Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

Lain-lain
Menampung semua hal diluar kategori yang sudah ada
Topik = 7199 , Bahasan = 47845

Pencetus Pendapat
surjono

Senior


Location : Jakarta Barat.
Joined : 09 May 2008.
Posts : 412.
27 Sep 2008 12:46

mohon dikirimkan juga ke saya, kan saya pencetus forum ini hehe yones.surjono@ymail.com

oh bgitu ya rekan2, karena saya agak bingung makanya ada fiskus yang pernah ngomong gitu juga kalo biaya perjalanan dinas yang berupa pemberian uang saku, atau seperti contoh diatas yang biaya hotel 500rb tapi karyawan cari yang 300rb, nah sisanya yang 200rb itu juga katanya masuk ke dalam objek PPh 21

slashkid

Newbie


Location : Ccpb #14.
Joined : 21 Sep 2008.
Posts : 26.
27 Sep 2008 19:39

penjelasan bang Iwan sangat rinci...

alpha

Newbie


Location : Medan.
Joined : 27 Sep 2008.
Posts : 28.
27 Sep 2008 20:25

menurut saya mah itu termasuk kategori "NATURA".... fasilitas dari perusahaan yang dinikmati oleh karyawan perusahaan..... harus dibuat lengkap tuh catatan biayanya, karena itu akn dimasukkan dalam perhitungan pajak..... bukti2nya juga harus lengkap, mis : tiket, bon hotel, dll.....

rivan

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 15 Sep 2008.
Posts : 683.
15 Oct 2008 15:59

Originaly posted by lutfan1708:
Pak, bisa kirim Surat Dirjen Pajak No. S-260/PJ.313 1998 ke lutfan1708@yahoo.co.id?.

Originaly posted by lutfan1708:
pak iwan makasi atas kiriman SEnya.


Sdr. Lutvan tolong dikirm juga ke rivan_nwb@yahoo.com

Koostadi S

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 25 Jul 2008.
Posts : 676.
15 Oct 2008 16:22

Biaya Perjalan Dinas yang menganut sisti At Cost sudah pasti tidak akan menjadi masalah (tdk masuk pajak PPh 21) yang akan menjadi masalah (grey Area) adalah kalau biaya perjalanan dinas tersebut menganut sistim Lumpsum maka pihak fiskus akan mengejar utk menjadikan obyek PPH 21

Olive

Junior


Location : Jakarta.
Joined : 15 Aug 2007.
Posts : 167.
15 Oct 2008 20:24

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 260/PJ.313/1998

TENTANG

PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI OBJEK PPh PASAL 21 ATAS GAJI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat tanggal 4 September 1998 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :
a. PT. XYZ bergerak dalam bidang angkutan barang (truk). Untuk setiap trayek perusahaan membayar sopir dengan suatu jumlah tertentu yang sudah ditabelkan.
b. Setiap trayek sopir truk mendapat komisi (kelebihan) yang jumlahnya tidak tetap tergantung dari kondisi perjalanan.
c. Sopir truk adalah pegawai tetap perusahaan yang mana komisi tersebut diperhitungkan sebagai bagian gaji yang dibayarkan dan PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah sisa komisi yang diterima setiap bulan.
d. Saudara mohon penjelasan cara pemotongan PPh Pasal 21 dan apakah uang jalan yang tidak didukung oleh bukti-bukti dapat dibiayakan sebagai biaya.

2. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan Pekerjaan , Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi diatur bahwa dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

3. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Oleh karena disamping mendapat komisi, sopir adalah pegawai tetap perusahaan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi tersebut adalah dengan cara terlebih dulu mencari penghasilan netto setahun, yaitu penghasilan bruto sebulan (gaji + komisi) setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran THT kemudian disetahunkan. Penghasilan netto yang disetahunkan selanjutnya dikurangi dengan besarnya PTKP pegawai yang bersangkutan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun. Besarnya PPh Pasal 21 sebulan dihitung dengan
cara membagi besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan angka 12.

b. Biaya-biaya yang dipergunakan dalam rangka operasional perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sepanjang didukung bukti pengeluaran. Dengan demikian uang jalan yang diberikan kepada sopir dapat dibiayakan apabila pengeluaran seperti pembelian bahan bakar, pelumas, kernet, parkir, retribusi jalan dan jembatan timbang, uang makan didukung bukti-bukti yang sah.

c. Apabila uang makan yang dibayarkan kepada sopir diberikan dalam bentuk tunai setiap hari tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan menjalankan tugas pengemudi atau tidak, maka uang makan tersebut merupakan unsur penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. Apabila sopir tersebut hanya menerima uang makan kalau sedang menjalankan tugas mengemudi maka uang makan tersebut termasuk sebagai uang perjalanan dinas sehingga bukan merupakan unsur penghasilan yang bersangkutan.

d. Bagian uang jalan yang diberikan kepada kernet adalah penghasilan bagi kernet yang bersangkutan. Apabila kernet tersebut menerima penghasilan secara teratur dan diberikan tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan bertugas atau tidak, maka perusahaan yang membebankan biaya tersebut sebagai pemberi kerja wajib menghitung PPh Pasal 21 secara bulanan dengan mengurangkannya dengan jumlah PTKP yang sebenarnya atas penghasilan kernet tersebut. Sedangkan apabila kernet tersebut hanya menerima penghasilan jika ia bertugas, maka perusahaan sebagai pemberi kerja tidak wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tersebut apabila jumlahnya Rp. 14.400,- (empat belas ribu empat ratus rupiah) atau kurang per hari.

Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang jelas, agar Saudara mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

IGN MAYUN WINANGUN

surjono

Senior


Location : Jakarta Barat.
Joined : 09 May 2008.
Posts : 412.
16 Oct 2008 11:54

terima kasih rekan olive atas bantuan dan informasinya

rohendy

Junior


Location : Jakarta.
Joined : 11 Sep 2008.
Posts : 79.
16 Oct 2008 23:29

terima kasih rekan olive atas SE nya

Halaman 2 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •