Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Badan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan permasalahannya
Topik = 9275 , Bahasan = 72454

Pencetus Pendapat
eka95

Newbie


Location : .
Joined : 30 Mar 2009.
Posts : 43.
06 Apr 2009 15:23

mohon bantuannya..
aturan yang mana sih yang mengatur hubungan istimewa 2 perusahaan??
misalnnya perusahaan A menjual barang ke costumer dengan margin 15% dari harga pokok. sedangkan perusahaan A menjual barang ke perusahaan C yang memiliki hubungan istimewa dengan margin 10% dari harga pokok.. apakah aspek perpajakan yang muncul?? apakah ada aturan yang mengatur hal ini?? mohon bantuannya...

ciz

Newbie


Location : .
Joined : 06 Apr 2009.
Posts : 20.
06 Apr 2009 15:40

Hubungan istimewa berdasarkan pasal 18 ayat 4 UU PPh No. 36/2008 :
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.


semoga bisa membantu u/ saudara eka95

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2726.
06 Apr 2009 15:59

PASAL 18 (3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Jadi menurutku sepanjang harga yang diberikan tersebut sesuai dengan keadaan pasar, menurutku gak ada masalah kok..
mohon koreksi...

suttana

Newbie


Location : Tangerang.
Joined : 06 Mar 2009.
Posts : 63.
06 Apr 2009 16:12

sepanjang harga masih dalam tingkat pasar hal itu tidak menjadi suatu masalah.

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
06 Apr 2009 16:13

Mohon dilihat Ps 18 ayat (3) UU PPh beserta memori penjelasannya

handycipto

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 06 Feb 2009.
Posts : 278.
06 Apr 2009 16:33

nah kalau dijual dengan harga HPP bag? seperti transfer stock?

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2726.
06 Apr 2009 16:35

Originaly posted by begawan5060:
Mohon dilihat Ps 18 ayat (3) UU PPh beserta memori penjelasannya

rekan begawan... bisa dijelaskan lebih sfesifik???

regards

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
06 Apr 2009 17:02

Seperti yang telah ditulis rekan bayem..

fle

Newbie


Location : Padang.
Joined : 04 Apr 2009.
Posts : 58.
05 Jul 2009 23:06

Pengertian "hubungan istimewa" berdasarkan UU PPh diatur di Pasal 18 ayat (4), yang secara garis besar adalah sebagai berikut.

Hubungan istimewa dianggap ada dalam hal: hubungan antara dua wajib pajak yang salah satunya mempunyai penyertaan pada yang lain paling rendah 25%; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak lain atau lebih; termasuk hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut belakangan; hubungan antara dua wajib pajak apabila yang satu menguasai yang lain, atau dua atau lebih wajib pajak yang berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; serta hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat.

Jika terjadi transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) tersebut, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang melakukan koreksi sebagaimana dirumuskan di ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut.

"Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."

Rumusan tersebut menunjukkan ada dua hal yang harus dipenuhi agar Dirjen Pajak dapat melakukan koreksi, yaitu i) terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi dan ii) transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran dan kelaziman usaha.

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •