Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9319 , Bahasan = 71812

Pencetus Pendapat
Rewa

Genuine


Location : Bandung.
Joined : 12 Dec 2008.
Posts : 1022.
30 Apr 2010 13:54

saya dapet faktur ats jasa pengiriman uang, namun setelah dilihat fakturnya, dppnya menggunakan nilai lain! sama seperti jasa ekspadisi, apakah benar?
apakah dipotong pph 23? dan apakah termasuk ke dalam jasa perantara?

aepklaten

Genuine


Location : Klaten.
Joined : 10 Mar 2010.
Posts : 634.
30 Apr 2010 14:12

Originaly posted by Rewa:
saya dapet faktur ats jasa pengiriman uang, namun setelah dilihat fakturnya, dppnya menggunakan nilai lain! sama seperti jasa ekspadisi, apakah benar?


mencoba berpendapat, menurut saya jasa pengiriman uang tetap dikenakan PPN dengan DPP 10%, yang tidak dikenakan PPN adalah penyerahan uang akan tetapi unruk jasa pengirimannya tetap dikenakan.

Originaly posted by Rewa:
apakah dipotong pph 23? dan apakah termasuk ke dalam jasa perantara?

jika yang mengirimkan adalah badan dan penerimanya adalah badan juga maka memotong PPh pasal 23 2%.

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
30 Apr 2010 14:13

Originaly posted by Rewa:
saya dapet faktur ats jasa pengiriman uang, namun setelah dilihat fakturnya, dppnya menggunakan nilai lain! sama seperti jasa ekspadisi, apakah benar

Lho..., kenyataannya gimana? Memang dari persh jasa ekspidisi. khan?
Dan Jasa ekspedisi tidak sama dengan jasa perantara..

Rewa

Genuine


Location : Bandung.
Joined : 12 Dec 2008.
Posts : 1022.
30 Apr 2010 14:15

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.03/2010
TENTANG
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2
J. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

k.untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

apa kena pph 23? (badan)

Rewa

Genuine


Location : Bandung.
Joined : 12 Dec 2008.
Posts : 1022.
30 Apr 2010 14:16

Originaly posted by begawan5060:
Lho..., kenyataannya gimana? Memang dari persh jasa ekspidisi. khan?
Dan Jasa ekspedisi tidak sama dengan jasa perantara..

lebih tepatnya sih yang ini
Originaly posted by Rewa:
J. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau


begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
30 Apr 2010 14:20

Kayaknya enggak...

Rewa

Genuine


Location : Bandung.
Joined : 12 Dec 2008.
Posts : 1022.
30 Apr 2010 14:22

Originaly posted by begawan5060:
Kayaknya enggak...

tapi kenapa orangnya ngotot pengen dipotong pph 23???peraturan tentang pengecualian dari obyek pph 23 ada ngga seh?

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
30 Apr 2010 14:27

Originaly posted by Rewa:
tapi kenapa orangnya ngotot pengen dipotong pph 23???peraturan tentang pengecualian dari obyek pph 23 ada ngga seh?

Pemotongan PPh Ps 23 merupakan "positif list" coba lihat PMK-244

Rewa

Genuine


Location : Bandung.
Joined : 12 Dec 2008.
Posts : 1022.
30 Apr 2010 14:31

Originaly posted by begawan5060:
Pemotongan PPh Ps 23 merupakan "positif list" coba lihat PMK-244

oh iya gitu ya... kalo pph "positif list" beda ma PPN....(pernah denger di postingan sebelum2nya) btw ni tuh pengertiannya apaan? maklum bukan lulusan perpajakan...hehehhe

aepklaten

Genuine


Location : Klaten.
Joined : 10 Mar 2010.
Posts : 634.
30 Apr 2010 14:49

Originaly posted by Rewa:
kalo pph "positif list" beda ma PPN....(pernah denger di postingan sebelum2nya) btw ni tuh pengertiannya apaan?

begini maksudnya rekan rewa, positif list dianut dalam PPh berarti yang merupakan objek pajak adalah yang disebutkan dalam UU, jika tidak disebutkan dalam UU maka bukan merupakan objek PPh.

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •