Pembeli tolak bayar PPN

biasanya transakasi tersebut kalau dengan bendaharawan pemerintah, mereka biasanya minta ssp dipisahkan tersendiri.
dalam kasus rekan ISTR1KU kalau memang si pembeli tersebut bukan bendaharawan pemerintah dan meminta bukti bayar pajak dalam hal ini SSP saya rasa tidak perlu karena SSP yang dibayarkan adalah sejumlah total selama sebulan.

maksudnya pembeli mau membayarkan sendiri? bisa si pembeli membayarkan pajaknya sendiri kalau memang si pembeli tersebut adalah wajib pungut pajak dan dibuktikan dengan surat keputusan dari kantor pajak bahwa dia adalah wajib pungut.
Demikian

Pembeli hanya berhak dari pemberian FP saja, adapun dilapor atau tidak nya oleh penjual bukan wewenang dari pembeli, lah kalo kasusnya gini saya belum pernah nanganin,.,,,, (bingung,,,, ikut mantau ajah)

Mnrt saya pembeli hrs membayar PPN nya, karena sudah setuju pada awal perjanjian jual beli. Kalau ada kontrak maka dlm kontrak pasti dicantumkan.Maka kalau kita adalah perusahaan PKP,maka pembeli sebelumnya harus diberitahukan bahwa harga adalah harga sudah termasuk atau tidak termasuk PPN 10%.

Kalau pembeli minta form 1111, ya di kopy saja, dan bagian yg tidak perlu ditutup (kalau rahasia). Biasa pembeli sudah puas.

Setuju dng diatas, dilapor atau tidak sepenuhnya tanggung jawab penjual.

Yang lebih repot lagi kalau pembeli kabur, tidak bayar. Kita sudah rugi harga barang tidak dibayar, rugi pula PPN nya.

Ya Sepakat dengan rekan herjos, lebih baik dicopykan tapi ditutupi dibagian yang tidak perlu dilihat oleh customer rekan.

Mungkin, pihak pembeli kelupaan untuk mengkreditkan, karena udah lewat 3 bulan, cari cari alasan saja cmiiw

tidak ada dasar pembeli menanyakan sudah di setor atau belum PPN nya, karena kalaupun belum, pembeli selama sudah memegang Faktur Pajak, sudah clear, bila belum di setor yang bermasalah adalah penjual

Setuju. Itu pembelinya aja yg rewel. Hehehe…

sepakat..
saya juga pernah mengalami hal yag sama..

Mungkin pembeli khawatir PPN yg tlh dibayar tdk dpt dikreditkan krn penjual tidak menyetorkan PPN yg terutang.
Tapi tanggung jawab renteng pembayaran PPN tidak dapat dibebankan kepada pembeli selama PKP Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Sesuai psl 16F UU No. 42 Tahun 2009 ini tanggung jawab renteng hanya dapat dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa jika:

1. Pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan
2. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi.

Jadi sepanjang PKP pembeli menerima faktur pajak yang syah dalam artian faktur pajak yang memenuhi syarat formal dan syarat material maka faktur pajak tsb dpt dikreditkan.

Mungkin pembeli khawatir PPN yg tlh dibayar tdk dpt dikreditkan krn penjual tidak menyetorkan PPN yg terutang.
Tapi tanggung jawab renteng pembayaran PPN tidak dapat dibebankan kepada pembeli selama PKP Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Sesuai psl 16F UU No. 42 Tahun 2009 ini tanggung jawab renteng hanya dapat dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa jika:

1. Pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan
2. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi.

Jadi sepanjang PKP pembeli menerima faktur pajak yang syah dalam artian faktur pajak yang memenuhi syarat formal dan syarat material maka faktur pajak tsb dpt dikreditkan.

ini penyakit "kebanyakan" pihak rekanan, mrk meminta bukti lapor bahkan SSP pyetoran pun mreka minta. padahal yg HARUS mreka terima HANYA Faktur Pajak saja.

coba bicarakan kembali dan beri pejelasan kepada rekanan rekan,
jika ngeyel juga, joba kordinasi lintas AR ( sesama AR masing ), jika ngeyel juga,
jitak aja… hiiiih pisss

salam

Ralat

Mungkin pembeli khawatir PPN yg tlh dibayar tdk dpt dikreditkan krn penjual tidak menyetorkan PPN yg terutang.
Tapi tanggung jawab renteng pembayaran PPN tidak dapat dibebankan kepada pembeli selama PKP Pembeli atau penerima jasa dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Sesuai psl 16F UU No. 42 Tahun 2009 ini tanggung jawab renteng hanya dapat dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa jika:

1. Pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan
2. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi.

Jadi sepanjang PKP pembeli menerima faktur pajak yang syah dalam artian faktur pajak yang memenuhi syarat formal dan syarat material maka faktur pajak tsb dpt dikreditkan.