Surat Dirjen Pajak No: S-380/PJ.32 th. 1990 masi berlaku atau tidak

Kalau Surat Dirjen pajak lazimnya hanya digunakan untuk kasus per kasus
bisa di posting di sini suratnya disini?

Salam

mohon dibantu solusinya rekan hanif

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
26 Nopember 1990

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 380/PJ.32/1990

TENTANG

PPN ATAS SANKSI/DENDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menjawab surat Saudara Nomor XXX tanggal 22 Oktober 1990, perihal seperti tersebut di atas, dengan ini
ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 huruf n Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Dasar
Pengenaan Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian. Yang dimaksud dengan harga jual atau
penggantian yaitu nilai berupa uang yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/pemberi jasa ]
kepada pembeli/penerima jasa atas penyerahan barang atau jasa.

2. Berdasar pada ketentuan tersebut, karena denda yang dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa
karena keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak
merupakan harga yang seharusnya diminta maka bukan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak sehingga
atas pengenaan denda tersebut tidak terutang PPN. Demikian juga kebalikannya apabila terjadi klaim
dari pembeli/penerima jasa yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pembayaran karena
keterlambatan penyerahan BKP/JKP, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah tetap Harga Jual/
Penggantian dan tidak dikurangi dengan besarnya klaim tersebut.

3. Mengenai "service charge" sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 (Seri PPN-156) angka 4.2, atas "service charge" dikenakan PPN
dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 40% dari jumlah "service charge".

4. Berdasar hal-hal tersebut di atas maka atas denda yang Saudara kenakan terhadap keterlambatan
pembayaran sewa dan atau service charge tidak terhutang PPN.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
16 April 1985

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 31/PJ.3/1985

TENTANG

MASALAH BUNGA ANGSURAN PIUTANG DALAM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI-PPN 44)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam praktek sering dijumpai penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak yang dilakukan dengan
pembayaran cicilan/angsuran dan biasanya atas harga jualnya diperhitungkan bunga karena pembayaran
tidak dilakukan dengan tunai.

Pertanyaan yang diajukan oleh para Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan dengan cara cicilan
adalah apakah atas perhitungan bunga ini juga terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan supaya terdapat keseragaman dalam penafsiran masalah ini maka
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dicantumkan bahwa pajak
yang terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak.

Jadi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip dasar akrual (accrual basis), artinya
pajak sudah terhutang pada saat penyerahan meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum
sepenuhnya diterima pembayarannya.

2. Perhitungan bunga yang terjadi dalam penjualan dengan cicilan/angsuran (atau beli-sewa) pada
hakekatnya timbul karena pembayaran tidak dilakukan dengan tunai.

Perhitungan bunga tersebut timbul karena adanya perjanjian pinjaman uang yang diberikan oleh si
penjual kepada pembeli yang dikaitkan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersangkutan.

3. Mengingat Pajak Pertambahan Nilai sudah terhutang pada saat penyerahan, sepanjang perhitungan
bunga tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harga jual, maka Dasar Pengenaan Pajak
untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang adalah harga jual tunai sebelum
diperhitungkan bunga angsuran.

Jadi syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa dalam perjanjian jual-beli dengan cicilan/angsuran
atau perjanjian beli-sewa harus dinyatakan dengan jelas harga penjualan tunai dari Barang Kena
Pajak yang bersangkutan dan perhitungan bunga atas pinjaman yang diberikan oleh penjual. Dalam
rencana pembayaran cicilan/angsuran (bulanan/triwulan dsb.) agar dicantumkan dengan jelas hutang
pokok dan perhitungan bunganya.

Kalau dalam perjanjian jual-beli cicilan/angsuran atau beli-sewa tersebut tidak dapat dipisahkan
jumlah Harga Jual dan perhitungan bunganya, maka bunga tersebut dianggap sebagai bagian dari
Harga Jual, dan Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Jual termasuk bunga.

Demikianlah untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG,

ttd

Drs. DJAFAR MAHFUD

masih berlaku rekan..