Berita

Share :

Detik Finance.com, 12 Juli 2010


Agus Marto Setujui PPN DTP Regulator dan Selang Elpiji

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyepakati Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas regulator dan selang elpiji baru yang dipasarkan pemerintah lewat Pertamina.

"Kita menyepakati PPN atas regulator dan selang itu intinya akan ditanggung pemerintah, kita akan anggarkan untuk membiayai ini sehingga akan ada mekanisme kantong kiri dan kantong kanan. Artinya, kita berikan insentif tapi akan dibayarkan kmbali ke pemerintah," ujar Agus Marto saat ditemui di Kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Namun, Agus Marto belum bisa menyebut besaran anggaran untuk DTP ini. Namun diakui, anggaran tersebut cukup besar yang akan dialokasikan dari anggaran konversi energi.

"Jumlah belum tahu tapi cukup besar. Namun, teknis belum bisa jelaskan. Tapi kita akan lakukan posting ke anggaran terkait konversi energi karena anggaran konversi energi ada daerah yang masih butuh," ujar Agus Marto.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk produk aksesoris gas berupa selang dan regulator yang masuk dalam Program Pemerintah Material Konversi untuk masyarakat. Tahun ini, pemerintah menargetkan memproduksi sebanyak 10 juta selang dan regulator yang bisa ditukar oleh masyarakat.

"PPN-nya menjadi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)," ujar Dirjen Minyak Bumi dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo di sela peresmian agen resmi penjual aksesori kompor gas di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/7/2010).

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan harga selang yang dijual melalui agen resmi sebesar Rp 15 ribu per buah. Sedangkan harga regulator kompor gas ditetapkan sebesar Rp 20 ribu per buah.

Jika target produksi sebanyak 10 juta buah untuk masing-masing produk aksesoris kompor gas, artinya total penjualan dari produk itu mencapai Rp 350 miliar. Artinya, PPN yang bakal ditanggung pemerintah untuk penjualan selang dan regulator mencapai Rp 35 miliar. Menurut Evita, melalui program konversi aksesori kompor gas ini diharapkan kecelakaan akibat meledaknya tabung gas bakal berkurang.

"Sebab, banyak yang sudah rapuh akhirnya bocor. Harapannya bisa mengurangi kecelakaan," ujarnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

2.

Target Pajak Ditingkatkan, Dinas Pajak Cianjur Gali Potensi Pajak Baru
pikiran-rakyat.com, 21 Agustus 2014

CIANJUR, (PRLM).- Setelah memiliki kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), target pajak yang ditetapkan Pemkab Cianjur kepada Dinas Perpajakan Daerah ...

3.

PPN untuk Produk Segar Harus Selektif
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk segar pertanian harus selektif. Kementerian Pertanian tengah mengkaji opsi yang paling ideal dalam ...

4.

Institusi Layanan PBB Lemah
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang amburadul diduga diakibatkan oleh kapasitas lembaga yang menangani pajak tersebut sangat lemah. Mereka ...

5.

Layanan Pungutan PBB Amburadul
Harian Kompas, 19 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Setahun setelah penyerahan penuh kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah, pelayanan pembayaran pajak itu amburadul. Cara ...

show all Berita