Hibah Saham

semoga bisa membantu :

S-473/PJ.313/2001 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH SAHAM

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut diuraikan bahwa selaku kuasa dari Wajib Pajak XY Saudara meminta
penegasan perlakuan Pajak Penghasilan atas hibah saham sebagai berikut:

a. Tn A adalah seorang kepala keluarga yang memiliki saham pada PT ABC dan juga sebagai
Direktur Utama pada PT ABC tersebut.

b. Tn X adalah anak dari Tn A yang juga memiliki saham pada PT ABC dan juga sebagai
komisaris PT ABC tersebut.

c. Mengingat usia Tn A yang semakin lanjut dan sakit-sakitan maka Tn A bermaksud
menghibahkan semua saham PT ABC yang dimilikinya kepada Tn X sebagai anaknya.

Berkaitan dengan Pasal 4 (3) huruf a angka 2 UU PPh, Saudara meminta penegasan apakah yang
dimaksud dengan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur bahwa yang
menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang tidak
termasuk Objek Pajak antara lain adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-undang PPh tersebut mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan
harta yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka
dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

5. Berdasarkan hal-hal dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini dapat ditegaskan
bahwa:

a. Yang dimaksud dengan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan
atau penguasaan, sebagaimana contoh kasus yang Saudara sampaikan adalah apabila
tidak ada keterkaitan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberian
hibah dengan pemberi hibah atau penerima hibah.

b. Adanya fakta bahwa Tn A sebagai Direktur Utama dan pemegang saham (70%) PT ABC
dan Tn X sebagai komisaris dan pemegang saham (10%) PT ABC menunjukkan adanya
hubungan kerja, hubungan usaha dan hubungan kepemilikan dalam perusahaan yang
sama;

c. Hibah saham PT ABC dari Tn A kepada Tn X merupakan objek Pajak Penghasilan bagi TN
dan harus dinilai dengan harga pasar yang berlaku;

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah saham PT ABC dari Tn A kepada Tn X
sebesar selisih lebih antara harga pasar yang berlaku dengan nilai buku saham Tn A
merupakan Objek Pajak Penghasilan bagi Tn A yang dikenakan Pajak Penghasilan
berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Demikian harap maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
IGN. MAYUN WINANGUN

Hibah adalah hibah. Warisan adalah warisan. Tidak perduli itu saham atau uang. Seandainya yang dihibahkan itu uang kan tidak kena pajak. Mengapa kalau saham kena pajak. Kalau nilainya harus harga pasar boleh-boleh saja. Pajak harus dibayar sang ayah. Kalau dengan harga buku, waktu dijual sang anak kena pajak.

cobalah kita berfikir positif terhadap aturan yang telah dibuat, barangkali emang untuk antisipasi penghindaran pajak. telah dibuat aturan aja, masih ada celah yang dpt dimanfaatkan untuk menghindari pajak, contoh saya mo jual tanah pada adik saya, tapi caranya saya hibahkan dulu pada orang tua saya, terus orang tua saya baru hibahkan ke adik saya, ini aspek pajaknya akan beda jika saya langsung jual kepada adik saya.