Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

Lain-lain
Menampung semua hal diluar kategori yang sudah ada
Topik = 7105 , Bahasan = 47435

Pencetus Pendapat
Sugito

Genuine


Location : Semarang.
Joined : 01 May 2008.
Posts : 692.
27 Aug 2010 03:46

Silahkan menyampaikan pesan dan saran untuk perubahan PMK.22 tapi tidak boleh mengagung-agungkan seseorang karena forum ini bukan untuk promosi.

David

Junior


Location : .
Joined : 25 May 2008.
Posts : 75.
27 Aug 2010 11:14

To Mr.Gustian : Harap maklum .--

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
27 Aug 2010 21:34

Pesan dan saran untuk perubahan PMK 22/2008 :

1. Karyawan tetap perusahaan boleh menjadi Kuasa Wajib Pajak, sepanjang nama karyawan telah dilaporkan dan tercatat di KPP domisili Wajib Pajak, melalui laporan pada SPT Masa 1721. Pada Form SPT Masa 1721 telah disediakan laporan mutasi karyawan. Dengan ketentuan bahwa minimal masa kerja minimal sekian bulan (misal 6 bulan), dengan tujuan setidaknya karyawan dimaksud telah memahami laporan perpajakan Wajib Pajak, dan jangan sampai bukan karyawan mengaku-ngaku karyawan. Bukan karyawan tetap (atau karyawan lepas/honorer) dilarang menjadi Kuasa Wajib Pajak.

2. Bukan karyawan yang boleh menjadi Kuasa Wajib Pajak adalah Konsultan Pajak terdaftar/berizin resmi, sesuai dengan tingkatan sertifikasinya (A = WP OP, B = WP Badan dan C = PMA/BUT/WP Asing, dengan tujuan agar yang menjadi Kuasa Wajib Pajak adalah profesional yang jelas profesinya, jelas alamat kedudukannya dan jelas legalitasnya;

3. Untuk menghindari bukan karyawan mengaku-ngaku karyawan dengan mendaftarkan/mencatatkan/melaporkan diri pada SPT Masa 1721 di seluruh klien kliennya, buat berjaga kalau nanti suatu waktu mendapat Kuasa, maka KPP dapat dengan mudah mengindentifikasi mereka, yaitu apabila nama yang bersangkutan tercantum dibanyak perusahaan sebagai karyawan tetap, maka KPP bolehleh menolak kehadiran mereka sebagai Kuasa Wajib Pajak,

4. Butir 3 untuk mendorong para "konsultan tidak resmi" agar mau lebih profesional dan bertanggungjawab, agar mereka mau mengambil sertifikasi dan mendaftarkan diri di Ditjen Pajak sebagai Konsultan Pajak, daripada disebut (maaf) konsultan liar atau illegal.

Demikian sedikit pesan dan saran saya untuk perubahan PMK 22/2008.

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
27 Aug 2010 21:55

Pesan dan saran saya di atas bertujuan :

1. Wajib Pajak mempunyai hak penuh untuk menggunakan jasa konsultan pajak atau diurus sendiri masalah perpajakannya. Wajib Pajak dapat merekrut karyawan sesuai dengan kriteria yang dikehendaki, apakah akan mempekerjakan karyawan bersertifikasi brevet IKPI, lokal, D3 perpajakan atau lainnya, itu hak Wajib Pajak sepenuhnya;

2. Bagi mereka yang melakukan kegiatan sebagai konsultan pajak, jadilah konsultan pajak yang resmi, agar dapat lebih profesional, tergabung dalam wadah organisasi IKPI, dapat dibina melalui Pendidikan Profesional Lanjutan, sehingga akan terjadi kompetensi sehat di antara para konsultan pajak dalam pelayanan kepada klien;

3. IKPI berkonsentrasi mengurus para konsultan pajak yang menjadi anggotannya, dan melalui BP USKP melakukan sertifikasi kepada masyarakat yang ingin meningkatkan profesionalismenya melalui ujian sertifikasi. Hanya saja ikut USKP tidak perlu harus S1, minimal SMA sederajat boleh ikut. Nah, ketika akan mengajukan izin praktek ke Ditjen Pajak, barulah minimal pendidikan adalah S1. Ini akan mendorong banyak lapisan masyarakat belajar pajak, kalau mayoritas rakyat melek pajak, akan terjadi sadar pajak dan pada gilirannya penerimaan negara meningkat. Yang tidak kalah pentingnya adalah, itu lho biaya USKP jangan mahal seperti sekarang ini seolah berduit saja yang mampu ikut USKP.

Bob

Newbie


Location : Padang.
Joined : 24 Jul 2009.
Posts : 41.
28 Aug 2010 02:19

Originaly posted by phoska:
Pesan dan saran untuk perubahan PMK 22/2008 :


rekan Phoska, akademisi pajak minimal D.3 itu mau dikemanakan ? Bukankan kedudukan akademisi pajak itu setara dengan Konsultan Pajak menurut PP.80/2007 ? PMK.22 diharapkan direvisi sesuai dengan PP.80/2007 yang mendudukan akademisi pajak setara dengan Konsultan Pajak.

gustian62

Genuine


Location : Jitra Kedah Darul Aman Malaysia.
Joined : 11 Mar 2009.
Posts : 1948.
28 Aug 2010 08:50

Originaly posted by David:
To Mr.Gustian : Harap maklum .--

apa maksudnya rekan david

sammi

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 22 Apr 2010.
Posts : 1516.
28 Aug 2010 10:13

Originaly posted by phoska:
1. Karyawan tetap perusahaan boleh menjadi Kuasa Wajib Pajak, sepanjang nama karyawan telah dilaporkan dan tercatat di KPP domisili Wajib Pajak, melalui laporan pada SPT Masa 1721. Pada Form SPT Masa 1721 telah disediakan laporan mutasi karyawan. Dengan ketentuan bahwa minimal masa kerja minimal sekian bulan (misal 6 bulan), dengan tujuan setidaknya karyawan dimaksud telah memahami laporan perpajakan Wajib Pajak, dan jangan sampai bukan karyawan mengaku-ngaku karyawan. Bukan karyawan tetap (atau karyawan lepas/honorer) dilarang menjadi Kuasa Wajib Pajak.


gemane kalo karyawan tersebut kebetulan baru aj gabung di perusahaan tersebut (dibajak) sedangkan jam terbang di perusahaan lama uda tahunan dan sertifikat brevet uskp juga ud ada. apakah batasan waktu minimal sekian bulan masih berlaku?
sepertinya tidak relevan batasan waktu itu diterapkan.

Originaly posted by phoska:
BP USKP melakukan sertifikasi kepada masyarakat yang ingin meningkatkan profesionalismenya melalui ujian sertifikasi


BP USKP gemana bisa mencetak konsultan pajak profesional jika untuk melakukan pengumuman hasil ujian aja tidak sesuai dengan yang ada dibuku panduannya dan menunda-nunda tanpa alasan yang jelas serta tanpa pengumuman yang jelas

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
28 Aug 2010 11:22

Originaly posted by sammi:
gemane kalo karyawan tersebut kebetulan baru aj gabung di perusahaan tersebut (dibajak) sedangkan jam terbang di perusahaan lama uda tahunan dan sertifikat brevet uskp juga ud ada. apakah batasan waktu minimal sekian bulan masih berlaku?
sepertinya tidak relevan batasan waktu itu diterapkan.


1. Batasan minimal sebagai karyawan perlu diatur guna memahami permasalahan perpajakan di entitas baru. Jika si karyawan telah berpengalaman di entitas lama dan bersertifikasi brevet C misalnya, dan batasan minimal sebagai karyawan baru belum memenuhi ketentuan, maka bisa saja ia mendampingi bos-nya ketika menghadapi pemeriksaan pajak tanpa harus diberil Kuasa. \

2. Peraturan yang saya sarankan guna mengantisipasi bukan karyawan mengaku-ngaku karyawan. Caranya ? Si A melakukan kegiatan konsultan pajak tidak resmi, bisa saja ketika si klien diperiksa, barulah buru-buru dibetulkan SPT Masa 1721 si klien dan memasukan namanya sebagai karyawan supaya bisa diberi Kuasa.

3. Kalau mau tertib, saya kira aturan main harus dibuat jelas.

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
28 Aug 2010 11:25

Originaly posted by phoska:
BP USKP gemana bisa mencetak konsultan pajak profesional jika untuk melakukan pengumuman hasil ujian aja tidak sesuai dengan yang ada dibuku panduannya dan menunda-nunda tanpa alasan yang jelas serta tanpa pengumuman yang jelas


Persoalan masih dipandangnya BP USKP tidak profesional, saya kira BP USKP harus ada yang mengawasi ketat, tentunya Menkeu, agar lebih profesional dan merakyat. Saya juga mengkritik mahalnya biaya USKP bagi orang daerah,

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
28 Aug 2010 11:29

Originaly posted by Sugito:
Silahkan menyampaikan pesan dan saran untuk perubahan PMK.22 tapi tidak boleh mengagung-agungkan seseorang karena forum ini bukan untuk promosi.


Setuju dengan rekan Sugito, mari kita beri masukan dan solusi[i][/i] perubahan PMK 22/2008, sekali lagi yang penting adalah saran dan solusinya.

Halaman 1 dari 5 •  1  2  3  4  5   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •