Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12678 , Bahasan = 98174

Pencetus Pendapat
lairl

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 30 Nov 2009.
Posts : 192.
25 Aug 2010 16:37

selamat sore para pakar pajak,

penjualan asset bekas mobil "honda accord impor" atas penjualan tsb apakah dikenakan PPN kepada pembelinya?

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 22161.
25 Aug 2010 16:40

Originaly posted by lairl:
penjualan asset bekas mobil "honda accord impor" atas penjualan tsb apakah dikenakan PPN kepada pembelinya?

Yang menjual siapa? Perusahaan? Dealer mobil bekas? pribadi?

sammi

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 22 Apr 2010.
Posts : 1516.
25 Aug 2010 16:42

pertanyaan mesti detail baru direspon heheheh.....

budianto

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 25 Apr 2008.
Posts : 2394.
25 Aug 2010 16:46

saya tebak....yach ? bener gak nih .....rekan lairl
yang jual perusahaan, karena merupakan asset(aktiva tetap) bukan barang dagangan.
jadi kalo kendaraan tsb berupa sedan, maka tidak terutang PPN 16D.
salam.

lairl

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 30 Nov 2009.
Posts : 192.
25 Aug 2010 17:01

Originaly posted by budianto:


saya tebak....yach ? bener gak nih .....rekan lairl
yang jual perusahaan, karena merupakan asset(aktiva tetap) bukan barang dagangan.
jadi kalo kendaraan tsb berupa sedan, maka tidak terutang PPN 16D.
salam.


trimakasih rekans...
benar pa' bud kita perusahaan dmna mobil sedan mewah tsb adalah aktiva tetap perusahaan yg menggunakan adalah direksi.
oiya pa' klo boleh tanya, knpa tidak dikenakan sedangkan 16D, sedngkan mobil tsb aktiva yangtujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,
oiya pa'.... ada yg beralasan pasal 9 ayat 8c, juga tidak terutang dgn alasan tidak dpat dikreditkan (karna gak bisa dkreditkan maka tidak terutang)... mohon pencerahannya

budianto

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 25 Apr 2008.
Posts : 2394.
25 Aug 2010 17:45

SURAT DIRJEN PAJAK
NOMOR S-380/PJ.52/2006 TANGGAL 03 JULI 2006
TENTANG
PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN


Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 28 Maret 2006, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa Perusahaan Saudara sedang dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Saudara dikoreksi positif pada DPP PPN yang merupakan penjualan aktiva perusahaan yang tidak dilaporkan pada SPT PPN. Menurut pemeriksa, penjualan aktiva perusahaan berupa mobil tanpa melihat jenis mobil semuanya terutang PPN dengan DPP berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002. Atas koreksi tersebut, Saudara mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
a. Apakah atas penjualan aktiva berupa mesin-mesin yang diperoleh dalam tahun 1983 terutang PPN 10% (padahal pada saat Saudara membeli mesin-mesin tersebut Undang-undang PPN belum ada).
b. Apakah atas penjualan aktiva berupa mobil sedan yang dibawa pulang oleh karyawan juga terutang Pajak Pertambahan Nilai 10%, padahal Faktur Pajak yang Saudara peroleh pada saat pembelian, belum pernah Saudara kreditkan sebagai Pajak Masukan.
c. Dasar Pengenaan Pajak dari aktiva yang Saudara jual, apakah atas dasar nilai jual atau menurut cara pemeriksa.
2. Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa:
Pasal 1 angka 17 : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Pasal 1 angka 18 : Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Pasal 9 ayat (8) huruf c : Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
Pasal 16D : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
3. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 18 TAHUN 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, mengatur bahwa atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Harga Jual.
4. Butir 5 Surat Edaran Nomor SE-18/PJ.52/1996 tentang PPN atas Penyerahan Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, mengatur bahwa cara mempertanggungjawabkan PPN yang terutang atas pengalihan aktiva tersebut adalah apabila aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang PPN 1984 (sebelum 1 April 1985), maka atas pengalihan aktiva tersebut tidak terutang PPN.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 diatas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini disampaikan bahwa:
a. Atas penjualan aktiva berupa mesin-mesin yang Saudara peroleh sebelum berlakunya Undang-undang PPN 1984, tidak terutang PPN karena pada saat perolehannya tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.
b. Atas penjualan aktiva berupa mobil sedan yang dibawa pulang oleh karyawan Saudara, sepanjang bukan merupakan barang dagangan atau disewakan, tidak terutang PPN karena Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN.
c. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah sebesar Harga Jual.
Demikian untuk dimaklumi.

Pjs. DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
ROBERT PAKPAHAN

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •