Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9417 , Bahasan = 72331

Pencetus Pendapat
harisar

Senior


Location : Surabaya.
Joined : 04 Mar 2011.
Posts : 395.
24 Apr 2012 08:49 Help Help

Bro n Sist,

mohon bantuannya nih, misal saya bertansaksi dg instansi pemerintah, kemudian mereka memungut pph 22 ya sebesar 1,5% dan PPN 10%.. apakah semua pemungutan tsb bersifat final ato bisa saya kreditkan ?

Salam,

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
24 Apr 2012 08:51 Help Help

Originaly posted by harisar:
Bro n Sist,

mohon bantuannya nih, misal saya bertansaksi dg instansi pemerintah, kemudian mereka memungut pph 22 ya sebesar 1,5% dan PPN 10%.. apakah semua pemungutan tsb bersifat final ato bisa saya kreditkan ?

Salam,

PPh 22 bisa dikreditkan.

PPN dilaporkan sebagai pajak keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN

Salam

harisar

Senior


Location : Surabaya.
Joined : 04 Mar 2011.
Posts : 395.
24 Apr 2012 08:59 Help Help

Originaly posted by hanif:
PPN dilaporkan sebagai pajak keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN

maksudnya gimana, saya kan yg dipungut, dan isntansi pemerintah yg memungut, berarti itu sbg pajak keluaran saya ?
mohon pencerahannya, terima kasih.

Salam,

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
24 Apr 2012 09:03 Help Help

Originaly posted by harisar:
maksudnya gimana, saya kan yg dipungut, dan isntansi pemerintah yg memungut, berarti itu sbg pajak keluaran saya ?
mohon pencerahannya, terima kasih.

Salam,

Saya mau tanya dulu, yang menanggung PPN itu pembeli atau penjual?

Salam

harisar

Senior


Location : Surabaya.
Joined : 04 Mar 2011.
Posts : 395.
24 Apr 2012 09:08 Help Help

identitas wp yg tertera di SSP adalah, instansi dan NPWP nya bendaharawan... dg uraian PPN 10% atas pembelian barang, itu gimana? kalo seperti itu yg menanggung siapa pak?

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
24 Apr 2012 09:10 Help Help

Originaly posted by harisar:
identitas wp yg tertera di SSP adalah, instansi dan NPWP nya bendaharawan... dg uraian PPN 10% atas pembelian barang, itu gimana? kalo seperti itu yg menanggung siapa pak?

coba dijawab saja pertanyaannya dulu...


Salam

harisar

Senior


Location : Surabaya.
Joined : 04 Mar 2011.
Posts : 395.
24 Apr 2012 09:28 Help Help

ok, yg menanggung bendaharawan pemerintah

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
24 Apr 2012 09:43 Help Help

Originaly posted by harisar:
ok, yg menanggung bendaharawan pemerintah

trims atas responnya.
Berarti udah klear bahwa yang menanggung adalah pembeli.
Dengan demikian, yang membayar PPN dalam transaksi tersebut adalah bendaharawan, bukan PKP rekanan. Oleh karena itu, bagi PKP rekanan, PPN tersebut namanya tetap namanya pajak keluaran.

Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa bendahara yang memungut?.
Sudah ditentukan oleh UU bahwa bendaharawan pemerintah adalah pemungut pajak, termasuk PPN. Oleh karena itu, walau dalam hal ini statusnya adalah pembeli, dialah yang berkewajiban untuk memungut PPN yang dibayarnya dalam transaksi pembelian tersebut.

Faktur Pajak tetap harus dibuat oleh PKP yang dikirim bersamaan dengan SSP saat menyampaikan tagihan kepada bendahara. FP Pajak dibuat oleh PKP atas nama PKP dan ditandatangani oleh PKP. SSP dibuat atas nama dan NPWP PKP rekanan dan ditandatangani oleh Bendaharawan.
Mengapa nama dan NPWP di dalam SSP adalah atas nama PKP rekanan, karena akan digunakan sebagai bukti bagi PKP rekanan bahwa PPN tersebut sudah disetor ke kas negara. Mengapa SSP ditandatangani oleh Bendaharawan, karena merupakan bukti bahwa bendaharawan lah yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan PPN tersebut.
Dengan demikian, bila SSP untuk kasus rekan harisar dibuat atas nama dan NPWP bendaharawan dan ditandatangani oleh bendaharawan, berarti praktek tersebut tidak benar.

Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat di dalam KMK No. 563 Tahun 2003 berikut :
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&i d=7130&hlm=6

Salam

harisar

Senior


Location : Surabaya.
Joined : 04 Mar 2011.
Posts : 395.
24 Apr 2012 10:03 Help Help

oohh. begitu yahh? berarti saya mohon petunjuk nya..... bagaimana solusi utk kasus saya tersebut? terima kasih.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
24 Apr 2012 10:12 Help Help

Originaly posted by harisar:
bagaimana solusi utk kasus saya tersebut? terima kasih.

maksudnya?

Salam

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •