harta dan tidak diputus oleh hukum untuk melakukan pemisahan harta. Istri memiliki NPWP sejak 2003 dan suami baru memilikinya 2008. Pada Tahun 2012, kami sangat kaget karena kami diberi surat himbauan untuk melunasi tunggakan pajak yang kurang kami bayar untuk tahun 2010 dan 2011. Satu-satunya alasan terbitnya STP tersebut adalah karena NPWP kami berbeda (sudah dikonfirmasi ke KPP dan Kanwil DJP).


IMO, Surat Himbauan tersebut tinggal dijawab saja dan tidak ada tunggakan pajak yang harus dibayar karena sesuai UU No 36 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat (1) :

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Lihat di Penjelasannya bila ingin lebih jelas.

Tetapi perhatikan kata2 : "pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya."
Bila rekan agusmuji adalah pemilik saham / pengambil keputusan dalam perusahaan tempat rekan agusmuji bekerja, maka penghasilan Istri tidak bersifat Final dan harus digabungkan sehingga :

Originaly posted by agusmuji:
DJP di Gatot Subroto untuk menerangkan kondisi kami namun mereka tetap pada penafsiran mereka bahwa karena NPWP berbeda maka perhitungan pajak kami harus digabung dahulu.


adalah benar.

adencds

Newbie


Location : Depok.
Joined : 22 Dec 2011.
Posts : 48.
16 Feb 2013 10:44 Help Help

Berdasar kan UU 36 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 3

"Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka".

istri memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri..tapi saat lapor SPT penghasilannya tetap akan digabungkan dengan suami
sehingga memungkinkan adanya Kurang Bayar karena penggabungan penghasilannya mungkin melewati lapisan tarif PPh 21 berikutnya dan pembagian proporsional berdasarkan besar penghasilan masing2.
Misal :
.................................Suami............ .....Istri
Penghasilan Neto.....48.000.000........36.000.000
PTKP......................17.160.000........15.840 .000
PKP........................30.840.000........20.16 0.000
PPh 21.....................1.542.000..........1.008.00 0


Penggabungan.....................84.000.000
PTKP...................................17.160.000
PKP.....................................66.840.000
PPh 21..................................5.026.000
PPh 21 Yang sudah dibayar.....2.550.000
KB........................................2.476.00 0

Maka Besarnya KB yang ditanggung :
suami.......(48.000.000/84.000.000) x 2.476.000 = 1.414.857


istri........(36.000.000/84.000.000) x 2.476.000 = 1.061.143

pembahan lain : http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&id topik=19920&hlm=2#jdltopic

cbsantoso

Genuine


Location : Solo.
Joined : 17 Dec 2011.
Posts : 875.
16 Feb 2013 13:40 Help Help

Originaly posted by adencds:
Berdasar kan UU 36 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 3

"Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka".


rekan adencds betul, tetapi perhatikan pada Pasal 8 yang sama pada Ayat 1. Ada pengecualian yang harus dipertimbangkan.

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21885.
16 Feb 2013 14:44 Help Help

Rekan Agus,
Apakah dengan kehendak sendiri, ataupun ketidaktahuan...., apabila masing-masing suami-isteri ber-NPWP sendiri (NPWP-nya beda), maka ketentuannya adalah :
1. Masing-masing menyampaikan SPT sendiri-sendiri
2. Dalam menghitung PPh terutang, ph suami dan ph isteri harus digabung terlebih dulu.. meskipun masing-masing hanya memperoleh ph dari satu pemberi kerja.

Halaman 1 dari 3 •  1  2  3   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •