Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9522 , Bahasan = 72907

Pencetus Pendapat
kampretui

Newbie


Location : Bagus.
Joined : 06 Dec 2009.
Posts : 8.
05 Mar 2012 10:36 Help Help

Rekan-rekan sekalian yang terhormat, saya ingin bertanya, seandainya perusahaan membutuhkan suatu pekerjaan (misal survey lapangan) dan source yang kita dapat berasal dari suatu institusi pendidikan negeri (mereka melakukan pekerjaan lapangan). apakah pembayaran ke Institusi tsb dapat dipotong PPh 23 oleh perusahaan ? terima kasih atas jawabannya

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20391.
05 Mar 2012 11:18 Help Help

Originaly posted by kampretui:
Rekan-rekan sekalian yang terhormat, saya ingin bertanya, seandainya perusahaan membutuhkan suatu pekerjaan (misal survey lapangan) dan source yang kita dapat berasal dari suatu institusi pendidikan negeri (mereka melakukan pekerjaan lapangan). apakah pembayaran ke Institusi tsb dapat dipotong PPh 23 oleh perusahaan ? terima kasih atas jawabannya

tanya dulu, apakah :
1. Pendirian lembaga pendidikan tersebut berdasarkan UU.
2. Pembiayaan lembaga tersebut berasal dari APBN/ APBD
3. Penerimaan lembaga tersebut masuk APBN/ APBD.
4. Pembukuan lembaga tersebut diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Bila keempat syaratnya terpenuhi semua, tidak ada PPh yang harus diperhitungkan. Sebab, status lembaga tersebut bukan merupakan subjek pajak penghasilan.
Salah satu saja tidak terpenuhi, baru potong PPh 23

Salam

kampretui

Newbie


Location : Bagus.
Joined : 06 Dec 2009.
Posts : 8.
06 Mar 2012 10:38 Help Help

[
Originaly posted by hanif:
tanya dulu, apakah :
1. Pendirian lembaga pendidikan tersebut berdasarkan UU.
2. Pembiayaan lembaga tersebut berasal dari APBN/ APBD
3. Penerimaan lembaga tersebut masuk APBN/ APBD.
4. Pembukuan lembaga tersebut diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Bila keempat syaratnya terpenuhi semua, tidak ada PPh yang harus diperhitungkan. Sebab, status lembaga tersebut bukan merupakan subjek pajak penghasilan.
Salah satu saja tidak terpenuhi, baru potong PPh 23

Salam


salam juga, terima kasih atas jawabannya,

setelah saya cari, untuk jawaban2 didapatkan :

1. Pendirian lembaga tsb bukan berdasarkan UU tapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
2. statusnya sudah menjadi BHMN, maka pembiayaannya sudah semi - otonom, mungkin masih dapat subsidi tapi tidak besar dan diwajibkan untuk proaktif mencari dana mandiri
3. penerimaannya tidak masuk APBN karena sudah semi otonom
4. untuk masalah pembukuan saya pribadi kurang tahu

terima kasih atas jawabannya mas Hanif

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •