Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12676 , Bahasan = 98171

Pencetus Pendapat
lukireinaldi

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 22 Jul 2012.
Posts : 190.
10 Dec 2012 11:21 Help Help

Dear Rekan2 Ortax mohon pencerahannya,
Peraturan tentang Demurage di atur dalam undang2 / SE / PER / PP / PMK no berapa ya ????

sama saya ada pertanyaan, bulan desember awal perusahaan menyewakan tongkang dan klien tdk menyewa sesuai dengan jangka waktu di perjanjian (melwati batasan wkt). untuk itu kan si klien membayar denda demurage.

nah apakah demurage tersebut kena PPN ?? dan juga apakah perusahaan dipotong pph pasal 15 atas demurage?? karena si klien sudah membayar denda dan juga PPN nya kepada perusahaan kami. karena kalau jawaban dr rekan-rekan ternyata tidak ada PPN, kami harus mengembalikan uang PPN tersebut kepada klien..

thanks before rekan2..

salam

hendrioye

Genuine


Location : Kota Legenda.
Joined : 30 Nov 2009.
Posts : 2055.
10 Dec 2012 11:41 Help Help

pernah dibahas disini :
http://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopi k=36326

salam

lukireinaldi

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 22 Jul 2012.
Posts : 190.
10 Dec 2012 11:44 Help Help

Dear Rekan Hendri ,

Bagian Demurragenya gx ada rekan hehe..

salam

hendrioye

Genuine


Location : Kota Legenda.
Joined : 30 Nov 2009.
Posts : 2055.
10 Dec 2012 11:50 Help Help

emang gak ada, bukankah yang ditanyakan denda itu kena PPN apa tidak?

salam

hangsengnikkei

Genuine


Location : Dibelakangmu.
Joined : 06 Jan 2012.
Posts : 6852.
10 Dec 2012 12:01 Help Help

kl logika berfikir saya sih harusnya kena, krn pada hakikatnya ada pemanfaatan atas kapal. kalau2 hal yg seperti ini trs dilanjutkan dgn dasar hukumnya yg menurut saya sedikit agak kurang mengena (karena denda keterlambatan pembayaran bkn krn denda perpanjangan penggunaan JKP atau BKP itu beda substansi) dpt dibayangkan berapa byk nantinya akan dibuat skema2 seperti ini

(lagi sok nasionalis nih)

hendrioye

Genuine


Location : Kota Legenda.
Joined : 30 Nov 2009.
Posts : 2055.
10 Dec 2012 12:20 Help Help

tak cari lagi peraturannya, baru ketemu :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
24 Juni 2002

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 611/PJ.532/2002

TENTANG

MOHON PENJELASAN PPN ATAS JASA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan suarat Saudara Nomor ......tanggal 6 Desember 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa PT IBT merupakan Perusahaan Pelayaran Nasional yang
dalam pengoperasian kapal-kapal tersebut Saudara memperoleh pendapat atas DEMURRAGE yaitu
penggantian uang tunggu muat/bongkar kapal dan mengkompensasikan dengan DESPATCH yaitu
biaya atau denda keterlambatan kapal. Berkaitan dengan hal tersebut Saudara mohon penjelasan
apakah dapat digolongkan pada Jasa Persewaan Kapal yang dibebaskan dari PPN.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000, antara lain dinyatakan :
a. Pasal 1 angka 17, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
b. Pasal 1 angka 19, Penggatian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena peyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
c . Pasal 4 huruf c, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas peyerahan Jasa Kena Pajak didalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pangusaha.

3. Pasal 3 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa Jasa Persewaan Kapal yang
diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada a butir 1,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Penyerahan Jasa Persewaan Kapal Oleh PT IBT kepada pengguna jasa terutang Pajak
Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan nilai Peggantian.
b. Apabila yang menerima Jasa Persewaan Kapal tersebut adalah Perusahaan Pelayaran Niaga
Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional maka atas Jasa Persewaan Kapal
tersebut dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Sepanjang dalam kontrak perjanjian tertulis dinyatakan bahwa Demurrage dan/atau Despatch
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penyerahan Persewaan
Kapal, maka Cemurrage dan/atau Desptch tersebut dapat digolongkan ke dalam Jasa
Persewaan Kapal.
d. Dalam hal atas pelaksanaan Jasa Persewaan Kapal tersebut PT BT menerima pendapatan
tambahan berupa Demurrage dari pengguna jasa, maka Demurrage ditambahkan pada nilai
Penggantian yang menjadi DPP dalam penghitungan PPN atas penyerahan Jasa persewaan
Kapal.
e. Namun, apabila atas Jasa Persewaan Kapal tersebut PT IBT dikenakan Despacth maka nilai
Despatch dapat dikurangkan dari nilai Penggantian yang menjadi DPP dalam penghitungan
PPN atas penyerahan Jasa Persewaan Kapal.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n.Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP 060044249


Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan

lukireinaldi

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 22 Jul 2012.
Posts : 190.
10 Dec 2012 14:22 Help Help

@ rekan pak hendrioye yg baik hatinya : terima kasih pak atas bantuan undang2nya. sangat membantu skali pak terima kasih banyak ya pak. :) nanti akan coba saya kasih ke dirutnya.

@ rekan pak hangsengnikkei yang baik hatinya : menurut saya juga kena cuman konsultan pajak disini bilangnya gx kena. ketika saya bilang kenapa bs begitu, dia gx bs kasih alasan yg kuat makanya saya blum bs ikutin saran dari konsultan pajak disini.. seperti itu.. oh iya pak terima kasih banyak ya atas jawaban dan pencerahannya

hangsengnikkei

Genuine


Location : Dibelakangmu.
Joined : 06 Jan 2012.
Posts : 6852.
10 Dec 2012 14:35 Help Help

Originaly posted by hendrioye:
tak cari lagi peraturannya, baru ketemu :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
24 Juni 2002

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 611/PJ.532/2002

mantaff...

Originaly posted by lukireinaldi:

@ rekan pak hangsengnikkei yang baik hatinya : menurut saya juga kena cuman konsultan pajak disini bilangnya gx kena. ketika saya bilang kenapa bs begitu, dia gx bs kasih alasan yg kuat makanya saya blum bs ikutin saran dari konsultan pajak disini.. seperti itu.. oh iya pak terima kasih banyak ya atas jawaban dan pencerahannya

ikuti kata hati kecil aja (terinspirasi dari film2 layar lebar)

hasianku

Genuine


Location : Bukan Di Bekasi.
Joined : 19 Nov 2012.
Posts : 817.
10 Dec 2012 14:49 Help Help

Originaly posted by lukireinaldi:
@ rekan pak hendrioye yg baik hatinya : terima kasih pak atas bantuan undang2nya. sangat membantu skali pak terima kasih banyak ya pak. :) nanti akan coba saya kasih ke dirutnya.

@ rekan pak hangsengnikkei yang baik hatinya : menurut saya juga kena cuman konsultan pajak disini bilangnya gx kena. ketika saya bilang kenapa bs begitu, dia gx bs kasih alasan yg kuat makanya saya blum bs ikutin saran dari konsultan pajak disini.. seperti itu.. oh iya pak terima kasih banyak ya atas jawaban dan pencerahannya


rekan luki....honor konsultan yg meragukan itu mungkin dishare aja ke ortaxer berdua yg telah memberikan pencerahan yg cerah....

hebatnya ikut ortax, jadi tau banyak istilah termasuk apa itu demurrage....
banyak ya istilah bisnis...ini proses apa sih rekan demurrage ini...

lukireinaldi

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 22 Jul 2012.
Posts : 190.
10 Dec 2012 15:24 Help Help

@ rekan Hasianku yang baik hatinya :

denda Demmurage itu adalah untuk keterlambatan loading atau bongkar muat di suatu pelabuhan sehingga jam labuhnya jadi lebih panjang atau melebihi jangka waktu yg telah ditetapkan pelabuhan / oleh perjanjian antara penyewa dng perush pelayaran,

jd kan kalo kapal ada wkt berlabuhnya (umumnya 2 - 3 hari) di pelabuhan dan dikenakan tarif normal sesuai kebijakan pelabuhan, krn kan bongkar muat harus bergantian gx bs kapal itu aja permanen di pelabuhan itu, masih banyak kapal2 lain yg ingin berlabuh dan bongkar muat, ntah itu bongkar muat dr kapal ke darat atau dr darat ke kapal

demurage itu adalah denda yang berasal dari pihak pengelola pelabuhan yang akan dikenakan pada perusahaan pelayaran dan akan ditagih kepada pihak penyewa

salam

luki ^^

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •