Buku Pajak

Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia Jilid I

  • Penulis/Penyusun : Prof.R.Mansury Ph.D.
  • No. Kode : book/24
  • Penerbit : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
  • Tahun Terbit : 2004
  • Jumlah Halaman : 155
  • Harga : Rp. 50.000,-

 

jilid 1Buku ini merupakan jilid pertama dari enam belas jilid PANDUAN LENGKAP TAX TREATIES INDONESIA. Jilid pertama ini memberikan uraian dan pembahasan tentang BEBERAPA KONSEP PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TAX TREATIES DAN PERSANDINGAN MODEL OECD DENGAN MODEL PBB.

Jilid pertama ini sesuai dengan judul keduanya terdiri dari dua bab, Bab I menguraikan sembilan subbab yang berkenaan dengan konsep-konsep yang penting sehubungan dengan Tax Treaties, seperti pengertian tentang perpajakan ganda internasional juridis yang pada umumnya dimaksudkan untuk ditiadakan dengan jalan mengadakan perjanjian penghindaran pajak ganda. Dalam Bab I diuraikan juga Konvensi Wina tentang Hukum Treaties, yaitu suatu konvensi yang berlaku atas semua treaties yang diadakan oleh negara-negara di dunia. Konvensi ini juga memuat tentang ketentuan umum dalam melakukan interpretasi atas suatu treaty. Selanjutnya dalam Bab I diuraikan juga Peranan Tax Treaties dalam Hukum Publik Internasional.

Bagaimana Hukum Pajak Internasional dapat dipaksakan kepada pihak-pihak yang wajib mematuhi Hukum Pajak Internasional tersebut juga diuraikan dalam Bab I. Oleh karena pentingnya peranan Model Tax Convention, maka peranan Model Tax Convention dalam proses pembuatan tax treaty diuraikan dan dibahas secara cukup mendalam. Model Tax Convention dalam proses pembuatan tax treaty diuraikan dan dibahas secara cukup mendalam.

Masalah berikut yang diuraikan dan dibahas adalah “treaty override”, yaitu bagaimana terjadinya suatu situasi dimana ketentuan Undang-Undang Domestik dari suatu negara dapat mengalahkan ketentuan berdasarkan tax treaty negara tersebut dengan negara lain, sedangkan lazimnya ketentuan tax treaty itu didahulukan dari ketentuan Undang-undang Domestik. Juga dalam Bab I disajikan hasil studi perbandingan tentang “Tax treaty Override” di beberapa negara.

Atas suatu transaksi internasional yang memberikan penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau yang memberikan penghasilan dengan sumber penghasilan di Indonesia kepada Wajib Pajak luar negeri, akan selalu berlaku ketentuan Undang-undang Domestik Indonesia, apabila Indonesia dengan negara yang bersangkutan tidak mempunyai tax treaty. Jika Indonesia mempunyai tax treaty, maka penerapan ketentuan Undang-undang Domestik Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai hal yang sama dalam Tax Treaty Indonesia tersebut. Oleh karena itu subbab 8 dari Bab I buku ini menguraikan dan membahas Peranan Ketentuan Undang-Undang Domestik dalam Pemungutan Pajak atas Penghasilan dari Transaksi Internasional.

Di bagian terakhir Bab I buku ini diberikan contoh-contoh Penerapan Dua Perangkat Ketentuan, berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia dan Tax Treaty Indonesia yang berkenaan, karena penerapan dua perangkat ketentuan tersebut atas penghasilan dari suatu transaksi internasional sering masih menjadi masalah bagi para mahasiswa pasca sarjana.

Dalam Bab II diuraikan dan dibahas tentang dua Model Tax Treaty, yaitu OECD Model dan UN Model. Apa tujuan penyusunan OECD Model dan apa tujuan penyusunan Model PBB, Lembaga mana yang menyusun kedua Model tersebut? Juga dijelaskan dalam Bab II tentang perbedaan perlakuan pajak atas jenis-jenis penghasilan yang disarankan dalam Model OECD dengan yang disarankan dalam Model PBB.

Sekalipun Model OECD dan Model PBB tidak merupakan sumber hukum, namun apabila suatu pasal dari suatu treaty yang berlaku diambil dari pasal Model OECD misalnya, maka interpretasi pasal tax treaty yang berlaku tersebut mempergunakan “commentary” atas pasal yang bersangkutan dalam Model OECD tersebut.

Agar supaya diperoleh gambaran secara garisbesar, penulis sajikan dalam Bab II Persandingan Daftar Isi Model OECD dan Model PBB. Guna memberikan gambaran yang lengkap tentang persamaan dan perbedaan antara Model OECD dan Model PBB, pada bagian akhir buku ini, disajikan juga seluruh model pasal demi pasal dari Model OECD dipersandingkan pasal demi pasal dari Model PBB.

Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembacanya.

 

Untuk Pemesanan hubungi :
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

No Image Alamat : Jl. Matraman Raya No.27, Jakarta Timur - Jakarta 13140
Telepon : 021-85908938, 8506067
Faksimili : 021-8506067
Email : -
Website : http://www.stpi-online.net

 

show all Buku Pajak

Others Buku Pajak

Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan (Pre - Order)

Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan (Pre - Order)
2014, Arie Widodo & ortax Team


Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UU Perpajakan merupakan himpunan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang disusun secara sistematis dan user friendly dalam bentuk Konsolidasi. Buku ini merupakan One Stop Solution bagi mereka yang concern terhadap masalah perpajakan karena ...

Order Online

Corporate Tax Management

Corporate Tax Management
2013, Iman Santoso & Ning Rahayu


Upaya meminimalisir beban pajak, disadari atau tidak, akan terus dilakukan oleh wajib pajak. Buku ini akan mengulas dan mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya manajemen perpajakan tersebut dapat dikelola oleh wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak badan (perseroan). Dalam literatur manajemen perpajakan, ...

Order Online

Pengantar Politik Pajak

Pengantar Politik Pajak
2014, Dr. Edi Slamet Irianto, S.E., M.Si.


Buku ini menjelaskan pajak dari perspektif politik yang berarti landasan teoretik dan logika berpikir. Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya pada apa itu pajak, namun juga dijelaskan pajak sebagai instrument demokrasi, pajak dalam relasi pusat-daerah dan pajak dalam relasi ...

Order Online

KEBIJAKAN FISKAL Teori & Praktek di Indonesia

KEBIJAKAN FISKAL Teori & Praktek di Indonesia
2013, Makmun Syadullah, Muhammad Afdi Nizar


Buku ini memuat pandangan mainstream utama tentang fungsi/peranan kebijakan fiskal. Juga membahas mekanisme penyusunan APBN sebagai piranti kebijakan fiskal serta dukungan pengalaman empiris di Indonesia Testimoni: “Buku ini satu dari sedikit buku skal yang pernah ada ...

Order Online

VENTURA BERSAMA (JOINT VENTURE)

VENTURA BERSAMA (JOINT VENTURE)
2013, Sukarnen Suwanto


Pembentukan suatu ventura bersama (joint venture) adalah suatu strategi bisnis yang relatif banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan baik di dunia maupun di Indonesia. Tingginya risiko, jumlah investasi yang diperlukan, cakupan geografis dan semakin beragamnya sumber daya yang tidak mungkin lagi ...

 

show all Buku Pajak