Berita

Share :

Harian Bisnis Indonesia, 22 April 2010


Menkeu bantah intervensi kasus Paulus

Panja Pajak DPR akan buka kasus lama     
          
JAKARTA: Kementerian Keuangan menilai penghentian penyidikan dugaan penggelapan pajak oleh Komisaris PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, Paulus Tumewu, sudah sesuai dengan ketentuan.

Lapangan Banteng juga membantah ada intervensi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas kasus itu.

Kementerian Keuangan sepertinya kurang nyaman dengan munculnya pemberitaan tentang kasus pajak yang diungkap oleh Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) dalam forum Panitia Kerja Perpajakan di Komisi III DPR, Selasa.

Pasalnya, APPI menuding penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) dugaan penggelapan pajak oleh Paulus Tumewu melanggar hukum.

Bahkan, Kementerian Keuangan mewanti-wanti pihak yang mereka anggap telah mencemarkan nama baik Menkeu terkait informasi menyesatkan itu. Kemarin petang, Kementerian Keuangan khusus menggelar konferensi untuk menangkis tudingan tersebut.

"Kami juga diminta untuk mempelajari kalau sekiranya ada pencemaran nama baik, kita akan lakukan proses hukum. Siapa pun yang memberikan informasi itu akan kita laporkan," tegas Indra Surya, Pjs Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan.

Menurut Indra, Menkeu telah memberikan arahan kepada para stafnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Muhammad Iqbal Alamsyah menerangkan penyidikan kasus tersebut dimulai pada 2005 terhadap laporan pajak Paulus Tumewu untuk tahun pajak 2004. Paulus diduga tidak melaporkan sebagian penghasilannya dalam SPT tahunan PPh orang pribadi.

Hasil penyidikan tersebut kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung guna ditindaklanjuti karena Paulus terbukti melanggar Pasal 39 Ayat 1c UU No.16/2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp7,99 miliar.

Namun, atas nama penerimaan negara, lanjut Iqbal, Menkeu dimungkinkan meminta kepada Jaksa Agung agar proses penyidikan kasus tersebut dihentikan sesuai dengan undang-undang yang sama Pasal 44B karena Paulus telah melunasi pokok pajak tertunggak Rp7,99 miliar sekaligus sanksi administrasinya sebesar 400% atau Rp31,97 miliar.

Setoran pokok pajaknya yang berjumlah Rp7,99 miliar itu dibayar 28 November 2005 dengan nomor NTPN 0508000212141406.

"Sedangkan sanksinya berupa denda empat kali lipat dari tunggakannya dibayar 31 Oktober 2006 Rp31,97 miliar dengan nomor NTPN 1109070214000507," paparnya.

Indra menambahkan penghentian penyidikan kasus tersebut berangkat dari surat permintaan dari Paulus kepada Menkeu tertanggal 11 Me 2006 setelah yang bersangkutan menunjukkan itkikad baik dengan melunasi pokok pajak tertunggak sekaligus dendanya.

Surat tersebut kemudian diteruskan ke bawahannya untuk diproses untuk kemudian diterbitkan SKPP dan dilayangkan ke Kejaksaan Agung pada 16 oktober 2006.

"Atas dasar surat tersebut kemudian, Kejaksaan Agung menjawabnya pada 19 Oktober 2006 yang di dalamnya Kejaksaan Agung juga mencantumkan Pasal 44B Undang-Undang KUP sebagai dasar hukumnya," ujarnya.

Berbeda dengan angka yang disebut Indra, laporan APPI menyebutkan nominal pajak yang digelapkan oleh Paulus Tumewu berjumlah Rp399 miliar atau jauh lebih besar dari perhitungan Kementerian Keuangan yang hanya Rp7,99 miliar ditambah denda Rp31,97 miliar.

Konsultan pajak Paulus waktu itu adalah Teguh Boentoro dari P&B Co. Ketika Bisnis mencoba mengonfirmasi, telepon seluler yang bersangkutan tidak aktif.

"Kami belum menuju ke sana [Rp399 miliar]. Yang kami bicarakan ini adalah tunggakan pajak Paulus selaku wajib pajak orang pribadi. Kami akan lihat lagi [berkasnya], kalau memang ada yang perlu dilihat," tandas Indra tanpa memberi keterangan lebih rinci mengenai perbedaan hitung tersebut.

Panggil pihak terkait

Terkait dengan laporan dari APPI, Panja Pengawas Penegakan Hukum DPR segera mendalami kasus pajak Paulus Tumewu dan memanggil pihak-pihak yang terkait.

"Kemarin [Selasa], Panja mendengar semua laporan dari APPI. Selanjutnya kami akan membuka kembali semua kasus pajak yang dihentikan atau tidak lagi terdengar kelanjutan penyelesaiannya," ungkap Bambang Soesatyo, anggota Panja Pengawas Penegakan Hukum DPR, kemarin.

Selain kasus pajak Paulus , Panja akan membuka kembali soal pajak Asian Agri, perusahaan multimedia, dan beberapa kasus di Ditjen Bea dan Cukai.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Sebut Ditjen Pajak Masih Rawan Gratifikasi
republika.co.id, 25 April 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melihat adanya potensi kerawanan dalam pengurusan pajak di direktorat jenderal pajak (DJP) kemenkeu. Antara lain ...

2.

AHOK : Iklan WIN-HT di Bus Tak Bayar Pajak
beritametro.co.id, 25 April 2014

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali geram soal pajak reklame di bus. Dia menemukan pernyataan bahwa iklan partai ...

3.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

4.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

5.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

show all Berita