Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12355 , Bahasan = 96138

Pencetus Pendapat
acu

Junior


Location : Bogor.
Joined : 31 Mar 2010.
Posts : 107.
03 May 2010 11:31

Rekan-rekan ORTAX sekalian..

Berdasarkan SE-56/PJ/2010 nomor 3a menyebutkan :
Faktur Pajak Lama masih dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak [u][/u]sampai habis
Nah pertanyaan saya, sampai kapan surat edaran ini berlaku bagi perush. yg menggunakan Faktur Pajak Lama ? karena bisa saja supplier tidak menggunakan Faktur Pajak baru, dengan alasan stock Faktur Pajak Lama masih ada.
Bagaimana kita bisa mengetahui kalau stock Faktur Pajak Lama mereka masih ada atau tidak??

Mohon masukannya yach.. thx..

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
03 May 2010 14:18

Ya sampai habis.... intinya bukan sampai kapan, tetapi FP standar lama itu memenuhi persyaratan paling sedikit memuat keterangan yg ditentukan UU PPN.
Dengan kata lain, misalnya sudah habis dan mencetak lagi seperti itu juga diperbolehkan..

viero

Senior


Location : Jakarta.
Joined : 01 Apr 2009.
Posts : 370.
03 May 2010 15:06

Originaly posted by begawan5060:
Dengan kata lain, misalnya sudah habis dan mencetak lagi seperti itu juga diperbolehkan..

@ begawan5060 : berarti yg disebut2 dengan UU baru PPn bahwa hanya ada satu Faktur yaitu Faktur Pajak gak ada pengaruh donk? karena masih bisa cetak lg seperti yg lama...dengan kata lain UU ini tidak tegas donk, bener gak?

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
03 May 2010 15:11

Perhatikan Pasal 11 Per-13 :
Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Berarti tanpa harus dituliskan judul "Faktur Pajak" sudah dapat dipersamakan dengan FP

acu

Junior


Location : Bogor.
Joined : 31 Mar 2010.
Posts : 107.
03 May 2010 15:48

Originaly posted by begawan5060:
Perhatikan Pasal 11 Per-13 :
Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Berarti tanpa harus dituliskan judul "Faktur Pajak" sudah dapat dipersamakan dengan FP


Hmm..kl bgtu bung Begawan, buat apa diterbitkan Per-13/PJ/2010,dan diperlihatkan form Faktur Pajak terbaru, lebih baik hanya dikeluarkan UU PPN No. 42 saja tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan tanpa merubah format Format Faktur Pajak Standart menjadi Faktur Pajak, menurut saya itu jadi membingungkan... >,<

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2726.
03 May 2010 16:02

Originaly posted by acu:
Hmm..kl bgtu bung Begawan, buat apa diterbitkan Per-13/PJ/2010,dan diperlihatkan form Faktur Pajak terbaru, lebih baik hanya dikeluarkan UU PPN No. 42 saja tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan tanpa merubah format Format Faktur Pajak Standart menjadi Faktur Pajak, menurut saya itu jadi membingungkan... >,<


dalam pasal 3 PER 13 kan sudah dijelaskan

Pasal 3

(1) Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak.

(2) Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran IA dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

jadi form faktur pajak yang ada dalam PER 13 tersebut, hanyalah sebagai contoh saja. WP dapat membuat sendiri form nya asalkan pengisiannya telah sesuai dengan pasal 13 ayat 5 UU PPN.

andalas

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 20 Apr 2010.
Posts : 20.
04 May 2010 11:23

setuju dengan rekan bengawan dan rekan bayem, bahkan sudah ditegaskan dengan SE 56....
pengertian hanya satu faktur pajak adalah untuk menghilangkan faktur pajak sederhana, sehingga setiap faktur dapat di lacak dengan kode dan nomor seri faktur pajak.

maspie

Newbie


Location : Jakarta Barat.
Joined : 10 Feb 2009.
Posts : 49.
04 May 2010 13:49

numpang tanya sekalian..
jika, sebelum adanya SE ini, kita sudah memakai Faktur Pajak yg baru (sesuai Lampiran Per-13/PJ/2010). Tetapi setelah adanya SE ini, kita mau kembali memakai Faktur Pajak Lama (krn stock Faktur msh banyak), apakah hal ini masih diperbolehkan?

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2726.
04 May 2010 13:52

Originaly posted by maspie:
jika, sebelum adanya SE ini, kita sudah memakai Faktur Pajak yg baru (sesuai Lampiran Per-13/PJ/2010). Tetapi setelah adanya SE ini, kita mau kembali memakai Faktur Pajak Lama (krn stock Faktur msh banyak), apakah hal ini masih diperbolehkan?


sangat boleh.. tidak ada yang melarang..

maspie

Newbie


Location : Jakarta Barat.
Joined : 10 Feb 2009.
Posts : 49.
04 May 2010 14:06

Originaly posted by bayem:
sangat boleh.. tidak ada yang melarang..

ok, terima kasih atas responnya rekan bayem..

tapi ada 1 hal yg masih jadi pertanyaan saya, yaitu kalimat :
Originaly posted by ..:

Faktur Pajak Lama adalah formulir Faktur Pajak Standar yang terlanjur dicetak dan belum digunakan Pengusaha Kena Pajak pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 berlaku.

adakah yg bisa menjelaskan lebih lanjut yg saya bold itu?

terima kasih

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •