Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9474 , Bahasan = 72702

Pencetus Pendapat
cccp

Newbie


Location : .
Joined : 01 Apr 2010.
Posts : 14.
13 Jan 2011 12:56

Selamat Siang,

Mohon bantuannya,

1. Pasal berapakah Angsuran bunga yang diterima oleh induk koperasi ?
2. apakah anggota dari Induk koperasi wajib memotong pph bunga sewaktu mengangsur ?
3. Apakah induk koperasi harus memotong PPh atas bunga simpanan dari anggota?
4. Apakah SHU dikenakan pph badan ?

Terima kasih
cece

cccp

Newbie


Location : .
Joined : 01 Apr 2010.
Posts : 14.
17 Jan 2011 09:56

kok ga ada yg respon ya ? apa pertanyaannya ga jelas ? mohon bantuannya dong ?

uvaio

Newbie


Location : Xxx.
Joined : 04 Jan 2011.
Posts : 30.
18 Jan 2011 10:16

coba jawab..
Originaly posted by cccp:
1. Pasal berapakah Angsuran bunga yang diterima oleh induk koperasi ?

penghasilan bungan masuk ke perhitungan PPh badan
Originaly posted by cccp:
2. apakah anggota dari Induk koperasi wajib memotong pph bunga sewaktu mengangsur ?

gak perlu, karena anggota koperasi bukan pemotong pph
Originaly posted by cccp:
3. Apakah induk koperasi harus memotong PPh atas bunga simpanan dari anggota?

memotong PPh ps 4 (2) "Penghasilan berupa bungan deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi""
Originaly posted by cccp:
4. Apakah SHU dikenakan pph badan ?

kena, UU PPh Ps 4 ayat (1) huruf g, "dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusaahan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

cccp

Newbie


Location : .
Joined : 01 Apr 2010.
Posts : 14.
26 Jan 2011 09:27

Originaly posted by uvaio:
Originaly posted by cccp: 2. apakah anggota dari Induk koperasi wajib memotong pph bunga sewaktu mengangsur ?
gak perlu, karena anggota koperasi bukan pemotong pph


Terima kasih Uvaio.. satu hal yang kami ingin tanyakan.. sehubungan dengan Anggota dari Induk koperasi adalah koperasi-koperasi primer (bukan orang pribadi).. apakah anggota koperasi dari Induk koperasi tidak wajib memotong pph bunga saat mengangsur ?
mohon penjelasannya.. trims

junjungansitohang

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 30 Dec 2009.
Posts : 5629.
27 Jan 2011 01:32

Originaly posted by cccp:
apakah anggota koperasi dari Induk koperasi tidak wajib memotong pph bunga saat mengangsur ?

wajib rekan...bunga merupakan objek pemotongan pph pasal 23

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
2. dihapus;
3. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.


Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.


Salam

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •