Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9322 , Bahasan = 71827

Pencetus Pendapat
wannabewongkpp

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 26 May 2009.
Posts : 3003.
10 Jun 2009 09:38 Help Help

Originaly posted by hkw_tax:
Ada peraturannya?

Saya jadi bingung nih, karena pendapatnya berbeda2 semua.
Mohon pencerahannya.


mengutip comment rekan budianto :

Originaly posted by budianto:
PMK 244 tahun 2008 tentang Jasa Lain tidak mencantumkan jasa freight forwarding,
jadi tidak dipotong pph 23 lagi (karena sifat aturan yg positif list)


hanya mengutip dan saya setuju dengan pendapat rekan budianto.
Silahkan untuk ditanggapi.
Tq.

alexandrea

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 12 Jan 2009.
Posts : 36.
19 Jun 2009 00:02 Help Help

Dear all,
Setahu aku jasa freight forwarding bukan objek pajak pph 23 dan jasa sewa truk sekarang 2% kalau punya NPWP dan Jadi 4 % kalau gak punya NPWP. Begitu bukan?

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
19 Jun 2009 00:59 Help Help

Originaly posted by nisha:
pph ps. 23 jasa angkutan darat / forwarder dihitung dari volume atau beratnya barang (kg)? dan peraturannya jg?


yang mengatur tentang jasa angkutan darat / forwarder dihitung dari volume atau beratnya barang (kg)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 08/PJ.313/1995

TENTANG PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT

Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 :
2.1. Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif argometer.
2.2. Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya.
2.3. Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api.

SE No. 8 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya


PER 70 Tahun 2007

Pasal 6
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


UU No. 36 Tahun 2008
Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. dihapus;
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

walaupun PMK 244 tidakmengatur tentang sewa kendaraan, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 1 dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan PPh Pasal 23 atas Jasa sewa kendaraan.
satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kendaraan tersebut bukan angkutan umum. dengan menyewa kendaraan tersebut,berarti tertutup peluang bagi pihak lain untuk menggunakan kendaraan tersebut selama kita sewa.


Salam

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
19 Jun 2009 01:09 Help Help

Originaly posted by hkw_tax:
Sebenarnya apa perbedaan antara jasa khusus angkutan darat dengan Freight forwarding?


Freight Forwarders adalah Jasa Pengurusan Transportasi

Salam

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
19 Jun 2009 01:09 Help Help

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
29 Maret 2006

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 59/PJ.43/2006

TENTANG

PERMOHONAN PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ATAS JASA FREIGHT FORWARDING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: xxx tanggal 6 Pebruari 2005 perihal sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. PT ABC adalah salah satu customer yang menggunakan jasa freight forwarding dari PT XYZ.
Dalam melakukan penagihan PT XYZ membedakan transaksi dengan cara sebagai berikut :
1) Atas pembayaran biaya transaksi Luar Negeri (Freight dan Terminal Handling Charge/
THC) dilakukan dengan menerbitkan invoice (re-invoicing) tanpa dipungut PPN;
2) Atas jasa broker seperti biaya keagenan, biaya trucking dan bongkar muat dilakukan
dengan menerbitkan invoice (re-invoicing) dan di pungut PPN dari total nilai tagihan
pihak ketiga ditambah keuntungan PT XYZ;
3) Atas jasa freight forwarding PT XYZ dilakukan dengan penerbitan invoice dan faktur
pajak pemungutan PPN.
b. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Saudara mohon penegasan atas hal-hal sebagai
berikut :
1) Apakah jasa freight forwarding yang dilakukan oleh PT XYZ termasuk yang dipotong
PPh Pasal 23 dan dikategorikan sebagai jasa apa dalam jasa kena pak;
2) Atas jasa broker (jasa yang disediakan pihak lain) seperti biaya keagenan, trucking
dan bongkar muat yang kemudian di re-invoicing (nilai jasa awal + margin) oleh PT
XYZ termasuk jasa yang dipotong PPh Pasal 23. Jika harus melakukan pemotongan,
apakah dipotong dari nilai jasa awal atau margin keuntungan PT XYZ atau kedua-
duanya.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, antara
lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar
15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan
Transportasi, yang di maksud dengan Jasa Pengurusan transportasi (Freight Forwarding) adalah usaha
yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan
bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

4. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002
tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, antara lain diatur bahwa :
a. Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa perantara;
b. Besarnya perkiraan penghasilan neto atas jasa perantara adalah sebesar 40% dari jumlah
bruto tidak termasuk PPN;
c. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa
catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali
apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan
material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Jasa freight forwarding yang dilakukan oleh PT XYZ sebagaimana dimaksud pada butir 1 di
atas termasuk dalam pengertian jasa perantara yang terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% x
40% atau 6% (enam persen) dari jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian
jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara
pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak tidak
termasuk PPN.
b. Dalam hal PT XYZ tidak menerima atau memperoleh imbalan/penghasilan/fee/mark up atas
pembayaran yang diterima atau diperoleh dimana pembayaran tersebut hanya bersifat
reimbursement, maka atas pembayaran reimbursement tersebut tidak terutang PPh Pasal 23.
c. Dalam hal PT XYZ menerima atau memperoleh imbalan/penghasilan/fee/mark up atas
pembayaran yang diterima atau diperoleh walaupun pembayaran tersebut hanya bersifat
reimbursement, maka atas pembayaran reimbursement tersebut terutang PPh Pasal 23
sebagaimana dimaksud pada butir 5 a.

Demikian agar Saudara maklum.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur,

ttd.

Sumihar Petrus Tambunan
NIP. 060055232


Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
19 Jun 2009 01:10 Help Help

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 840/PJ.53/2005

TENTANG

PERMINTAAN PENJELASAN JASA FREIGHT FORWARDING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini
diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT. XXX adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang freight forwarding jalur
internasional.
b. Semua jasa yang ditagih oleh shipping line dan airline jalur internasional kepada PT. XXX
tidak dipungut PPN dan oleh karena itu PT. XXX juga tidak memungut PPN ke customer,
karena PT. XXX menganut sistem cost to cost (nilainya penggantian), namun untuk jasa-jasa
lainnya termasuk jasa tambahan telah dipungut PPN.
c. Perlu diketahui bahwa sistem invoicing bukanlah lumpsum melainkan dirinci dengan
memisahkan bagian yang merupakan cost to cost untuk nilai penggantian dan bagian yang
merupakan jasa Saudara.
d. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menghindari kesalahan Saudara meminta
penegasan apakah atas kegiatan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144
Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
antara lain mengatur :
- Pasal 5, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Namun jasa freight forwarding tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
- Pasal 5 huruf i sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13, bahwa jasa di bidang
angkutan umum meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di
sungai yang dilakukan Pemerintah atau Swasta. Dalam penjelasan Pasal 13
dijelaskan bahwa jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun
demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean.

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2, dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di
atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Atas penyerahan jasa freight forwarding oleh PT. XXX kepada customer dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau
seharusnya diminta oleh PT. XXX sebagai pemberi jasa freight forwarding.
b. Dalam hal dokumen-dokumen pabean (berupa Faktur Pajak, invoice dan lain-lain) untuk
menagih biaya atas jasa-jasa dari shipping line, airline atau pihak ketiga dibuat langsung atas
nama:
- Penerimaan jasa (konsumen PT. XXX), maka biaya-biaya tersebut tidak termasuk
kedalam Dasar Pengenaan Pajak karena merupakan reimbursement; atau
- PT. XXX dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen PT. XXX), maka biaya-biaya
tersebut bukan merupakan reimbursement, sehingga merupakan bagian dari Dasar
Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Selanjutnya apabila terdapat perbedaan jumlah antara biaya-biaya yang dibayarkan oleh
PT. XXX kepada shipping line, airline atau pihak ketiga dengan yang dimintakan oleh PT. XXX
kepada customer, maka selisihnya merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak.
d. Atas jasa yang diserahkan oleh shipping line atau airline dalam jalur internasional tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang :
- Jasa yang diserahkan merupakan jasa angkutan udara luar negeri dan atau jasa
angkutan umum di laut; atau
- Shipping line atau airline adalah bukan Pengusaha Kena Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.



A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd.

Herry Sumardjito
NIP 060061993

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
19 Jun 2009 01:12 Help Help

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
7 Oktober 2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 975/PJ.53/2003

TENTANG

DASAR PENGENAAN PPN DALAM INDUSTRI FREIGHT FORWARDER

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 17 Januari 2003 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT. ABC adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang freight forwarding. PT. ABC
melakukan penyerahan jasa freight forwarding kepada eksportir/importir. Atas tagihan kepada
pihak konsumen PT. ABC tidak hanya membebankan jasa handling tetapi juga melakukan
mark-up atas biaya freight.
b. PT. ABC menanyakan apakah atas penagihan tersebut dikenakan PPN seluruhnya, karena
PT. ABC menganggap bahwa atas mark-up tersebut tidak dikenakan PPN tetapi dikenakan
PPh yang akan diperhitungkan terhadap gross profit yang diperoleh PT. ABC dan apabila
dikenakan PPN maka akan terjadi pengenaan pajak berganda.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 19 bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 4 huruf c bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur bahwa yang
menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai mengatur jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai namun jasa freight forwarding tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Atas penyerahan jasa freight forwarding dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar
Pengenaan Pajak sebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta oleh PT. ABC.
b. Namun demikian, apabila dalam invoice terdapat biaya reimbursement yaitu penggantian
untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu oleh pemberi jasa atas nama penerima jasa yang
di dalamnya terdapat biaya yang sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain biaya freight, biaya warehouse, bea masuk,
dan biaya bill of lading, maka atas bagian yang direimburs itu tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai. Selanjutnya apabila terdapat perbedaan antara nilai biaya freight, biaya
warehouse, dan biaya lain-lain yang dibayarkan oleh PT. ABC kepada perusahaan pelayaran
atau pihak lain dengan yang dimintakan oleh PT. ABC kepada pelanggan, maka selisihnya
merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak.
c. Sebaliknya apabila dalam kontrak tersebut seluruh tagihannya atas nama pemberi jasa, maka
Pajak Pertambahan Nilai terutang atas seluruh nilai kontrak termasuk biaya penggantian atau
reimbursement tersebut.
d. Atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada mark-up biaya freight tidak mengakibatkan
terjadinya pengenaan pajak berganda karena Objek Pajak Pertambahan Nilai berbeda dengan
Objek Pajak Penghasilan.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
19 Jun 2009 01:17 Help Help

berdasarkan surat dirjen pajak diatas, jasa freight forwarder termasuk kategori jasa perantara, sehingga akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari bruto tidak termasuk PPN


Salam

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
19 Jun 2009 22:04 Help Help

Mantap, rekan hanif..peraturannya banyak bener..hehehe...
Terima kasih atas pencerahannya.

LinaS

Newbie


Location : Bekasi Barat.
Joined : 17 Jun 2009.
Posts : 19.
20 Jun 2009 09:41 Help Help

Keren banget penjelasan Pak Hanif, jawab seperti ini yang selama ini
saya cari, saya bisa ga minta di email peraturannya ke Lina_haryono@yahoo.com
Makasih banyak ya Pak

Halaman 3 dari 5 •  1  2  3  4  5   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •