Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12357 , Bahasan = 96146

Pencetus Pendapat
junjungansitohang

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 30 Dec 2009.
Posts : 5629.
21 Oct 2012 21:38 Help Help

Originaly posted by cbsantoso:
Menurut saya, daftar di atas adalah positive list sehingga karena SSP dari pemungut tidak tercantum diatas maka walaupun tidak dilampiri SSP dari Pemungut, SPT Masa PPN bila memenuhi unsur-unsur di atas dinyatakan lengkap.

Rekan coba kita lihat bunyi di ayat 3 Pasal 2 di atas:
SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Salam

cbsantoso

Genuine


Location : Solo.
Joined : 17 Dec 2011.
Posts : 875.
22 Oct 2012 07:25 Help Help

rekan junjungansitohang,

Bagaimana dengan Pasal 4-nya rekan ?
Bukankah ini juga menunjukkan positive list yang dari sisi pandang lainnya yaitu bilamana SPT dianggap tidak lengkap :

1. Nama dan/atau NPWP tidak dicantumkan dalam SPT;
2. Elemen-elemen Induk SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak atau kurang lengkap diisi;
3. Induk SPT tidak ditandatangani oleh PKP atau Pemungut PPN;
4. Induk SPT ditandatangani oleh Kuasa PKP atau Kuasa Pemungut PPN, tetapi tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus;
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Surat Setoran Pajak/bukti Pbk;
6. SPT yang Lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan tidak disampaikan, kecuali tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT tersebut;
7. SPT disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) oleh PKP yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan.
8. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) berdasarkan pengujian data, diketahui:
a. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tanpa disertai Lampiran SPT dalam bentuk media elektronik;
b. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak sesuai dengan Induk SPT yang ada dalam bentuk media elektronik;
c. elemen-elemen data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak diisi atau diisi tidak lengkap;
d. data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

SSP Pemungut tidak dicantumkan di Pasal 4 PER 2/PJ/2011 ini.

Sedangkan definisi Lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya pada Pasal 4 ini mengacu pada Pasal 1 Angka 8 :

Lampiran SPT:
a. bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, dan Formulir 1111 B3;
b. bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 A DM dan Formulir 1111 R DM;
c. bagi Pemungut PPN adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT.

Salam juga rekan.

junjungansitohang

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 30 Dec 2009.
Posts : 5629.
22 Oct 2012 07:40 Help Help

Rekan cbsantoso, mari kita sandingkan dengan Per 44/2010 (Lampiran)

Petunjuk pengisian Formulir 1111..., VI. Kelengkapan SPT....

b. Lembar ke-3 SSP yang diterima dari para Pemungut PPN atas penyerahan kepada Pemungut PPN.

- Dokumen pada huruf b wajib dilampirkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.


Salam

cbsantoso

Genuine


Location : Solo.
Joined : 17 Dec 2011.
Posts : 875.
22 Oct 2012 07:52 Help Help

rekan junjungansitohang benar sekali,
karena itu saya sih sarankan bahwa SSP PPN Pemungut sebaiknya tetap dilampirkan.

Tetapi bila rekan junjungansitohang cermati bahwa pada lampiran Per 44/2010 tersebut tidak dijelaskan bahwa SSP yang dilampirkan haruslah dari masa yang sama. Hal ini mengimplikasikan tidak ada sanksi keterlambatan pelaporan SSP PPN Pemungut.

Atau mungkin rekan junjungansitohang punya pemikiran berbeda ?

Salam

junjungansitohang

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 30 Dec 2009.
Posts : 5629.
22 Oct 2012 08:13 Help Help

Originaly posted by cbsantoso:
Hal ini mengimplikasikan tidak ada sanksi keterlambatan pelaporan SSP PPN Pemungut.

Sangat sependapat rekan cbsantoso...

Salam

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
22 Oct 2012 08:15 Help Help

Sependapat dengan argumen rekan cbsantosa..

Originaly posted by junjungansitohang:
b. Lembar ke-3 SSP yang diterima dari para Pemungut PPN atas penyerahan kepada Pemungut PPN.
- Dokumen pada huruf b wajib dilampirkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.

Perhatikan pada kalimat yang ini :
Lembar ke-3 SSP yang diterima dari para Pemungut PPN atas penyerahan kepada Pemungut PPN
Jadi apabila ada SSP yang diterima, baru dilampirkan/dilaporkan...., bisa saja "nggak nyambung" debgan SPT Induknya, karena SSP terlambat diterima..

junjungansitohang

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 30 Dec 2009.
Posts : 5629.
22 Oct 2012 08:20 Help Help

Salam rekan begawan....

Originaly posted by begawan5060:
Jadi apabila ada SSP yang diterima, baru dilampirkan/dilaporkan...., bisa saja "nggak nyambung" debgan SPT Induknya, karena SSP terlambat diterima..

Bagaimana dengan SPT masa dimana penyerahan dilakukan kepada Pemungut PPN...
yang akan disampaikan tanpa SSP dari pemungut...bukankah tidak pernah dilaporkan jadinya?

Salam

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
22 Oct 2012 08:24 Help Help

Originaly posted by junjungansitohang:
Bagaimana dengan SPT masa dimana penyerahan dilakukan kepada Pemungut PPN...
yang akan disampaikan tanpa SSP dari pemungut...bukankah tidak pernah dilaporkan jadinya?

Dimana ketentuan yang menyebutkan harus dilaporkan/dilampirkan di masa penyerahan ke pemungut? Sebelum perubahan bentuk SPT, hal tsb juga diperkenankan, ada pilihan SSP belum diterima/SSP sudah diterima..

cbsantoso

Genuine


Location : Solo.
Joined : 17 Dec 2011.
Posts : 875.
22 Oct 2012 08:35 Help Help

rekan junjungansitohang dan rekan begawan5060,

Menurut saya ini memang masalah bagi rekanan.
Terutama saya yakin entah dimana ada kriteria pelaporan SSP Pemungut yang memicu Pemeriksaan dalam Sistem Analisa Resiko yang menjadi acuan pemeriksaan di DJP.

Sejak dari form 1195 pelaporan SSP Pemungut ada rekapitulasi tersendiri dan hingga sekarang 1111 yang tidak dirinci, transaksi dengan pemungut cenderung merugikan rekanan bila sampai pada pemeriksaan karena pada kenyataannya banyak Pemungut yang lalai dan karena prinsip tanggung renteng dibebankan pada rekanan. Sehingga pada akhirnya harus diputuskan di Pengadilan Pajak padahal seharusnya pihak DJP bisa menerimanya.

Mudah2an PMK 136/2012 bisa membawa angin baru.

Salam

junjungansitohang

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 30 Dec 2009.
Posts : 5629.
22 Oct 2012 08:44 Help Help

Originaly posted by begawan5060:
Dimana ketentuan yang menyebutkan harus dilaporkan/dilampirkan di masa penyerahan ke pemungut?

Saya belum menemukannya rekan begawan, mungkin rekan-rekan ortax dapat membantu .....

Namun satu hal, apakah pengisian SPT masa PPN dimasa penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut disampaikan tanpa dilampiri SSP (dari pemungut) dapat dibenarkan , sehingga SPT memenuhi syrat formal, yaitu dianggap telah disampaikan dengan lengkap, benar, jelas dan ditandangani ??


Salam

Halaman 2 dari 3 •  1  2  3   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •