Berita

Share :

Detik Finance.com, 29 Juni 2010


Komite Pengawas Perpajakan 'Diberondong' 300 Pengaduan

Jakarta - Baru 3 bulan terbentuk, Komite Pengawasan Perpajakan (Komwas Perpajakan) telah diberondong 300 pengaduan. Paling banyak adalah pengaduan terkait masalah pajak.

"Hampir 300 pengaduan, ada yang menyampaikan terima kasih, penyalahgunaan di suatu tempat tapi waktu dicek kejadian ternyata benar. Seperti yang di Cileungsi sana. Pengaduan banyak dari pajak," ujar Ketua Komwas Perpajakan Anwar Suprijadi saat ditemui ddi Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Dari pengaduan tersebut, Anwar mengharapkan Dirjen Pajak untuk memerhatikan kualitas pemeriksaan selain tetap memerhatikan penerimaan negara. Hal ini ditujukan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Ditjen Pajak. Selain itu, sebagai indikator yang jelas dalam pemberian reward and punishment terhadap pegawai Ditjen Pajak.

"Banyak tujuan strategis, kualitas dari penerimaan itu. Saya minta perbandingan yang menang dengan total yang digugat. Kalau makin baik, saya anggap bagus. Pak Dirjennya, tidak hanya melihat penerimaan tapi kualitas pemeriksaaan," jelasnya.

Begitu banyaknya pengaduan terhadap Komwas Perpajakan, rupanya belum membuat Anwar kewalahan. Namun, pihaknya tetap membutuhkan sekitar 40 anggota baru untuk mengisi 4 bidang dalam Komwas Perpajakan yang saat ini hanya beranggotakan 5 orang.

"Kita itu ada 4 bidang, sekretariat, monitoring, kajian, dan pengaduan. Jika setiap bidang 10 orang, jadi butuh sekitar 40 oranglah," jelasnya.

Namun, penambahan anggota tersebut bukan berarti merekrut orang baru. Anwar menyatakan penambahan anggota baru Komwas Perpajakan hanya merupakan anggota yang diperbantukan.

"Jadi kita butuh orang-orang yang punya itikad baik, baik dari perguruan tinggi, BPKP, yang independen. Tapi hanya diperbantukan. Kalau butuh untuk kasus pajak, ya dari Dirjen Pajak. Jadi nggak butuh anggaran lagi," tukasnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Petani Kecil Tetap Terbebas dari PPN
Harian Kontan, 16 September 2014

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk pertanian. Alasannya, pengenaan PPN 10% dapat merugikan petani. ...

2.

Krakatau Posco Energy Harapkan Pembebasan Pajak
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS — PT Krakatau Posco Energy berharap dapat diikutsertakan sebagai perusahaan yang layak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Perusahaan yang bergerak dalam ...

3.

Gunakan Surveyor Bodong, Ratusan Triliun Pajak Pertambangan Melayang
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sucofindo (Persero) memperkirakan ada ratusan triliun rupiah pajak pertambangan yang tidak masuk ke kas negara. Pasalnya, perusahaan pertambangan ...

4.

Sindiran Bos AirAsia Soal Pajak Impor Komponen Pesawat di RI
detikfinance.com, 15 September 2014

Jakarta -Banyak kalangan maskapai penerbangan dalam negeri yang menolak pemberlakukan bea masuk untuk impor komponen pesawat di Indonesia. Termasuk CEO Group AirAsia, ...

5.

Pajak Mahal, Harga Moge Victory Naik Hingga Rp 200 Juta
detik.com, 15 September 2014

Jakarta -Di awal tahun lalu, pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kenaikan ini sudah pasti membuat pabrikan sepeda motor gede (moge) ...

show all Berita