Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Badan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan permasalahannya
Topik = 8933 , Bahasan = 70363

Pencetus Pendapat
siip

Senior


Location : Indonesia.
Joined : 04 Feb 2011.
Posts : 362.
04 May 2011 12:32

Dear ortax..

Perusahaan kami diperiksa per tanggal 24 Nopember 2009 namun sampai sekarang belum keluar keputusan.
Emang sampai berapa lama ya kadaluarsa pemeriksaan..?

Sebelumnya diucapkan terima kasih atas bantuannya.

Regards

myfirstprivacy

Newbie


Location : Bogor.
Joined : 01 May 2011.
Posts : 80.
04 May 2011 13:09

Mencoba membantu menjawab,

Berdasarkan ketentuan 199/PMK.03/2007 mengenai tata cara pemeriksaan
Pasal 5

(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat
panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat
diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah
Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing
dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan
pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

karena sampai sekarang perusahaan bapak belum mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu coba bapak/ibu tanyakan kepada petugas pajak tersebut kapan hasil pemeriksaan tersebut keluar, karena berdasarkan peraturan tersebut lama pemeriksaan lapangan adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang 8 bulan lagi, sementara sampai sekarang perusahaan bapak/ibu belum mendapatkan hasil dari pemeriksaan tersebut.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :
a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemeriksaan;
b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan;
d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal
terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
Surat Perintah Pemeriksaan;
b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan;
c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan
Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal
terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan;dan
g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Dalam hal pemeriksaan, fiskus bekewajiban untuk memberikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak seperti terkutip dalam pasal berikut
emberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 22

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan
kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
(2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya
disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
(4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama :
a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak
untuk Pemeriksaan Kantor;
b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak
untuk Pemeriksaan Lapangan.

apabila terjadi pembatalan hasil pemeriksaan maka mengacu pada pasal berikut
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 25

(1) Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
a. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.
(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus
dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/
atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan
Pasal 24.


Salam

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •