Berita

Share :

Detik Finance.com, 12 Juli 2010


Agus Marto Setujui PPN DTP Regulator dan Selang Elpiji

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyepakati Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas regulator dan selang elpiji baru yang dipasarkan pemerintah lewat Pertamina.

"Kita menyepakati PPN atas regulator dan selang itu intinya akan ditanggung pemerintah, kita akan anggarkan untuk membiayai ini sehingga akan ada mekanisme kantong kiri dan kantong kanan. Artinya, kita berikan insentif tapi akan dibayarkan kmbali ke pemerintah," ujar Agus Marto saat ditemui di Kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Namun, Agus Marto belum bisa menyebut besaran anggaran untuk DTP ini. Namun diakui, anggaran tersebut cukup besar yang akan dialokasikan dari anggaran konversi energi.

"Jumlah belum tahu tapi cukup besar. Namun, teknis belum bisa jelaskan. Tapi kita akan lakukan posting ke anggaran terkait konversi energi karena anggaran konversi energi ada daerah yang masih butuh," ujar Agus Marto.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk produk aksesoris gas berupa selang dan regulator yang masuk dalam Program Pemerintah Material Konversi untuk masyarakat. Tahun ini, pemerintah menargetkan memproduksi sebanyak 10 juta selang dan regulator yang bisa ditukar oleh masyarakat.

"PPN-nya menjadi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)," ujar Dirjen Minyak Bumi dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo di sela peresmian agen resmi penjual aksesori kompor gas di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/7/2010).

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan harga selang yang dijual melalui agen resmi sebesar Rp 15 ribu per buah. Sedangkan harga regulator kompor gas ditetapkan sebesar Rp 20 ribu per buah.

Jika target produksi sebanyak 10 juta buah untuk masing-masing produk aksesoris kompor gas, artinya total penjualan dari produk itu mencapai Rp 350 miliar. Artinya, PPN yang bakal ditanggung pemerintah untuk penjualan selang dan regulator mencapai Rp 35 miliar. Menurut Evita, melalui program konversi aksesori kompor gas ini diharapkan kecelakaan akibat meledaknya tabung gas bakal berkurang.

"Sebab, banyak yang sudah rapuh akhirnya bocor. Harapannya bisa mengurangi kecelakaan," ujarnya.

show all Berita

Others Berita


1.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

2.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

3.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

4.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

5.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

show all Berita