Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9407 , Bahasan = 72288

Pencetus Pendapat
hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
11 May 2010 13:55

waduh....ternyata sudah ada koreksiannya ini:

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 14/PJ.53/2003

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK
ATAS SERVICE CHARGE DALAM RANGKA KEGIATAN JASA PERSEWAAN RUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan yang menunjuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 hal PPN Atas Jasa Persewaan Ruangan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.04/1989 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, antara lain mengatur:
1. Pasal 1 huruf n menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian, atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
2. Pasal 1 huruf o menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti, dinyatakan masih berlaku.

3.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 642/KMK.04/1994 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.04/1996, antara lain mengatur :
1. Pasal 2 menetapkan Nilai Lain untuk beberapa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, namun untuk service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan tidak ditetapkan adanya Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain.
2. Pasal 6 menyatakan bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

4.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, antara lain mengatur :
1. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
2. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, selama peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku.

5.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002, antara lain mengatur :
1. Pasal 2 menetapkan Nilai Lain untuk beberapa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, namun untuk service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan tidak ditetapkan adanya Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain.
2. Pasal 6 menyatakan bahwa pada saat Keputusan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 642/KMK.04/1994 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.04/1996 dinyatakan tidak berlaku.

6.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini:
1. Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.
2. Penegasan-penegasan yang telah diterbitkan yang masih mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989, dengan ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta disebarluaskan dalam wilayah kerja masing-masing.





DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

andalas

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 20 Apr 2010.
Posts : 20.
12 May 2010 09:56

rekan hanif, melihat SE diatas,
service charge dikenakan PPN dengan dasar DPP sebesar 40 % dari nilai SC
tapi keyataan di lapangan mengapa semua mall di indonesia mengenakan PPN dengan dasar DPP sebesar 100% dari nilai SC ????????????

dan mengenai listrik apabila memang dapat dibuktikan bahwa mall tersebut menggunakan alat ukur terpisah, maka atas tagihan listrik tersebut tidak dikenakan PPN, tetapi apabila terdapat tambahan biaya adm dan lainnya maka hanya biaya adm nya saja yang dikenakan PPN,
tetapi kenyataan dilapangan Mall menerapkan PPN atas keseluruhan biaya listrik walaupun mereka memisahkan alat ukur untuk masing2 showroom.
dan sebagian lagi tidak mengenakan PPN sama sekali padahal terdapat tambahan biaya ADM dan lainnya

mengapa demikian kenyataan dilapangannya yah???????
apakah ada hal-hal lain yang terlewatkan???????
bingung jadinya.... mohon bantuannya yah rekan2
thanks

andalas

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 20 Apr 2010.
Posts : 20.
12 May 2010 09:59

wahh,.. berarti untuk SC tidak ada DPP nilai lain, jadi tetap harus PPN normal.

tapi untuk listriknya gimana yah???

basaroh

Newbie


Location : Tangerang.
Joined : 10 Nov 2008.
Posts : 89.
12 May 2010 11:05

SURAT DIRJEN PAJAK
S-812/PJ.53/2005
Ditetapkan tanggal 5 September 2005

PERLAKUAN PPN ATAS PENAGIHAN (REIMBURSEMENT) BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxx tanggal xxx hal Permintaan Penjelasan atas Pengenaan PPN untuk Tagihan Penggantian Pemakaian Listrik, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa :


a.PT. XXX adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha persewaan perkantoran dan apartemen.


b.Saudara meminta penegasan untuk hal-hal berikut :


b.1.PT XXX sebagai pengelola gedung membuat tagihan atas pemakaian listrik oleh tenant, dimana besarnya tagihan listrik oleh PT XXX tersebut adalah sama besarnya dengan tagihan dari PT PLN kepada PT XXX.


b.2.PT XXX menggunakan satu gardu listrik untuk seluruh gedung yang disewakan oleh PT XXX dan besaran tagihan PT PLN kepada PT XXX ditagih kembali oleh PT XXX kepada para tenant dengan cara dibagi sesuai dengan jumlah pemakaian masing-masing tenant.


b.3.Pada saat melakukan penagihan (reimbursement) tagihan listrik kepada para tenant tersebut telah sesuai dengan ketentuan.


c.Saudara meminta penegasan apakah langkah yang telah dilakukan oleh PT XXX dengan tidak mengenakan PPN atas reimbursement tagihan listrik kepada para tenant tersebut telah sesuai dengan ketentuan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 diatas, dengan ini ditegaskan bahwa atas reimbursement atau penagihan kembali nilai pemakaian listrik (yaitu penggantian untuk biaya listrik yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT XXX atas nama tenant) oleh PT XXX kepada tenant, baik nilai tagihannya sama atau lebih besar daripada tagihan dari PT PLN kepada PT XXX, terutang Pajak Pertambahan Nilai karena pada dasarnya reimbursement tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan perkantoran dan apartemen yang dilakukan oleh PT XXX.

Demikian untuk dimaklumi.


Direktur,

ttd

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664

Tembusan :

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Peraturan Perpajakan;

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima.

basaroh

Newbie


Location : Tangerang.
Joined : 10 Nov 2008.
Posts : 89.
12 May 2010 11:13

SSURAT DIRJEN PAJAK
S-831/PJ.53/2005
Ditetapkan tanggal 9 September 2005

PERLAKUAN PPN ATAS TAGIHAN LISTRIK DAN AIR SEBAGAI
KOMPONEN SERVICE CHARGE DALAM PERSEWAAN RUANGAN




Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 31 Januari 2005 hal PPN atas Tagihan Listrik dan Air, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: :

1.Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa terkait dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang Dasar Pengenaan Pajak atas Service Charge dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan, Saudara bertanya tentang hal-hal sebagai berikut:

-Definisi dan cakupan Service Charge dalam hal perpajakan;

-Apabila PKP jasa persewaan ruangan menagih biaya listrik dan air kepada penyewanya, apakah dikenakan PPN, dimana menurut pendapat Saudara listrik dan air dalam kasus ini termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN;

-Apabila PKP dimaksud menaikkan tagihan listrik dengan alasan untuk keperluan penyediaan kabel dari gardu induk ke masing-masing penyewa dan untuk perawatan gardu induk, apakah tetap harus dikenakan PPN; dan

-Apabila tetap harus dikenakan PPN, apakah DPP-nya sebesar total tagihan atau hanya sebesar mark-up-nya saja.

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :

a.Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

b.Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

c.Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

d.Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

e.Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3.Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :

a.Service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa, yang dapat meliputi biaya listrik dan air (untuk "public area"), biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya tenaga keamanan/teknisi, biaya administrasi dan sebagainya.

b.Atas tagihan reimbursement, yaitu penggantian untuk biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemberi jasa atas nama penerima jasa, berupa biaya listrik dan air oleh PKP persewaan ruangan kepada para penyewa ruangan, baik nilai tagihannya sama dengan nilai tagihan dari PLN dan PDAM kepada PKP persewaan ruangan maupun berbeda (misalnya dengan alasan adanya biaya penyediaan kabel sebagaimana contoh dalam surat Saudara), terutang PPN karena tagihan listrik dan air oleh PKP persewaan ruangan kepada para penyewa tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan ruangan yang dilakukan oleh PKP persewaan ruangan.

c. Besarnya PPN yang terutang dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian, yaitu seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP persewaan ruangan, dan bukan hanya atas mark-up-nya saja.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH

Halaman 2 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •