Berita

Share :

Harian Bisnis Indonesia, 10 Juni 2010


Pebisnis persoalkan aturan PPN mobil bekas

JAKARTA: Kalangan pebisnis otomotif mempertanyakan kebijakan baru terkait dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan mobil bekas. Mereka khawatir aturan ini akan membuat tarif PPN naik menjadi 10%.

PPN mobil bekas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu tersebut, sebenarnya telah diberlakukan pada 1 April 2010, namun hingga sekarang masih terdapat berbedaan interpretasi di antara para pebisnis.

Selain kendaraan bermotor bekas, Permenkeu tersebut juga mengatur PPN untuk penjualan emas perhiasan secara eceran.

Sumber Bisnis di Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku ada beberapa ketentuan dalam Permenkeu tersebut yang masih membingungkan, terutama mengenai besaran tarif PPN yang dikhawatirkan menimbulkan kenaikan dari 1% menjadi 10%.

"Dari beberapa KPP [kantor pelayanan pajak] kami mendapat informasi akan kena [PPN] sebesar 10%. Kami mempertanyakan dari mana angka 10% itu, mengingat saat ini tarifnya kan hanya 1%," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Dia juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pemberlakuan aturan PPN tersebut bagi agen tunggal pemegang merek (ATPM) atau distributor mobil yang memiliki unit bisnis mobil bekas. "Untuk memperoleh kejelasan, pengurus Gaikindo hari ini dijadwalkan akan bertemu dengan Ditjen Pajak."

Di hubungi terpisah, General Manager Mobil88 (Astra Group) Leovan Widjaja belum bisa berkomentar. "Ya, saya mendengar tentang ketentuan PPN itu. Namun, saya mempelajarinya," jelasnya.

Herjanto Kosasih, Senior Marketing Manager Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua, menilai kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap pasar mobil bekas, di tengah kecemasan atas rencana implementasi pajak progresif di DKI Jakarta.

"Pengaruhnya tentu ada, tetapi yang paling ngeri adalah pengenaan pajak progresif. Saat ini kami masih wait and see, lihat perkembangannya dulu, termasuk masalah PPN ini," ujarnya.

Herjanto menambahkan permintaan mobil bekas menjelang puasa dan Lebaran kian menanjak. Volume penjualan mobil bekas di Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua bergerak dari 1.000 unit per bulan menjadi lebih dari 2.000 unit.

Tidak berubah

Saat dikonfirmasi, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Suryo Utomo memaparkan tidak ada perubahan tarif dalam pengenaan PPN untuk transaksi penjualan mobil bekas. "Dari dulu tarifnya sama saja yaitu 10%. Hanya saja, penghitungan PPN-nya di-deemed sehingga yang disetor hanya 1%," katanya.

Menurutnya, perlakuan deemed pajak tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali mata rantai pemungutan PPN atas transaksi penjualan mobil bekas yang dilakukan perorangan.

"Transaksi mobil bekas kan mayoritas dilakukan konsumen non-PKP [pengusaha kena pajak]. Padahal mobil bekas itu termasuk barang kena pajak [BKP]. Jadi untuk menghidupkan kembali mata rantainya yang terputus maka diterapkan mekanisme deemed pajak karena prinsipnya setiap transaksi harus dikenai PPN," jelasnya.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita