Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12588 , Bahasan = 97626

Pencetus Pendapat
t3ddy

Genuine


Location : Jakarta Barat.
Joined : 19 Mar 2010.
Posts : 698.
17 Jun 2011 08:20

Originaly posted by hanif:
Apakah sama artinya antara PPN yang dipungut oleh bendaharawan dengan PPN tidak terutang?

Mohon pencerahannya..


rekan hanif, apabila ppn di pungut oleh bendaharawan kan mereka yg menyetorkan ppn yg kita keluarkan. bearti pada akhir masa ppn kita tidak terhutang ppn lagi. karena sudah menjadi kewajiban mereka menyetorkan ppn yang kita keluarkan (transaksi di atas 1 jt)

CMIIW

veeta

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 09 Dec 2009.
Posts : 53.
22 Jun 2011 11:04

rekan teddy,

Originaly posted by t3ddy:
1 apakah customer nya bendaharawan, kalau bendaharawan tidak terhutang.


ya customer adalah WAPU, apakah ada aturan khususnya ?

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
22 Jun 2011 11:15

Originaly posted by t3ddy:
rekan hanif, apabila ppn di pungut oleh bendaharawan kan mereka yg menyetorkan ppn yg kita keluarkan. bearti pada akhir masa ppn kita tidak terhutang ppn lagi. karena sudah menjadi kewajiban mereka menyetorkan ppn yang kita keluarkan (transaksi di atas 1 jt)

CMIIW

mekanismenya benar seperti itu.
Tetapi, akan sangat berbeda artinya ketika rekan t3ddy bilang bahwa PPN tidak terutang.
Sederhananya PPN tidak terutang sama dengan tidak ada PPNnya. Sementara, transaksi ini ada PPNnya, namun dipungut oleh pengguna jasa yang dalam hal ini adalah WAPU.

Demikian rekan...

Salam

ingintahupajak

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 18 Feb 2010.
Posts : 3224.
22 Jun 2011 11:24

Originaly posted by hanif:
Sederhananya PPN tidak terutang sama dengan tidak ada PPNnya. Sementara, transaksi ini ada PPNnya, namun dipungut oleh pengguna jasa yang dalam hal ini adalah WAPU.

Sependapat dengan Pak hanif.
dengan kata lain disini hanya terkait penggunaan istilah saja.

Transaksi dengan bendaharawan pemerintah tetap terutang PPN, hanya saja menyimpang dengan mekanisme umum dimana seharusnya rekanan yang memungut PPN, tapi dalam hal ini PPN yang timbul langsung dipungut bendahawaran dan disetor oleh mereka.
-mencoba berpendapat-

Dan terima kasih rekan simonalim atas referensi peraturannya, saya ikutan nyimak, hehehe..

CMIIW

Halaman 2 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •