PPN atas ekspor jasa

Ini merupakan transaksi dalam negeri, karena disini yang dilihat adalah bukan dengan siapa kita bertransaksi tapi dimanakah penyerahan jasa dilakukan. Dalam hal ini jasa dilakukan di Indonesia tetapi ditagihkan ke luar negeri. Dengan Demikian terutang PPN atas penyerahan jasa tersebut.

Pasal 4 ayat (1) point c UU nomor 42/2009 tentang PPN

Betul, tapi itu sifatnya spesifik (penyerahan barang melalui pihak ketiga).

betul, tapi dalam kasus rekan. pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan jasa dilakukan di Indonesia, sedang pengiriman tagihan ke luar negeri tidak dianggap sebagai ekspor (bukan penyerahan BKP amaupun JKP). Jika pun rekan beranggapan termsuk ekspor jasa, maka jasa yang rekan lakukan tidak termasuk ekspor jasa karena tidak termasuk dalam 3 kelompok ekspor jasa yang dikenakan PPN 0%.

Benar…

Benar…

Dan SE-49 itulah yang lutchuuu, bukankah ekspor BKP diserahkan di DN?

– Local Seller——>pihak ketiga lokal (jasa pengiriman barang) ——-> Local Buyer ========> Penyerahan Dalam Negeri
– Local Seller ——>pihak ketiga lokal (jasa pengiriman barang) ——-> International Buyer ========> Penyerahan ke luar negeri/Ekspor
Jadi apanya yg lucu rekan begawan ???

Kenapa harus melalui pihak ketiga?
Defenisi/batasan ekspor yang bagaimana rekan, Yuni?
Bandingkan "alasan" yang dikemukakan SE-49 dan PP 1/2012

SE-49 :
Disamping hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa mengingat ekspor Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) hanya berlaku untuk 3 (tiga) jenis Jasa Kena Pajak, atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain ketiga jenis Jasa Kena Pajak tersebut ke luar Daerah Pabean :
Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Terutang PPN, dengan "alasan" sebagai penyerahan DN, bukankah yang namanya ekspor di dunia manapun dengan bahasa apapun sudah jelas berasal dari daerah pabean menuju ke luar daerah pabean (lintas batas)

Kemudian untuk "melegalkan" SE tsb, diangkat ke batang tubuh PP 1/2012, yaitu Ps 6 :
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.
Penjelasannya :
Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya,
maka terutangnya Pajak Pertambahan Nilai tidak mensyaratkan apakah jasa harus dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean atau tidak.

"Alasannya" sudah lain lagi, khan?
Bukankah penjelasan Ps 4 ayat (1) huruf a, juga sama, yaitu :
Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Bukankah seharusnya diperlakukan sama seperti jasa? Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai karena tidak mensyaratkan apakah BKP harus dikonsumsi atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean atau tidak.

SE-49 tsb merubah pengertian ekspor jasa…, yaitu di Indonesia tidak dikenal ekspor jasa[/u] selain 3 jenis jasa yang dipilih PMK-70

hehehe… paling demen bahas ekspor jasa ini krn pasti kontroversial krn beda perlakuan
antara ekspor jasa dan impor/pemanfaatan jasa, yg mana perlakuan ekpor jasa yg ngawur
dan perlakuan impor/pemanfaatan jasa yg benar sesuai dgn uu ppn dan filosofinya.

utk lebih jelas dan jernih, sebaiknya rekan2 membalik transaksi di atas, yaitu eonya
di luar negeri (shg penyerahan di luar negeri) dan pemanfaat/penggunanya yg ada di indo.
maka akan terlihat dgn gamblang bhw pihak di indo akan terkena ppn atas pemanfaatan
jasa tsb meskipun jasa tsb diserahkan/dilakukan di luar negeri (dan jika pihak luar negeri
tsb juga menganut destination principle, maka pihak luar negeri tsb tidak akan mengenakan
ppn di negerinya krn "pemanfaatannya di luar negerinya", sehingga tidak kena pajak
dobel/ganda).

sedangkan di indonesia, transaksi "asli" tsb akan dikenai ppn di indonesia krn alasan ngawur
bahwa "penyerahan" di indonesia meskipun jelas2 "pemanfaatan" di luar negeri (dan
jika pihak pemanfaat luar neg ini menganut prinsip destinasi maka akan mengenakan
ppn kembali di negnya sehingga akan kena ppn dobel lagi).

sehingga dengan jelas terlihat bhw aturan ekspor jasa indonesia "ngawur"…

hehehe… se yg sakti yg bisa mengalahkan uu… tak uu layaw…