Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12351 , Bahasan = 96127

Pencetus Pendapat
chintya

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 21 Jun 2012.
Posts : 3.
26 Jun 2012 15:30 Help Help

Mohon bantuannya rekan rekan,
apakah PKP bisa dikenakan sanksi 2% dari DPP, karena yang menandatangani faktur pajak belum di laporkan ke KPP.
sebagai catatan : faktur pajak yang di terbitkan adalah faktur pajak yang tidak dipungut PPN.

yusup

Groupie


Location : Hati Yang Terdalam.
Joined : 02 Jun 2009.
Posts : 163.
26 Jun 2012 16:00 Help Help

coba di baca disini http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&id topik=32285 salam

smco

Newbie


Location : Contact@smco.co.id.
Joined : 09 Mar 2012.
Posts : 32.
26 Jun 2012 16:25 Help Help

Originaly posted by chintya:
Mohon bantuannya rekan rekan,
apakah PKP bisa dikenakan sanksi 2% dari DPP, karena yang menandatangani faktur pajak belum di laporkan ke KPP.
sebagai catatan : faktur pajak yang di terbitkan adalah faktur pajak yang tidak dipungut PPN.


Menurut PER no 13 tahun 2010 Pasal 5 disebutkan :
Ayat 1 :
Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.

Ayat 3 :
Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak cacat.

Lebih lanjut dijelaskan dalam UU KUP Pasal 14 Ayat 1e :
DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984 dan perubahannya, selain :
(1) identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya
(2) identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1985 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

Pasal 14 ayat 4 :
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing masing selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Berdasarkan peraturan diatas, maka atas faktur pajak yang ditandatangai oleh orang yang belum didaftarkan ke kantor pajak akan dianggap sebagai Faktur Pajak cacat. Atas Faktur Pajak cacat tersebut akan dikenai sanksi sebesar 2% per bulan dari DPP

Demikian penjelasan dari kami.

Best regards,
SMCO

chintya

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 21 Jun 2012.
Posts : 3.
26 Jun 2012 16:29 Help Help

rekan Yusuf,
di dalam pasal 14 ayat (1) huruf e. ada pengecualian tentang identitas pembeli dan tandatangan pkp.
mohon bantuan penjelasannya

chintya

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 21 Jun 2012.
Posts : 3.
26 Jun 2012 16:46 Help Help

rekan smco, thanks atas penjelasannya

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •