Forum ORTax
Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.
PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9057 , Bahasan = 70381
| Pencetus | Pendapat |
|---|---|
iroy_7
 Groupie Location : Jakarta. Joined : 12 Mar 2009. Posts : 252. |
17 Feb 2012 08:24
To All...Rekan ortax,, Apakah pemilik CV. yg aktif sebagai pengurus misalnya sebagai Direktur/Wk.Direktur (dia aktif bekerja),apakah harus dipotong PPh 21 karyawan tiap bulannya walaupun diatas PTKP? alasan dipotong? alasan tidak dipotong? Mohon BAntuannya terimakasih |
|
anasbuchori
Genuine Location : Jakarta. Joined : 31 Dec 2009. Posts : 688. |
17 Feb 2012 09:18
kalo menurut saya tidak dipotong pph pasal 21 sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf i uu pph |
|
rowa
Genuine Location : Tangerang. Joined : 18 Nov 2009. Posts : 881. |
17 Feb 2012 09:28
Originaly posted by anasbuchori: kalo menurut saya tidak dipotong pph pasal 21 sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf i uu pphsependapat , pemilik cv... entitasnya jadi satu antara kekayaan pribadi dengan usaha.. so, gajinya harus dikoreksi .. salam |
|
iroy_7
Groupie Location : Jakarta. Joined : 12 Mar 2009. Posts : 252. |
17 Feb 2012 15:22
kalo sdh kita lapor apakah perlu pembetulan pelaporan SPT Tahunan 2011 (nihil).... jadi tidak ada karyawan donk ya? karena yg kerja Dia sendiri sebagai pemilik CV dan direktur. ga ada karyawannya. |
HAFITA
 Newbie Location : Surakarta. Joined : 09 Aug 2010. Posts : 51. |
17 Feb 2012 22:48
menurut saya untuk pemilik CV yang sekaligus menjadi pengurus CV tetap dipotong PPh 21 atas Gaji yang setiap bulan di terima.. UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf i adalah untuk "BAGIAN LABA YANG DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER " mohon koreksi.... |
|
hanif
Genuine Location : Padang Dan Semarang. Joined : 05 Nov 2007. Posts : 20384. |
18 Feb 2012 03:04
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.42/1989 TENTANG GAJI PEGAWAI MERANGKAP ANGGOTA DARI SUATU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM, FIRMA, KONGSI ATAU PERSEKUTUAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pembebanan biaya atas gaji dari pegawai yang juga sebagai anggota dari suatu perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, firma, kongsi atau persekutuan maka untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, pembagian keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi dan persekutuan kepada para anggotanya, tidak termasuk sebagai obyek PPh, atau dengan kata lain penghasilan yang diterima atau diperoleh para anggota dari badan-badan tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 tersebut bertitik tolak pada kenyataan bahwa setiap anggota dari suatu perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi atau persekutuan adalah pemilik dari badan-badan tersebut, sehingga dengan telah dikenakan PPh terhadap penghasilan dari badan-badan itu, maka atas penghasilan yang sama tidak lagi dikenakan PPh terhadap para anggota selaku pemilik. Sebagai pemilik dari suatu perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi atau persekutuan, setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari badan-badan tersebut, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk gaji, honorarium, pemakaian hasil, pengambilan prive, dan sebagainya dan bagi badan-badan yang bersangkutan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pemilik bukan sebagai obyek Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gaji yang dibayarkan oleh suatu perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi atau persekutuan kepada pegawai yang juga adalah anggota/pemilik dari badan-badan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan bagi yang menerimanya bukan sebagai penghasilan, dan oleh karena itu atas pembayaran tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Demikian untuk dimaklumi. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd Drs. MAR'IE MUHAMMAD |