Berita

  • 21 Apr 2010
  • Harian Bisnis Indonesia

Kasus pajak Paulus Tumewu diungkit

JAKARTA: Penghentian penuntutan dugaan penggelapan pajak senilai Rp399 miliar atas nama Paulus Tumewu, pemilik dan komisaris utama Grup Ramayana, kembali dipersoalkan.

Kali ini yang mengungkit adalah Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) dalam forum Panja Perpajakan di Komisi III DPR, kemarin.

Sasmito Hadinagoro, Sekjen APPI, mengungkapkan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan Agung pada 2006 terhadap kasus dugaan penggelapan pajak Paulus Tumewu melanggar hukum, karena kasus itu sudah berstatus P-21 (berkas dinyatakan lengkap) sehingga harus berlanjut ke proses penuntutan.

"Pemberian SKPP itu dimungkinkan karena adanya campur tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati," katanya.

Sasmito berpendapat meski Paulus telah melunasi tunggakan pajak beserta denda, karena kasus itu sudah P-21 maka tetap harus berlanjut ke penuntutan.

Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari APPI terkait penerbitan SKPP atas kasus Paulus Tumewu.

"Kami akan memanggil semua pihak yang dianggap terkait, mulai dari penyidik pajak, penyidik di Kejagung, konsultan pajak, dan pejabat lainnya," katanya.

Konsultan pajak Paulus waktu itu adalah Teguh Boentoro dari P&B Co. Ketika Bisnis mencoba mengkonfirmasi, telepon seluler yang bersangkutan tidak aktif.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo tidak berkomentar banyak ketika ditanya kasus Paulus tersebut. "Itu domain Kejagung [karena sudah P-21]," katanya.

Berdasarkan catatan, Paulus Tumewu ditangkap Polri bersama Ditjen Pajak pada 31 Agustus 2005. Adik ipar Eddy Tanzil-buron kasus L/C PT Golden Key-itu dituding melanggar pasal 39 ayat 1b huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kecilkan omzet

Paulus disangka sengaja mengecilkan omzet yang diterima Ramayana dan tidak mengisi surat pemberitahuan pajak (SPT) dengan benar, sehingga diduga merugikan negara Rp399 miliar.

Meski kasus itu sudah P-21 dan tinggal berlanjut ke penuntutan, dengan surat permintaan dari Menkeu kepada Jaksa Agung, Paulus dibebaskan dari tuntutan pidana setelah membayar tunggakan PPh Rp7,99 miliar beserta denda 400%.

Padahal, permintaan Menkeu kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pasal 44B ayat (1) dan (2) UU KUP saat itu, adalah penghentian penyidikan, bukan penghentian penuntutan.

Dradjad H. Wibowo, waktu itu anggota Komisi XI DPR, mempersoalkan utang pajak Paulus dari sebelumnya Rp399 miliar lalu menciut jadi Rp7,99 miliar.

Saat itu, Menkeu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Darmin Nasution berkukuh bahwa surat ketetapan pajak (SKP) Paulus Tumewu ada. Namun, keduanya tidak pernah bersedia menunjukkan salinan berikut nomor SKP Paulus. Informasi yang beredar menyebutkan SKP Paulus bernomor 000-000-000-000.
  • 21 Apr 2010
  • Harian Bisnis Indonesia