Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

Lain-lain
Menampung semua hal diluar kategori yang sudah ada
Topik = 6959 , Bahasan = 46725

Pencetus Pendapat
kireyiinana4

Newbie


Location : Padang.
Joined : 23 Nov 2010.
Posts : 19.
22 Dec 2010 19:49

Rekan Ortax ,,,

Apa fungsi pajak dalam hubungannya dg PPh 21 ?
Apakah termasuk fungsi Bidgetair atau Regulered ?
Serta Jelaskan maksud Kedua Fungsi tsb ???

mkasii Pencerahannya ...

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20384.
22 Dec 2010 19:58

Originaly posted by kireyiinana4:
Apa fungsi pajak dalam hubungannya dg PPh 21 ?
Apakah termasuk fungsi Bidgetair atau Regulered ?

lebih ke fungsi budgeter, sebagai sumber penerimaan negara.


Salam

kireyiinana4

Newbie


Location : Padang.
Joined : 23 Nov 2010.
Posts : 19.
22 Dec 2010 20:02

mungkin lebi jelas nya rekan ??

beserta contoh nya bisa jadi,,
saya masii agak Rancu ..

hhhehe ,,,

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20384.
22 Dec 2010 20:18

Originaly posted by kireyiinana4:
mungkin lebi jelas nya rekan ??

beserta contoh nya bisa jadi,,
saya masii agak Rancu ..

hhhehe ,,,

Fungsi budgeter artinya pajak berfungsi sebagai pengisi pundi-pundi negara.
Fungsi regulerend (mengatur) gunanya untuk menerapkan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi di masyarakat.

Contohnya : Mengenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, tujuannya adalah agar harga minuman keras tersebut tidak terjangkau oleh semua kalangan. Harapannya adalah agar konsumsi minuman keras berkurang. Sebab, konsumsi minuman keras lebih banyak jeleknya dibanding baiknya. Namun demikian, kebijakan ini juga bisa berfungsi sebagai fungsi budgeter, karena, juga akan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak atas minuman keras tersebut.

Contoh lainnya adalah kebijakan mengenakan tarif PPN 0% untuk ekspor. Tujuannya adalah agar harga barang-barang yang diekspor dari Indonesia tidak kemahalan sehingga dapat bersaing di pasaran dunia.
Kebijakan ini sebetulnya kontradiktif dengan fungsi budgeter, karena tidak ada penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Namun karena tujuannya adalah untuk mendorong ekspor dan larisnya produk ekspor asal indonesia di pasaran dunia, makanya tetap dijalankan.

Pengenaan bea masuk yang tinggi terhadap produk2 impor juga salah satu penerapan fungsi regulerend sekaligus fungsi budgeter. Dengan adanya bea masuk yang tinggi tersebut, harga produk di Indonesia bisa tetap lebih murah dibanding produk impor. Disamping itu, bea masuk yang diterima juga akan menambah penerimaan negara.


Salam

myhone

Newbie


Location : Padang.
Joined : 23 Sep 2010.
Posts : 23.
22 Dec 2010 22:42

semoga rekan dapat membedakanya:
smga bermanfaat....


Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair.

Fasilitas perpajakan sebagai perwujudan dari fungsi pajak regulerend yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto UU No. 11 tahun 1970 adalah Bea Meterai Modal, Bea Masuk dan Pajak Penjualan, Bea Balik Nama, Pajak Perseroan seperti kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Fasilitas perpajakan sebagai perwujudan dari fungsi pajak regulerend yang terdapat pada pasal 16 UU No. 11 tahun 1970 ditujukan kepada badan-badan baru yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.

Fungsi Regulerend dalam tax reform 1983 dapat ditemukan dalam memberikan kesempatan kepada koperasi supaya berkembang. Ditentukan bahwa penghasilan Koperasi dari dan untuk anggota tidak dianggap sebagai penghasilan. Juga kepada Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat memperoleh kemudahan dalam penyusutan harta yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan.

Demikian pula unsur regulerend pada UU PPN 1984 dapat ditemukan tarif 0% untuk barang-barang esensial dan tarif 10% dan 35% untuk barang mewah. Dalam UU PPB 1985 dapat ditemukan ketentuan tentang pengurangan pajak karena sebab-sebab tertentu.

Selanjutnya dalam tax reform tahun 1994, dapat ditemukan dalam Pasal 31 A. Disebutkan bahwa “Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pasal ini memberi wewenang yang sangat luas kepada pemerintah, karena fasilitas perpajakan yang disebutkan dalam pasal ini tidak secara limitatif atau spesifik diuraikan. Dalam perkembangannya, atas kuasa pasal 31A ini, Pemerintah dengan Peraturan Pemeritah memberikan fasilitas berupa “Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah” kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Walaupun tidak secara eksplisit fasilitas tersebut disebut sebagai tax holiday, akan tetapi pada dasarnya karena Wajib Pajak yang bersangkutan tidak akan membayar Pajak Penghasilan karena Pajak Penghasilannya ditanggung Pemerintah, maka pada hakikatnya fasilitas tersebut adalah tax holiday. Hal ini menimbulkan berbagai distorsi dan ketidakadilan dalam perpajakan. Dalam reformasi pajak tahun 2000, ketentuan yang memberikan wewenang begitu luas kepada Pemerintah berupa pemberian fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah telah dicabut. Jenis fasilitas dirumuskan dengan jelas batasannya, spesifik dan limitatif seperti akan diuraikan di bawah ini.

Fungsi regulerend dalam tax reform 2000 diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu; “kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: (a) pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen dari jumlah penanaman yang dilakukan; (b). penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; (c). kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan (d). pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20384.
22 Dec 2010 23:42

Originaly posted by myhone:
Ditentukan bahwa penghasilan Koperasi dari dan untuk anggota tidak dianggap sebagai penghasilan.

Bisa dijelaskan maksud dari kalimat ini rekan myhone?
Trims sebelumnya


Salam

kireyiinana4

Newbie


Location : Padang.
Joined : 23 Nov 2010.
Posts : 19.
04 Jan 2011 13:41

mkasii Pencerahannya rekan-rekan sKaLiann ...


SaLam !!

nemo

Newbie


Location : Padang.
Joined : 25 Nov 2010.
Posts : 22.
04 Jan 2011 19:08

Menurut saya termasuk fungsi budgeter,,,,
karena termasuk pendapatan yang di terima di negara nich??

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •