Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9315 , Bahasan = 71790

Pencetus Pendapat
titin

Newbie


Location : Gandaria,pasar Rebo Jakarta Timur.
Joined : 01 Dec 2008.
Posts : 13.
06 May 2010 17:50

rekan-rekan ortax

Mohon dibantu, saya bekerjasama dengan WP Orang pribadi untuk penjualan produk saya ( perusahaan saya memakai kavling/ lahan) dia di suatu food court. dengan prinsip profit sharing....

nah, masalahnya atas jasa ini selama ini saya masukkan ke PPh 23 tarif 2% atas jasa perantara atau keagenan...

tp saya jadi ragu, kalo ke perorangan pake 21 or 23 ya...

makasih

mizter19

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 09 Mar 2010.
Posts : 48.
06 May 2010 17:58

Originaly posted by titin:
tp saya jadi ragu, kalo ke perorangan pake 21 or 23 ya...


Potong PPh pasal 21

titin

Newbie


Location : Gandaria,pasar Rebo Jakarta Timur.
Joined : 01 Dec 2008.
Posts : 13.
06 May 2010 18:53

ngitungnya gmn ya....

cuky

Junior


Location : Jakarta.
Joined : 06 Mar 2010.
Posts : 109.
06 May 2010 19:15

kalo boleh tanya, maksudnya rekan titin itu adalah rekan titin menyewa lahan/kapling orang tersebut dgn prinsip profit sharing atau dia membantu penjualan produknya saja dgn prinsip profit sharing?

salam

mrtheot

Newbie


Location : Surabaya.
Joined : 13 Sep 2008.
Posts : 14.
07 May 2010 15:52

Bro Ortax.....<
Sekedar numpang lewat, yang jelas segala sesuatu apabila kita bertransaksi dengan orang pribadi wajib dipotong PPh 21. Jika dengan Badan dipotong PPh 23. Untuk kasus Ibu Titin ya pastinya dipotong PPh 21, kecuali perjanjian profit sharingnya dilakukan atas nama Badan. Jika perhitungannya hanya karena sewa lokasi/lahan maka dipotong PPh Final 4(2). Oceh.....tolong dikoreksi jika salah yach....Thx

nt1

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 01 Jul 2009.
Posts : 1514.
07 May 2010 16:20

saya ada pertanyaan ini:
pph 21 untuk org pribadi,
sedangkan pph 23 untuk badan.
pertanyaan saya: kapan dikenakan sanksi adm 100% di pph 23, bukankah semua badan sudah punya npwp?

budianto

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 25 Apr 2008.
Posts : 2359.
07 May 2010 17:24

Originaly posted by titin:
rekan-rekan ortax

Mohon dibantu, saya bekerjasama dengan WP Orang pribadi untuk penjualan produk saya ( perusahaan saya memakai kavling/ lahan) dia di suatu food court. dengan prinsip profit sharing....

nah, masalahnya atas jasa ini selama ini saya masukkan ke PPh 23 tarif 2% atas jasa perantara atau keagenan...

tp saya jadi ragu, kalo ke perorangan pake 21 or 23 ya...

makasih

rekan Titin,
apakah yg dimaksud adalah nitip jual begitu ya ?
kalau itu namanya komisi/fee penjualan kepada penjaja barang dagangan, kalau ke orang pribadi dipotong PPh 21 dengan tarif pasal 17 UU PPh, DPP = 50%.
Salam.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
07 May 2010 17:26

Originaly posted by nt1:
pertanyaan saya: kapan dikenakan sanksi adm 100% di pph 23, bukankah semua badan sudah punya npwp?

Subjek PPh 23 tidak semuanya Badan. Ada yang orang pribadi.

Contoh, PT. A menyewa kendaraan Tn. B yang tidak punya NPWP.
Pembayaran sewa kendaraan tersebut adalah objek PPh 23, bukan PPh 21.
PT. A harus mengenakan PPh 23 dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal.


Salam

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
07 May 2010 17:28

Originaly posted by mrtheot:
Sekedar numpang lewat, yang jelas segala sesuatu apabila kita bertransaksi dengan orang pribadi wajib dipotong PPh 21

hati2 kalau lewat dengan statement ini ya ?
nanti nabrak2 lho he he he

sebab, tidak semua transaksi dengan OP dikenakan PPh 21. Ada juga yang PPh 23, atau PPh Pasal 4 ayat (2).


Salam

nt1

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 01 Jul 2009.
Posts : 1514.
07 May 2010 17:32

Originaly posted by hanif:
Originaly posted by nt1:
pertanyaan saya: kapan dikenakan sanksi adm 100% di pph 23, bukankah semua badan sudah punya npwp?

Subjek PPh 23 tidak semuanya Badan. Ada yang orang pribadi.

Contoh, PT. A menyewa kendaraan Tn. B yang tidak punya NPWP.
Pembayaran sewa kendaraan tersebut adalah objek PPh 23, bukan PPh 21.
PT. A harus mengenakan PPh 23 dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal.


nah saya perlu rekan rekan yg dari kemarin kemarin mengatakan bahwa semua jasa yg diberikan oleh orng pribadi harus kena pph 21.

saya mau minta rekan hanif untuk mengemukakan alasannya dan rekan yg lain juga.(klo tidak keberatan)

saya juga bingung jdinya karena kemarin untuk jasa maklon yg dilakukan oleh orang pribadipun dipotong pph 21.

gimana cara membedakannya rekan hanif?

Halaman 1 dari 5 •  1  2  3  4  5   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •