PPh 21 atas pesangon

knp tidak dianggap pemberian bonus aja rekan? yang namanya pesangon itu, diberikan ketika memang pensuin di akhir masa kerja.

dalam pajak, sepertinya gak masalah. itu kan perjanjian SPSI dengan management. realitasnya kan tidak ada karyawan yang keluar. jadi kurang tepat kalo dimasukan sebagai pesangon.

bagi yang ingin berbagi, akan sangat berharga buat rekan eko budi

urun rembug,
sepengetahuan saya masa kerja direset mjd 0 th lg diatur dlm UU no.13 mengenai tnga kerja,dimana kondisinya adanya perubahan status kepemilikan perush.
terkait dg perpajakannya, maka treatment perhitungannya ikut aturan pesangon dan tentunya akan ada 2 bukti potong 1721 A1, satu untuk periode jan-ags dan yg satu lagi periode sep-des (dianggap karyw baru bekerja). Scr perhitngan besaran pajaknya mngkn perlu dianalisa lg, krn biasanya pemeriksa mencari nilai pajak yg lebih tinggi, dan kl lebih tinggi diberikan pesangon mngk aja aman.
cmiiw

Ketentuan pesangon yang berlaku…

Sejak berlakunya Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) pada tanggal 25 Maret 2003, maka segala pengaturan mengenai pesangon mengacu pada UUK tersebut, yaitu Pasal 156 UUK.

Menurut UUK, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, terdiri atas:

a. Upah pokok; dengan perhitungan sebagai berikut:

i. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

ii. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

iii. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

iv. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

v. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

vi. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

vii. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

viii. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

ix. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu (barang, dsb, yang sudah ditentukan banyaknya yang merupakan jatah bagi pekerja) yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.

Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Perlu ada mediasi dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans dan Dinas Tenaga Kerja setempat rekan..

Saran saya jika SPSI menerima usulan dari manajemen untuk memberikan sebagai pesangon dan masa kerja menjadi nol, maka sebaiknya dibuat pernyataan dari SPSI mengenai hal tersebut karena jika tidak ada maka akan jadi bumerang bagi perusahaan karena bisa dianggap keputusan sepihak dan timbul tuntutan di masa yang akan datang untuk mengembalikan masa kerja karyawan seperti sedia kala.
Jika tidak semua karyawan setuju, maka baiknya diberikan 2 opsi:
1. Karyawan diberikan bonus 1 bulan gaji dan tidak ada pemutihan masa kerja (masa kerja tetap);
2. karyawan diberikan pesangon sesuai permintaan SPSI diikuti pemutihan masa kerja (masa kerja menjadi nol) dengan status karyawan baru dalam kontrak 1 tahun dengan masa percobaan 3 bulan sesuai ketentuan UU Ketenaga kerjaan.
Opsi kedua memang tidak mengenakan sebenarnya tapi ini adalah solusi agar seluruh karyawan mengambil bonus daripada pesangon, serta bagi manajemen untuk selalu memberikan bonus jika memang perusahaan mengalami untung/pembagian saham alias dividen.