Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Badan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan permasalahannya
Topik = 9274 , Bahasan = 72438

Pencetus Pendapat
yanufit

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 21 Mar 2012.
Posts : 10.
02 Oct 2012 10:25 Help Help

Dear rekan2 ortax, selamat siang
saya ingin menanyakan mengenai ekualisasi sales antara pph badan dan ppn
saya psh dibidang kontraktor dan ada kerjasama dengan pihak BUMN
bulan oct'12 ini saya menagih sebagian pekerjaan ke BUMN dengan invoice tetapi dari pihak BUMN tidak ingin diterbitkan fp. BUMN minta fp diterbitkan nanti pada bulan jan'13 pada saat BUMN melakukan pembayaran ke pihak kami
saya ingin menanyakan :
1.bisakah saya mencatat sales atas penagihan saya ke BUMN, karena penagihan saya tanpa Fp
2.bila boleh mencatat sales, maka omzet saya antara pph badan dan ppn akan berbeda. apakah bisa melakukan ekualisasi sales antara pph dan ppn dengan alasan ada selisih ppn belum dicatat karena BUMN belum melakukan pembayaran
3.bisa minta aturan UU atau PER yang mengatur masalah ekualisasi ini

mohon pendapat dari rekan2 ortax

nagatomo

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 18 Apr 2011.
Posts : 776.
02 Oct 2012 11:51 Help Help

Originaly posted by yanufit:
1.bisakah saya mencatat sales atas penagihan saya ke BUMN, karena penagihan saya tanpa Fp

normalnya sih FP diterbitkan bareng invoice rekan, meskipun transaksi dgn Wapu or BUMN
Originaly posted by yanufit:
BUMN minta fp diterbitkan nanti pada bulan jan'13 pada saat BUMN melakukan pembayaran ke pihak kami

bukannya penerbitan FP beda masa nanti dikenakan denda ya rekan.

salam

yanufit

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 21 Mar 2012.
Posts : 10.
02 Oct 2012 12:27 Help Help

Originaly posted by nagatomo:
normalnya sih FP diterbitkan bareng invoice rekan, meskipun transaksi dgn Wapu or BUMN

ya normalnya begitu, tetapi menurut BUMN untuk transaksi kontruksi memakai Per 85/PMK.03/2012 Pasal 6 ayat 2c dan 7 ayat 1c

Pasal 6

(1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.
(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat :

a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Pasal 7

(1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat :

a.penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

jadi menurut BUMN fp dibuatkan pd saat dia bayar bukan pd saat invoice.

nagatomo

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 18 Apr 2011.
Posts : 776.
02 Oct 2012 14:21 Help Help

Originaly posted by yanufit:
Pasal 6

(1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.
(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat :

a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Pasal 7

(1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada saat :

a.penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

jadi menurut BUMN fp dibuatkan pd saat dia bayar bukan pd saat invoice.

sy kira BUMN hrs membayar sesuai kontrak terminny bukan pada saat invoice diberikan tetapi FPnya diterbitkan setelah BUMN membayar tagihan invoice yg mana sudah berbeda bulan, apalagi berbeda tahun dari invoicenya. jika patokannya termin maka sebelom jatuh tempo terminny rekan dapat membuat invoice + FPnya jd sesuai deh invoice & FPnya.

cmiiw

aldrian

Genuine


Location : Pati Bumi Mina Tani - Jawa Tengah.
Joined : 07 Jun 2012.
Posts : 770.
02 Oct 2012 20:44 Help Help

Mohon maaf, mencoba menjawab :

Menurut pendapat saya pribadi, pendapat yang diberikan oleh BUMN dapat diterima karena dilandasi dengan peraturan, apabila menyebabkan perbedaan saat dilakukan ekualiasi PPh dan PPN merupakan hal yang wajar, dikarenakan lap keuangan menggunakan (umumnya) accrual basis sedangkan PPN menggunakan modified accrual.

yanufit

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 21 Mar 2012.
Posts : 10.
03 Oct 2012 10:01 Help Help

Originaly posted by aldrian:
perbedaan saat dilakukan ekualiasi PPh dan PPN merupakan hal yang wajar, dikarenakan lap keuangan menggunakan (umumnya) accrual basis sedangkan PPN menggunakan modified accrual.

makasih atas pendapatnya pak aldrian, bila boleh tau ada aturan yang menyebutkan hal ini ?? sebagai acuan saja apabila saya dipemeriksa oleh pihak pajak
terima kasih

aldrian

Genuine


Location : Pati Bumi Mina Tani - Jawa Tengah.
Joined : 07 Jun 2012.
Posts : 770.
05 Oct 2012 18:12 Help Help

Originaly posted by yanufit:
bila boleh tau ada aturan yang menyebutkan hal ini ??


Pasal 13 UU PPN
(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak

Artinya FP dibuat pada saat, mana yang lebih dulu, antara pembayaran atau penyerahan barang.

Misal :
Penjualan Barang kepada Pelanggan menggunakan FOB Destination, pelanggan membayar pada tanggal 26 Des 20x1 sedangkan barang sampai ke gudang pelanggan tanggal 25 Januari 20x2, maka PPN sudah mengakui sebagai penyerahan sedangkan lap keuangan yang menggunakan accrual basis belum menganggap sebagai penjualan.

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •