Perlakuan PPN atas cash discount berdasarkan volume penjualan

cash discount ini di pajak bukannya termasuk komisi

salam

ini nih rekan oythea. mungkin membantu

EPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
29 Januari 2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 29/PJ.43/2003

TENTANG

PENEGASAN PENGENAAN PPh ATAS POTONGAN HARGA DAN INSENTIF PENJUALAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 7 Oktober 2002 dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut, dokumen lainnya serta keterangan lisan Saudara, dikemukakan hal-hal sebagai
berikut :
a. PT. ABC meliputi beberapa perusahaan yang kegiatan usaha utamanya ialah industri
peternakan dan pakan ternak serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan utama tersebut.
b. Untuk meningkatkan penjualan diterapkan kebijakan potongan harga dan insentif penjualan
kepada para pelanggan yang merupakan group perusahaan. Selanjutnya kebijakan potongan
harga dan insentif penjualan tersebut juga diterapkan oleh anggota group kepada para
pelanggannya.
c. Potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan bukan merupakan penghasilan tetapi
merupakan unsur pengurang harga pokok penjualan bagi pelanggan. Pada praktiknya, nilai
tagihan faktur penjualan adalah nilai bersih setelah potongan harga dan insentif.
d. Istilah yang digunakan dalam kebijakan potongan harga dan insentif penjualan tersebut
adalah sales discount, cash discount, extra discount, dan sales incentive. Definisi dari istilah-
istilah tersebut adalah:
i. Sales discount, adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan;
ii. Cash discount, adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan karena
membayar secara tunai dalam jangka waktu dua minggu setelah tanggal pembelian;
iii. Extra discount, adalah tambahan potongan harga yang diberikan kepada pelanggan
karena perubahan pasar, kualitas atau faktor lain yang mempengaruhi transaksi
jual-beli tersebut;
iv. Sales incentive, bagian dari potongan harga yang sudah dianggarkan dan akan
diberikan kepada pelanggan jika dapat memenuhi suatu target penjualan dalam
jangka waktu tertentu.
e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Saudara meminta penegasan mengenai pengenaan
pajak atas potongan harga dan insentif penjualan tersebut.

2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang
Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan antara lain diatur:
a. Pasal 1 huruf c, bahwa hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya
adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
b. Pasal 2 huruf a, dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam
negeri dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) dari jumlah penghasilan bruto;
c. Pasal 2 huruf b, dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT,
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 UU PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah
bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
yang berlaku;
d. Pasal 2 huruf c, dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT,
dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh, sebesar
15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

3. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan potongan harga, rabat, atau discount adalah
pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nilai potongan harga merupakan
pengurang nilai penjualan kotor untuk memperoleh nilai penjualan bersih bagi penjual atau harga
pokok penjualan bagi pembeli.

4. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan incentive adalah penghargaan yang diberikan
terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. Sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan
merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau
nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut
bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh;
b. Namun jika potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan
merupakan imbalan yang mengurangi kewajiban pelanggan termasuk dalam pengertian
hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dengan demikian
potongan harga dan insentif penjualan dimaksud adalah merupakan objek PPh Pasal 21 jika
diterima oleh WP Dalam Negeri Orang Pribadi, atau objek PPh Pasal 23 jika diterima oleh
Wajib Pajak Dalam Negeri Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau objek PPh Pasal
26 jika diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

mungkin ini dapat membantu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
5 Januari 2005

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 13/PJ.52/2005

TENTANG

PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS POTONGAN HARGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor Reff : XXX tanggal 28 Oktober 2004 hal tersebut pada pokok surat,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara tersebut dijelaskan bahwa :
1.1. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail. Pada saat melakukan transaksi
pembelian, supplier menyepakati untuk memberikan potongan harga namun potongan harga
tersebut tidak dicantumkan di dalam Faktur Pajak oleh supplier sebagai potongan harga
sehingga seluruh nilai pembelian dikenakan PPN oleh supplier.
1.2. Potongan harga atau rabat. Supplier memberikan potongan harga kepada kami berupa
potongan harga atau rabat misalnya 2% (dua persen) dari jumlah pembelian. Namun
potongan harga rabat tersebut tidak pernah dimasukkan di dalam Faktur Pajak oleh supplier
sebagai potongan harga sehingga seluruh nilai pembelian dikenakan PPN oleh supplier.
PT ABC melakukan penagihan secara berkala ke supplier atas potongan harga rabat tersebut.
1.3. Potongan harga atas volume rabat. Supplier sepakat untuk memberikan tambahan potongan
harga jika pembelian PT ABC mencapai target yang disepakati. Potongan harga atas volume
rabat tersebut tidak pernah dimasukkan di dalam Faktur Pajak sehingga supplier mengenakan
PPN sepenuhnya atas pembelian tersebut. PT ABC melakukan penagihan ke supplier atas
potongan harga volume rabat tersebut. Misal : Supplier XYZ setuju memberikan PT ABC
tambahan potongan harga volume rabat sebesar 1% (satu persen) jika PT ABC mencapai
target pembelian Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas periode Januari
s.d. Desember 2004. Jika pembelian selama periode yang disepakati tercapai maka PT ABC
akan menerbitkan tagihan sebesar 1% (satu persen) dari pembelian sebagai tambahan
potongan harga volume rabat.
1.4. Potongan harga lainnya yang disepakati oleh supplier yang mempunyai perlakuan sama
seperti potongan harga atau rabat tersebut di atas dimana potongan harga tersebut tidak
dicantumkan di dalam Faktur Pajak sebagai potongan harga sehingga seluruh nilai pembelian
dikenakan PPN oleh supplier.
1.5. Sehubungan hal tersebut Saudara mohon penegasan PPN atas potongan harga tersebut.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :
2.1. Pasal 1 angka 18, bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2.2. Pasal 4, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
atau
f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara tersebut pada angka 1,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
3.1. Atas potongan harga yang diberikan Supplier kepada PT ABC tidak termasuk dalam
pengertian potongan harga karena tidak tercantum dalam Faktur Pajak.
3.2. Maka atas potongan harga atau rabat, potongan harga atas volume rabat, dan potongan harga
lainnya yang perlakuannya sama, yang ditagih PT ABC kepada Supplier tersebut tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH
NIP 060044664

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;

cash diskon untuk kasus b dapat diakui sebagi diskon karena sudah tertera sebagai pengurang dalam faktur

sedangkan cash diskon untuk kasus a sebaiknya pemberiannya dengan cara kompensasi yakni diberikan pada orderan berikutnya dan ditampilkan dalam faktur orderan tersebut sebagai pengurang harga.