Berita

Share :

Harian Bisnis Indonesia, 21 April 2010


Kasus pajak Paulus Tumewu diungkit

JAKARTA: Penghentian penuntutan dugaan penggelapan pajak senilai Rp399 miliar atas nama Paulus Tumewu, pemilik dan komisaris utama Grup Ramayana, kembali dipersoalkan.

Kali ini yang mengungkit adalah Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) dalam forum Panja Perpajakan di Komisi III DPR, kemarin.

Sasmito Hadinagoro, Sekjen APPI, mengungkapkan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 terhadap kasus dugaan penggelapan pajak Paulus Tumewu melanggar hukum, karena kasus itu sudah berstatus P-21 (berkas dinyatakan lengkap) sehingga harus berlanjut ke proses penuntutan.

"Pemberian SKPP itu dimungkinkan karena adanya campur tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati," katanya.

Sasmito berpendapat meski Paulus telah melunasi tunggakan pajak beserta denda, karena kasus itu sudah P-21 maka tetap harus berlanjut ke penuntutan.

Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari APPI terkait penerbitan SKPP atas kasus Paulus Tumewu.

"Kami akan memanggil semua pihak yang dianggap terkait, mulai dari penyidik pajak, penyidik di Kejagung, konsultan pajak, dan pejabat lainnya," katanya.

Konsultan pajak Paulus waktu itu adalah Teguh Boentoro dari P&B Co. Ketika Bisnis mencoba mengkonfirmasi, telepon seluler yang bersangkutan tidak aktif.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo tidak berkomentar banyak ketika ditanya kasus Paulus tersebut. "Itu domain Kejagung [karena sudah P-21]," katanya.

Berdasarkan catatan, Paulus Tumewu ditangkap Polri bersama Ditjen Pajak pada 31 Agustus 2005. Adik ipar Eddy Tanzil-buron kasus L/C PT Golden Key-itu dituding melanggar pasal 39 ayat 1b huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kecilkan omzet

Paulus disangka sengaja mengecilkan omzet yang diterima Ramayana dan tidak mengisi surat pemberitahuan pajak (SPT) dengan benar, sehingga diduga merugikan negara Rp399 miliar.

Meski kasus itu sudah P-21 dan tinggal berlanjut ke penuntutan, dengan surat permintaan dari Menkeu kepada Jaksa Agung, Paulus dibebaskan dari tuntutan pidana setelah membayar tunggakan PPh Rp7,99 miliar beserta denda 400%.

Padahal, permintaan Menkeu kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pasal 44B ayat (1) dan (2) UU KUP saat itu, adalah penghentian penyidikan, bukan penghentian penuntutan.

Dradjad H. Wibowo, waktu itu anggota Komisi XI DPR, mempersoalkan utang pajak Paulus dari sebelumnya Rp399 miliar lalu menciut jadi Rp7,99 miliar.

Saat itu, Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Darmin Nasution berkukuh bahwa surat ketetapan pajak (SKP) Paulus Tumewu ada. Namun, keduanya tidak pernah bersedia menunjukkan salinan berikut nomor SKP Paulus. Informasi yang beredar menyebutkan SKP Paulus bernomor 000-000-000-000.

show all Berita

Others Berita


1.

Masih Berkasus Pajak, Berau Optimistis Ekspor
Harian Kontan, 18 September 2014

JAKARTA. PT Berau Coal, perusahaan pemegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) tengah tersangkut persoalan tunggakan pajak senilai Rp 72 miliar. ...

2.

Piutang Pajak Negara Harus Ditagih Lunas
koran-jakarta.com, 18 September 2014

JAKARTA – Meningkatnya nilai penyisihan piutang tidak tertagih, termasuk di dalamnya piutang pajak negara, harus menjadi perhatian serius pemerintah mendatang. Sebab, sebagian ...

3.

Ditjen Pajak dan Polda Banten Jalin Kerja Sama Penegakan Hukum
detikfinance.com, 17 September 2014

Serang -Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Banten menjalin kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Banten. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan ...

4.

Tumbelaka Tegaskan Sweeping Pajak Kendaraan Mewah Luar Daerah
beritamanado.com, 17 September 2014

Manado – Walaupun sangat mendukung pelaksanaan sweeping pajak kendaraan oleh pihak Dispenda, namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menyatakan agar Dispenda ...

5.

Petani Kecil Tetap Terbebas dari PPN
Harian Kontan, 16 September 2014

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk pertanian. Alasannya, pengenaan PPN 10% dapat merugikan petani. ...

show all Berita