Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Orang Pribadi
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan permasalahannya
Topik = 6245 , Bahasan = 53173

Pencetus Pendapat
meccqa

Newbie


Location : .
Joined : 18 Nov 2010.
Posts : 16.
19 Dec 2010 22:07

pendapatan yang diterima pegawai tetap setelah berhenti bekerja cara hitungnya sama dengan pegawai tetap tetapi perbedaanya
- pegwai tetap = (-) biaya jawabatan 5% max 500.000/ bulan
- pensiunan = (-) biaya pensiunan 5% max 200.000/ bulan

cara hitung w.p pensiunan tahun berjalan
- hit pajak/ bulan ph kerja
- hit pajak yg harus dibayar untuk 1 tahun
-selisih pajak saat bekerja dgn total pajak 1 tahun=pajak atas pensiunan

SHIN

Newbie


Location : Medan.
Joined : 06 Jun 2009.
Posts : 25.
21 Dec 2010 16:49

rekan-rekan sekalian,
apakah ada formulir yang harus dilampirkan untuk menunjukkan bahwa karyawan bersangkutan adalah pensiunan yang bekerja kembali karena dibutuhkan ?

mohon masukkannya.

terima kasih.

Fefeajha2

Newbie


Location : Padang.
Joined : 23 Nov 2010.
Posts : 14.
01 Jan 2011 10:14

Penerima uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Dipotong dengan tarif bersifat final sebesar :

* 10% dari penghasilan bruto jika penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 25.000.000,00.
* 15% dari penghasilan bruto jika penghasilan brutonya lebih dari Rp 25.000.000,00

Kecuali, atas jumlah penghasilan bruto Rp 8.640.000,00 atau kurang, tidak dipotong PPh Pasal 21.

jendrylotoy

Newbie


Location : Indonesia.
Joined : 11 Dec 2010.
Posts : 21.
01 Jan 2011 20:23

Pada saat tanggung jawab pembayaran pensiun dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa, Peserta dianggap telah menerima hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, sehingga Dana Pensiun wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
b. Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dipotong PPh Pasal 21 sebesar 10% (sepuluh persen);
c. Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen);
d. Penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 25% (dua puluh lima persen);
e. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 apabiia penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

jendrylotoy

Newbie


Location : Indonesia.
Joined : 11 Dec 2010.
Posts : 21.
01 Jan 2011 20:27

Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima pensiun yang menerima pensiun secara bulanan?????

terima kasih

wra

Newbie


Location : Indonesia.
Joined : 12 Dec 2010.
Posts : 15.
01 Jan 2011 21:59

Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas?

wra

Newbie


Location : Indonesia.
Joined : 12 Dec 2010.
Posts : 15.
01 Jan 2011 22:02

1. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP
2. Besarnya biaya pensiun yang diperkenankan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan.
3. PTKP sama dengan PTKP untuk pegawai tetap.
4. Tarif yang digunakan sama dengan tarif untuk pegawai tetap.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20391.
02 Jan 2011 00:01

Originaly posted by wra:
setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan.

yang ini sudah diganti.

Pasal 10 PER No. 31 Tahun 2009
(4) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Salam

putrizayantri

Newbie


Location : Padang.
Joined : 03 Oct 2010.
Posts : 20.
12 Jan 2011 08:20

makasih buat penjelasannya rekan..


salam

way360

Newbie


Location : Malang.
Joined : 31 Mar 2010.
Posts : 7.
14 Jan 2011 15:12

Bisa diberikan contoh perhitungannya?
Bagaimana PPh untuk pegawai yang pensiun dalam tahun berjalan kemudian uang pensiun dan tunjangan hari tua diberikan sekaligus tetapi setelah itu dikontrak untuk bekerja dengan jangka waktu tertentu dan menerima gaji bulanan?
trims buat rekan-rekan...

Halaman 2 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •