Berita

Share :

Kontan Online, 25 Februari 2010


Komite Pengawas Pajak Belum juga Terbentuk

JAKARTA. Hingga kini Menteri Keuangan belum juga membentuk Komite Pengawas Perpajakan. Padahal payung hukum kelahiran lembaga ini, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sudah melaju sejak Januari 2008 lalu.

Menurut Ketua Panitia Seleksi Keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan Mulia P. Nasution, pihaknya masih menyeleksi calon anggota komite tersebut. "Masih dalam proses," kata Mulia, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kemarin (24/2).

Nantinya, lembaga yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri ini bakal beranggotakan lima orang. Mereka akan menjalani fungsi pengawasan dan bisa meminta keterangan dari aparat pajak.

Wakil Ketua Komisi Keuangan (XI) DPR Melchias Marcus Mekeng mendesak, Menteri Keuangan segera membentuk Komite Pengawas Perpajakan. "Secepatnya agar reformasi perpajakan jadi utuh," ujarnya.



Martina Prianti

show all Berita

Others Berita


1.

Ditjen Pajak dan Polda Banten Jalin Kerja Sama Penegakan Hukum
detikfinance.com, 17 September 2014

Serang -Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Banten menjalin kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Banten. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan ...

2.

Tumbelaka Tegaskan Sweeping Pajak Kendaraan Mewah Luar Daerah
beritamanado.com, 17 September 2014

Manado – Walaupun sangat mendukung pelaksanaan sweeping pajak kendaraan oleh pihak Dispenda, namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menyatakan agar Dispenda ...

3.

Petani Kecil Tetap Terbebas dari PPN
Harian Kontan, 16 September 2014

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk pertanian. Alasannya, pengenaan PPN 10% dapat merugikan petani. ...

4.

Krakatau Posco Energy Harapkan Pembebasan Pajak
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS — PT Krakatau Posco Energy berharap dapat diikutsertakan sebagai perusahaan yang layak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Perusahaan yang bergerak dalam ...

5.

Gunakan Surveyor Bodong, Ratusan Triliun Pajak Pertambangan Melayang
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sucofindo (Persero) memperkirakan ada ratusan triliun rupiah pajak pertambangan yang tidak masuk ke kas negara. Pasalnya, perusahaan pertambangan ...

show all Berita