Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9055 , Bahasan = 70370

Pencetus Pendapat
mikaenys

Newbie


Location : Jati Baru.
Joined : 14 Jan 2011.
Posts : 15.
23 May 2012 10:42 Help Help

Dear All,

Di perusahaan saya ada menggunakan jasa sewa alat pihak ke-3 dari luar negeri. nah permasalahan nya pihak ke-3 tersebut tidak mao dipotong PPh 26, sehingga perusahaan saya yang menanggung pajak nya.

kemudian atas pencatatan biaya tersebut, saya gross up biaya jasa sewa alat nya.

yang ingin saya tanyakan apakah ada peraturan pajak yang mengatur gross up tersebut.

Terima kasih sebelum nya

salasa

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 30 May 2011.
Posts : 660.
23 May 2012 10:46 Help Help

Originaly posted by mikaenys:
yang ingin saya tanyakan apakah ada peraturan pajak yang mengatur gross up tersebut.


menurut sya tidak ada,,,itu hanya rumus praktek di lapangan dan tidak melanggar peraturan


salam

ar0

Junior


Location : Bandung.
Joined : 02 Jan 2012.
Posts : 129.
23 May 2012 10:49 Help Help

saya sependapat dengan rekan salasa, bahwa peraturan Gross Up tidak terdapat dalam peraturan perpajakan akan tetapi merupakan menghindari sanksi karena lawan transaksi kita tidak mau dipotong pajak sehingga kita melakukan gross up...

keira87

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 31 Mar 2010.
Posts : 62.
23 May 2012 16:06 Help Help

rekan mo ty,

mohon dibantu, pph 4 ayat 2 bisa mengenal gross up tidak yah? krna vendor saya tdk mau dipotong alias mo nett

syarief

Groupie


Location : .
Joined : 03 Mar 2008.
Posts : 302.
23 May 2012 16:24 Help Help

semua bisa di gross up tp jangan lupa dokumen pendukungnya dilengkapi

dhaniq26

Newbie


Location : Depan Laptop.
Joined : 14 May 2012.
Posts : 16.
27 May 2012 22:15 Help Help

Originaly posted by syarief:
semua bisa di gross up tp jangan lupa dokumen pendukungnya dilengkapi

dokumen apa saja yang dilengkapi pak??
Lalu apakah perusahaan diatas perlu diberi bukti potongnya?

vintagebluesguy

Newbie


Location : Jkt.
Joined : 12 Sep 2011.
Posts : 10.
28 May 2012 08:44 Help Help

Originaly posted by dhaniq26:
dokumen apa saja yang dilengkapi pak??
Lalu apakah perusahaan diatas perlu diberi bukti potongnya?


Dokumen yang harus dilengkapi dalam arti begini Pak.

Misal Bp mendapat tagihan sewa bangunan sebesar Rp 10.000.000,- (nett) tidak mau dipotong pajak sebesar 10 %. Nilai perhitungannya jika mau mendapatkan nett Rp 10 juta harus digrossup menjadi Rp 11.111.111,11.

Cara perhitungannya adalah :

Nilai grossup = Nilai nett / (100-tarif pajak) %

Nilai grossup = Rp 10.000.000 / (100 - 10)%
= Rp 11.111.111,11

Namun harus diperhatikan bahwa nilai tagihan di kwitansi atau invoice harus sebesar Rp 11.111.111,11.
Dengan demikian penjurnalan biaya bisa dicatat sebagai berikut :

(DR) Biaya sewa 11.111.111
(CR) Hutang PPh 4 (2) 1.111.111
(CR) Bank 10.000.000

Pencatatan seperti ini diperkenankan jika nilai yang tertera di invoice digrossup. Bukti potong perlu diberikan kepada lawan transaksi.

Apabila nilai yang tertera di invoice tidak dapat diganti / grossup maka jurnalnya sebagai berikut :

(DR) Biaya sewa 10.000.000
(DR) Biaya pajak 1.000.000
(CR) Hutang PPh 4 (2) 1.000.000
(CR) Bank 10.000.000

Biaya pajak harus dikoreksi fiskal positif.

rosyidfaad

Newbie


Location : .
Joined : 16 Oct 2012.
Posts : 1.
08 Nov 2012 15:16 Help Help

Rekan, Coba lihat PP 94/2010 pasal 13, huruf b

Disitu ditulis bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Nah, ini berarti metode gross up yang mengurangkan unsur pajak 23 / 4(2) / 26 sebagai pengurang DPP tidak dapat dipakai, kecuali untuk PPh 21.

Bagaimana menurut rekan2 sekalian?
Terima Kasih

riorosario

Genuine


Location : Samarinda.
Joined : 24 Apr 2012.
Posts : 714.
08 Nov 2012 15:34 Help Help

Originaly posted by rosyidfaad:
kecuali untuk PPh 21.

kenapa dikecualikan?

junesubiyakto

Newbie


Location : Surabaya.
Joined : 04 Aug 2009.
Posts : 18.
14 Apr 2013 20:05 Help Help

Rekan, menyambung topik setelah 1th umurnya, hehe..
begini, ada wp yg membebankan royalti dlm lap keuangannya. dmn royalti tsb dibayarkan kpd lawan transaksi yg berada di LN atas pemanfaatan hak cipta/paten atas suatu barang, lawan transaksi maunya besar royalti adalah nett. dalam arti, ga mau tau urusan pajak di Indonesia.
Singkat cerita si WP membayar royalti dengan metode gross up. namun nilai pph 26 yg dipotong adalah 10%, WP beralasan ada P3B
nilai royalti yg sdh digross up tsb dibebankan di Lap Keu.nya
Lap. Laba/Ruginya menyatakan Laba sehingga ada PPh Terutang.

Setahun berikutnya WP diperiksa, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa wp salah tarif dalam penerapan PPh atas royaltinya, dmn tidak seharusnya menggunakan tarif 10% karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga ada koreksi tarif katakanlah jd 20%.

Nah, yg ingin saya tanyakan, okelah tarif dikoreksi jd 20% tp bukankah ini berarti bahwa DPP/biaya royalti yg dibebankan jg harus dikoreksi/dibetulkan? mengingat wp menghitung pph 26 menggunakan metode gross up, maka dengan tarif yg berubah dari 10% menjadi 20% akan menyebabkan biaya royalti yg digross up jg naik?
yg mana efek selanjutnya adalah terjadi lebih bayar, mengingat dengan naiknya biaya setelah digross up dg tarif 20% akan mengurangi laba yg semula dilaporkan, yg selanjutnya pph terutang menjadi lebih kecil?

mohon masukan dari rekan2 sekalian, ty

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •