Berita

Share :

Detik Finance.com, 12 Juli 2010


Agus Marto Setujui PPN DTP Regulator dan Selang Elpiji

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyepakati Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas regulator dan selang elpiji baru yang dipasarkan pemerintah lewat Pertamina.

"Kita menyepakati PPN atas regulator dan selang itu intinya akan ditanggung pemerintah, kita akan anggarkan untuk membiayai ini sehingga akan ada mekanisme kantong kiri dan kantong kanan. Artinya, kita berikan insentif tapi akan dibayarkan kmbali ke pemerintah," ujar Agus Marto saat ditemui di Kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Namun, Agus Marto belum bisa menyebut besaran anggaran untuk DTP ini. Namun diakui, anggaran tersebut cukup besar yang akan dialokasikan dari anggaran konversi energi.

"Jumlah belum tahu tapi cukup besar. Namun, teknis belum bisa jelaskan. Tapi kita akan lakukan posting ke anggaran terkait konversi energi karena anggaran konversi energi ada daerah yang masih butuh," ujar Agus Marto.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk produk aksesoris gas berupa selang dan regulator yang masuk dalam Program Pemerintah Material Konversi untuk masyarakat. Tahun ini, pemerintah menargetkan memproduksi sebanyak 10 juta selang dan regulator yang bisa ditukar oleh masyarakat.

"PPN-nya menjadi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)," ujar Dirjen Minyak Bumi dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo di sela peresmian agen resmi penjual aksesori kompor gas di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/7/2010).

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan harga selang yang dijual melalui agen resmi sebesar Rp 15 ribu per buah. Sedangkan harga regulator kompor gas ditetapkan sebesar Rp 20 ribu per buah.

Jika target produksi sebanyak 10 juta buah untuk masing-masing produk aksesoris kompor gas, artinya total penjualan dari produk itu mencapai Rp 350 miliar. Artinya, PPN yang bakal ditanggung pemerintah untuk penjualan selang dan regulator mencapai Rp 35 miliar. Menurut Evita, melalui program konversi aksesori kompor gas ini diharapkan kecelakaan akibat meledaknya tabung gas bakal berkurang.

"Sebab, banyak yang sudah rapuh akhirnya bocor. Harapannya bisa mengurangi kecelakaan," ujarnya.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita