Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 11985 , Bahasan = 93764

Pencetus Pendapat
wap_hendra

Senior


Location : Bandung.
Joined : 11 Jul 2008.
Posts : 308.
09 May 2011 09:59

haloo rekan ortax saya mau tanya mengenai masalah tanggung Renteng FP itu aturan perundang undangan nya nomor berapa?

alfurqon

Newbie


Location : Tangerang.
Joined : 18 Feb 2011.
Posts : 2.
09 May 2011 10:06

Pasal 16F UU PPN 1984

wap_hendra

Senior


Location : Bandung.
Joined : 11 Jul 2008.
Posts : 308.
09 May 2011 10:11

ada peraturan pendukung lainnya ga

wap_hendra

Senior


Location : Bandung.
Joined : 11 Jul 2008.
Posts : 308.
09 May 2011 11:21

ada peraturan pendukung lainnya ga

nanisumarni

Groupie


Location : Bekasi.
Joined : 07 Apr 2011.
Posts : 212.
09 May 2011 11:39

ikutan nanya, memang tanggung renteng ini bisa diterapkan ya ? dalam hal kita ada temuan oleh pemeriksa ? dalam kondisi bagaimana tanggung renteng bisa diterapkan ?

-nani-

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20384.
09 May 2011 11:40

Perihal : TANGGUNG JAWAB RENTENG PASAL 33 KUP

Tanggal Terbit : Saturday, 22 April 1989

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
22 April 1989

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 097/PJ.63/1989

TENTANG

TANGGUNG JAWAB RENTENG PASAL 33 KUP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat pertanyaan Saudara No. XXX tanggal 7 April 1989 tentang tanggung jawab renteng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 1983, dengan ini dapat dijelaskan bahwa :

1. Dalam Pasal 1 huruf t UU PPN 1984, ditetapkan bahwa Faktur Pajak adalah merupakan bukti
pemungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak.
Bagi pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti pelunasan atas PPN yang dibayar melalui penjual yang
menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

2. Dalam Pasal 33 KUP, ditetapkan bahwa pembeli bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak
sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak kepada penjual.

3. Dalam kasus yang tercantum dalam surat Saudara di atas, pembeli tidak dapat diminta
mempertanggung jawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat
menunjukkan Faktur Pajak yang asli dan sah dari penjual. Yang bertanggung jawab atas pembayaran
ke Kas Negara dan pelaporan ke Kantor Pajak adalah penjual.

4. Dapat ditambahkan bahwa Faktur Pajak dapat digunakan sebagai bukti pengkreditan atau permintaan
restitusi Pajak Masukan, apabila diisi secara lengkap nama, alamat dan NPWP pembeli oleh dan dari
penjual.

Demikian penjelasan kami kiranya maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN
KOORDINATOR HARIAN,

ttd.

Drs. WALUYO DARYADI KS.

wap_hendra

Senior


Location : Bandung.
Joined : 11 Jul 2008.
Posts : 308.
09 May 2011 12:41

klo peraturan yg berlaku... selain undang" dasa misal PMK,KMK,PP ada ga trims..

nanisumarni

Groupie


Location : Bekasi.
Joined : 07 Apr 2011.
Posts : 212.
09 May 2011 13:07

adakah pengalaman dari rekan2 disini terkait tanggung renteng tsb.
Saat ini perusahaan kami sedang proses pengadilan untuk kasus coret-mencoret di FP tahun 2008. Kami sebagai pembeli (pajak masukan), dalam hal ini kami menerima FP yang dianggap cacat oleh pemeriksa ( FP tdk dicoret ), sehingga FP tsb tdk dapat direstitusi +/- 3bio . Nah dalam hal ini apakah bisa tanggung renteng seandainya di pengadilan kami masih tetap kalah ?

mohon sharingnya dari yang lain ...

-nani-

rizal7275

Groupie


Location : .
Joined : 28 Sep 2009.
Posts : 193.
09 May 2011 13:53

mba nani,
saya punya pengalaman seperti apa yang mba alami sekarang dan Alhamdulillah perusahaan kami menang di pengadilan.

tanggung rentang itu gugur apabila kita sebagai pembeli bisa membuktikan bahwa pajak masukan tersebut telah dibayar.

ini kasus mudah menurut saya, dan seharusnya dipengadilan menang.

mba nani tinggal kumpulkan bukti/dokumen berupa payment voucher dan bukti bank bahwa faktur pajak tersebut telah dibayar.

selamat berjuang !!!!,
jangan mau dikoreksi klu cuma tidak ada coretan di harga jual, penggantian dll....

sekarang fiskus tidak boleh asal mengkoreksi pajak masukan yang kita telah bayar.

nanisumarni

Groupie


Location : Bekasi.
Joined : 07 Apr 2011.
Posts : 212.
09 May 2011 14:07

makasih rekan rizal sharingnya... ya sih sharing dengan bbrp WP juga banyakan menang saat di pengadilan, karena ini termasuk kasus mudah meski sangat menyita waktu, tenaga, dan emosi (karena di marahin bos heee..."koq bisa terima FP cacat, ngecek-nya gimana??..hadohhh...peraturannya dibaca dong...")..jadi curcol heee..
dan menghabiskan dana yang lumayan juga..karena terpaksa pake konsultan utk pengadilan...
maksud saya, seandainya kejadian terburuk di pengadilan kami kalah, apakah dalam hal ini bisa tanggung renteng ?

-nani-

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •