Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

Lain-lain
Menampung semua hal diluar kategori yang sudah ada
Topik = 7220 , Bahasan = 47924

Pencetus Pendapat
grayman

Newbie


Location : .
Joined : 15 Mar 2010.
Posts : 41.
15 Sep 2010 11:55

Bro skalian ada yg tau dimana mendownload praturan ini??thanks

grayman

Newbie


Location : .
Joined : 15 Mar 2010.
Posts : 41.
15 Sep 2010 13:14

tolong smuanya

grayman

Newbie


Location : .
Joined : 15 Mar 2010.
Posts : 41.
15 Sep 2010 13:14

atau praturan tentang join operation ada?

ewox

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 02 Nov 2009.
Posts : 2772.
16 Sep 2010 09:57

Originaly posted by grayman:
atau praturan tentang join operation ada?


apa yah nih rekan gray??

ewox

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 02 Nov 2009.
Posts : 2772.
16 Sep 2010 10:06

Originaly posted by grayman:
Bro skalian ada yg tau dimana mendownload praturan ini??thanks


mungkin maksud rekan gray adalah S-323/PJ.42/1989 bukannya S-123

EPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
6 Desember 1989

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 323/PJ.42/1989

TENTANG

MASALAH PERPAJAKAN BAGI JOINT OPERATION

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Nopember 1989 nomor : XXX perihal permasalahan yang
menyangkut joint operation, bersama ini diberikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk
menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai.

2. Bentuk penggabungan demikian bukanlah merupakan subyek dari pengenaan PPh Badan, namun
pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan
yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

3. Pemberian NPWP terhadap joint operation adalah semata-mata untuk keperluan pemungutan dan
pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23/26 dan PPN.

4. Dalam rangka menentukan dan memperhitungkan besarnya PPh yang terhutang untuk Badan-badan
tersebut, pembukuan yang terpisah dari masing-masing Badan yang bergabung dalam joint operation
dapat dilakukan.
Ketentuan ini juga mencakup dan berlaku bagi penghasilan yang diterima dari proyek bantuan luar
negeri.

5. Mengenai permohonan pemusatan PPh Pasal 21 agar dilakukan pada KPP Badan dan Orang Asing,
Saudara dapat mengajukan permohonan tersebut secara khusus kepada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, agar Saudara dapat memaklumi.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN

ttd

grayman

Newbie


Location : .
Joined : 15 Mar 2010.
Posts : 41.
17 Sep 2010 09:14

terima kasih agan ewox

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •