Berita

Share :

Detik Finance.com, 29 Juni 2010


Komite Pengawas Perpajakan 'Diberondong' 300 Pengaduan

Jakarta - Baru 3 bulan terbentuk, Komite Pengawasan Perpajakan (Komwas Perpajakan) telah diberondong 300 pengaduan. Paling banyak adalah pengaduan terkait masalah pajak.

"Hampir 300 pengaduan, ada yang menyampaikan terima kasih, penyalahgunaan di suatu tempat tapi waktu dicek kejadian ternyata benar. Seperti yang di Cileungsi sana. Pengaduan banyak dari pajak," ujar Ketua Komwas Perpajakan Anwar Suprijadi saat ditemui ddi Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Dari pengaduan tersebut, Anwar mengharapkan Dirjen Pajak untuk memerhatikan kualitas pemeriksaan selain tetap memerhatikan penerimaan negara. Hal ini ditujukan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Ditjen Pajak. Selain itu, sebagai indikator yang jelas dalam pemberian reward and punishment terhadap pegawai Ditjen Pajak.

"Banyak tujuan strategis, kualitas dari penerimaan itu. Saya minta perbandingan yang menang dengan total yang digugat. Kalau makin baik, saya anggap bagus. Pak Dirjennya, tidak hanya melihat penerimaan tapi kualitas pemeriksaaan," jelasnya.

Begitu banyaknya pengaduan terhadap Komwas Perpajakan, rupanya belum membuat Anwar kewalahan. Namun, pihaknya tetap membutuhkan sekitar 40 anggota baru untuk mengisi 4 bidang dalam Komwas Perpajakan yang saat ini hanya beranggotakan 5 orang.

"Kita itu ada 4 bidang, sekretariat, monitoring, kajian, dan pengaduan. Jika setiap bidang 10 orang, jadi butuh sekitar 40 oranglah," jelasnya.

Namun, penambahan anggota tersebut bukan berarti merekrut orang baru. Anwar menyatakan penambahan anggota baru Komwas Perpajakan hanya merupakan anggota yang diperbantukan.

"Jadi kita butuh orang-orang yang punya itikad baik, baik dari perguruan tinggi, BPKP, yang independen. Tapi hanya diperbantukan. Kalau butuh untuk kasus pajak, ya dari Dirjen Pajak. Jadi nggak butuh anggaran lagi," tukasnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita