STP karena Kesalahan Tulis Kode MAP yg dilakukan Bendaharawan

bisa dijelaskan lagi kasusnya?

Salam

Di dalam STPnya tertulis tagihan untuk apa?

Salam

ARnya ngawur jawabnya, masa salah tulis kode di SSP terbit STP Ps. 9 ayat 2a

Bunyi Ps. 9 ayat 2a

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

bs jadi ini karna si bendaharawannya setor lewat dari batas jatuh tempo pembayaran / penyetoran pajak

salam

mencoba menjawab
mengenai kesalahan kode SSP..itu bisa dilakukan permohonan Pbk ( pemindahbukuan ), mengenai STP biasanya diterbitkan karena dari data AR..WP tersebut tidak melakukan pelaporan.pembayaran atau telat melakukan pelaporan.pembayaran

isi Pasal 9 ayat (2a) :

kok antara STP sama dasarnya enggak nyambung?

Salam

ajukan pembetulan atas STP tersebut. dasarnya ini :
Pasal 16 UU No. 28 tahun 2007
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Salam

Bisa jadi rekan…ini juga sering dialami WP lain (karena murni ketidakmengertian bendahara tentang aturan pajak) dan biasanya AR hanya melihat dari aplikasi penyetoran pajak saja (asal telat di STP) tidak melihat melihat SPT Wajib Pajak

contoh untuk pasal 23…

Seharusnya :

bendahara memotong PPh Pasal 23 dan meyetor SSP dengan NPWP Bendahara dengan kode MAP 411124 KJS 900 dan membuat bukti potong PPh Pasal 23

tapi…yang terjadi

bendahara menyetor SSP dengan NPWP Wajib Pajak dengan kode MAP 411124 KJS 100 (jadi yang ada dipikiran AR.. Wajib Pajak ini seolah-olah pemberi kerja yang terutang/objek PPh Pasal 23)…dah gitu setornya telat lagi, jadi yang di STP Wajib Pajak.

ini tidak akan terjadi kalo Bendahara Benar dalam menuliskan NPWP maupun kode MAP dan KJS pada SSP…..

Begitu pula di PPN mestinya SSP atas nama Wajib Pajak dengan kode
====> MAP 411211 KJS 900 tapi ditulis bendahara
====> MAP 411211 KSJ 100 (seolah-olah kita bertransaksi dengan "bukan pemungut" dan kita wajib memungut dan meyetor PPN yang kita pungut…

Kalo Kode MAP 411211 dan KJS 900 saya yakin AR pasti ngerti nanti yang di STP bendahara bukan kita (wajib Pajak/rekanan) karena KJS 900 itu kode jenis setoran u/ pemungut… CMIIW

Salam

Emg ada ya rekan kode jenis setoran PPh 23 —> 900, saya cari di PER-38/PJ./2009 Jo. PER-23/PJ./2010 ga ketemu yah?

mohon pencerahannya

salam

Sudah hobby-nya. 'kali…

Jawaban yang singkat dan padat:)

ARnya pke jurus sapu angin yg ptg bs jawab pertanyaan WP ''biar ga kelihatan bodoh'' hehe *piss AR

salam