Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Orang Pribadi
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan permasalahannya
Topik = 6217 , Bahasan = 52912

Pencetus Pendapat
arachman

Newbie


Location : Malang.
Joined : 13 Jan 2010.
Posts : 15.
12 Aug 2010 07:55 Help Help

Sbelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas tanggapan sbelumnya.
Ini ada butuh pencerahan lagi tentang gaji pengurus CV. Jika gaji pengurus CV yang tidak terdiri atas saham tidak bisa dibiayakan, bagaimana perlakuannya kalo sudah terlanjur masuk di pasal 21?. Adakah dasar yang menyatakan bahwa gaji pengurus CV yang tidak terdiri atas saham tidak bisa dibiayakan?. Apakah benar CV tersebut tidak bisa modalnya terdiri atas saham saja (hanya PT)?. Jika yang dimaksud terdiri atas saham, apakah yang dimaksud lembar saham biasa saja atau saham yang terdaftar di Bursa Efek?
Mohon pencerahannya rekan-rekan. Terima kasih banyak.

handokotjk

Genuine


Location : Balikpapan.
Joined : 09 Aug 2010.
Posts : 604.
12 Aug 2010 08:35 Help Help

Sdr Arachman, mengenai gaji pengurus CV, anda bisa lihat di Penjelasan ps 9 (I) UU.17 tahun 2000, yang isinya Pengeluaran2 yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Pada prinsipnya biaya yg boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan OBJEK PAJAK yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemekaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran (contoh; Peredaran usaha 200 Jt/Bln, HPP & Biaya operasional 80 %, gaji pimpinan/pengurus CV Rp. 30 Jt/bln).
Saham merupakan penyertaan modal, saham biasa adalah saham yang dibentuk pada PT didirikan dan dilakukan perubahan2 sesuai perkembangan, sedang saham yang listing di bursa saham adalah saham2 untuk perusahaan go public (tbk),dimana saham perusahaan go public diperjual belikan di bursa saham.
Demikian Sdr arachman.
salam .......

edytono

Groupie


Location : Solo.
Joined : 09 Aug 2010.
Posts : 233.
12 Aug 2010 11:29 Help Help

Perlu diingat bahwa badan hukum/ usaha yg tdk terdiri atas usaha sebenarnya pemilik langsung memiliki perusahaan sepenuhnya (mirip perusahaan pribadi tp badan hukum, kira2 gitu), kalo terbagi atas saham, pemilik terwakili hanya sebatas sahamnya saja.
Pada prinsipnya, gaji ya boleh saja dilaporan keuangan komersil, hanya saja harus dikoreksi difiskal. Iya dong mencari duit sendiri kok mbayar sendiri. sebagai gantinya, laba yg telah dipajaki boleh pemilik gunakan semaunya, disini kan beda dg pt misalnya (yg ada saha), laba yg dibagi harus ada pajak dividennya.
Semua perusahaan boleh menjadikan modalnya terdiri atas saham-saham, tp kan kudu ke depkumham, kalo tdk saham kan hanya notaris lokal doang......
moga membantu

arachman

Newbie


Location : Malang.
Joined : 13 Jan 2010.
Posts : 15.
14 Aug 2010 11:54 Help Help

Rekan handokotjk dan rekan edytono, saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya.
Dapat disimpulkan berarti CV tidak bisa modalnya terdirikan atas saham, karena bukan badan hukum. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa biaya gaji pengurus CV memang tidak bisa dibiayakan meskipun itu terdiri atas saham (tapi tidak terdaftar di Bursa Efek).
Mohon pencerahannya...
Terima kasih.

Bob

Newbie


Location : Padang.
Joined : 24 Jul 2009.
Posts : 41.
15 Aug 2010 09:00 Help Help

Biaya gaji untuk pemilik CV tidak diperkenankan mengurangi biaya perusahaan, lain kalo biaya yang digunakan pemilik CV utk kepentingan perusahaan mis biaya perjalanan dinas , dpt dikurangkan sebagai biaya pers.

handokotjk

Genuine


Location : Balikpapan.
Joined : 09 Aug 2010.
Posts : 604.
15 Aug 2010 11:01 Help Help

Rekan arachman,CV adalah badan hukum, kecuali CV nya tidak berdasarkan akte notaris (alias cuma bikin nama doang), dan tidak juga terdaftar di keMenterian Kehakiman. Anda dapat lihat perinciannya di akte yang dibuat di notaris, disana sudah ada penjelasan yang spesifik mengenai pembentukan CV ini.
Gaji pengurus CV, dapat dibiayakan dan merupakan objek PPh 21, hal itu biasanya diatur dalam pasal2 pada akte pendirian.
Syarat untuk masuk bursa saham memang harus berbentuk PT, dan yang diperjual belikan adalah dalam bentuk saham (makanya disebut bursa saham).
Mudah2an sdh agak jelas.
salam.

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
16 Aug 2010 04:07 Help Help

Originaly posted by arachman:
Jika gaji pengurus CV yang tidak terdiri atas saham tidak bisa dibiayakan, bagaimana perlakuannya kalo sudah terlanjur masuk di pasal 21?. Adakah dasar yang menyatakan bahwa gaji pengurus CV yang tidak terdiri atas saham tidak bisa dibiayakan?


Rekan Arachman, gaji dari Pengurus CV telah tegas dinyatakan dalam UU PPh/2008 Pasal 9 ayat 1 huruf j, tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. Bila dalam suatu masa/tahun telah terlanjur dibebankan sebagai beban gaji dan telah dibayar PPh Pasal 21-nya, maka dapat dilakukan koreksi sebagai berikut :

1. Jika PPh Pasal 21-nya pada saat disetorkan ditanggung oleh CV, misalnya gaji pengurus Rp. 100 juta dan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan Rp. 10 juta (misal), maka dalam laporan keuangan komersial akan tersaji :

Beban gaji Rp. 100 juta
PPh Ps. 21 Rp. 10 juta

Nah, silahkan rekan membuat koreksi negatif Rp. 100 jnuta atas beban gaji dan koreksi positif Rp. 10 juta atas PPh Ps. 21

2. Jika PPh Pasal 21-nya pada saat disetorkan dipotong dari penerima gaji/pengurus, misalnya gaji pengurus Rp. 100 juta dan PPh Pasal 21 yang dipotong perusahaan Rp. 10 juta (misal), maka dalam laporan keuangan komersial akan tersaji :

Beban gaji Rp. 100 juta
PPh Ps. 21 Rp. 0 (tidak ada, karena dipotong dari penerima gaji)

Maka Rekan dapat mengubah penyajian di laporan keuangan sebagai berikut :

Beban gaji Rp. 90 juta
PPh Ps. 21 Rp. 10 juta

Nah, silahkan melakukan koreksi negatif Rp. 90 juta atas beban gaji dan koreksi positif Rp. 10 juta atas PPh Ps. 21. Selanjutnya lakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 agar Penghasilan Bruto Gaji yang semula dilaporkan Rp. 100 juta dibetulkan menjadi Rp. 90 juta

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
16 Aug 2010 04:13 Help Help

Ralat, baik butir 1 maupun butir 2, seluruh koreksi fiskalnya adalah koreksi positif

penguasa_angin

Newbie


Location : Pekanbaru.
Joined : 07 Dec 2008.
Posts : 48.
17 Aug 2010 05:57 Help Help

ikut nanya dunk :

1. berarti CV Tidak terdiri atas saham-saham ya?
2. boleh gk, misalnya A dan B buat CV. AB ( anggotanya A dan B ) tapi C sebagai direktur?

phoska

Groupie


Location : Semarang.
Joined : 18 Nov 2008.
Posts : 259.
17 Aug 2010 16:49 Help Help

1. CV modalnya tidak terdiri dari saham saham dan modal CV pada umumnya tidak tercantum dalam akta pendirian, hanya disebutkan modal CV dapat dilihat pada pembukuan perusahaan. Dalam arti, sebagai persekutuan perdata, para sekutu CV boleh menambah dan mengurangi modalnya di persekutuan. Nanti dalam perhitungan tahunan, para sekutu CV membagi keuntungan atau kerugian sesuai peraturan yang mereka sepakati bersama. Dalam konstek perpajakan, CV dikelompokkan sebagai Wajib Badan, namun bukan sebagai Badan Hukum murni, sebab kewajiban CV yang belum dilunasi jika terjadi kebangkrutan menjadi tanggung jawab pesero aktif sampai ke harta pribadinya. Berbeda dengan PT adalah Badan Hukum murni, sepanjang kebangkrutan PT bukan rekayasa para pemegang saham, maka para pemegang saham menanggung kerugian hanya sebatas modal saham yang disetor.

2. A dan B mendirikan CV AB, tentunya salah satu atau keduanya adalah pesero aktif, dalam arti kata pesero aktif adalah yang menjalankan dan bertanggung jawab penuh operasional CV, dan dalam praktek, pesero aktif menyebut dirinya Direktur. Kalau ada 2 pesero aktif, maka bisa saja membagi sebutan jabatan sebagai Direktur Utama dan Direktur. Sah sah saja tidak ada yang melarang. Namun bila ada pihak ketiga, misalnya C, namanya tidak tercantum dalam akta pendirian CV sebagai pesero aktif, menurut pendapat saya tidak bisa menyebut dirinya sebagai Direktur CV. Jika C sebagai profesional yang sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya, sebaiknya C dimasukkan dalam akta pendirian sebagai salah satu pesero aktfi, tidak masalah jika ia tidak menyetor modal, karena dalam akta pendirian CV boleh tidak disebutkan modal masing masing pesero. Atau kalau mau disebutkan modal pesero dalam akta pendirian/perubahan CV sebagai setoran awal, bisa saja C tercantum dengan setoran modal sekian, misalnya Rp. 1 juta, sebagai legal formal saja, bukankah sebenarnya ia hanya seorang profesional dengan status karyawan?

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •