Berita

Share :

Kontan Online, 25 Februari 2010


Komite Pengawas Pajak Belum juga Terbentuk

JAKARTA. Hingga kini Menteri Keuangan belum juga membentuk Komite Pengawas Perpajakan. Padahal payung hukum kelahiran lembaga ini, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sudah melaju sejak Januari 2008 lalu.

Menurut Ketua Panitia Seleksi Keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan Mulia P. Nasution, pihaknya masih menyeleksi calon anggota komite tersebut. "Masih dalam proses," kata Mulia, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kemarin (24/2).

Nantinya, lembaga yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri ini bakal beranggotakan lima orang. Mereka akan menjalani fungsi pengawasan dan bisa meminta keterangan dari aparat pajak.

Wakil Ketua Komisi Keuangan (XI) DPR Melchias Marcus Mekeng mendesak, Menteri Keuangan segera membentuk Komite Pengawas Perpajakan. "Secepatnya agar reformasi perpajakan jadi utuh," ujarnya.



Martina Prianti

show all Berita

Others Berita


1.

Neraca Kian Enteng Jika Raih Keringanan Pajak, Analis menilai: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk bisa berhemat jika meraih keringanan pajak
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) tengah meminta keringanan pajak berupa tax holiday ke pemerintah. Ini karena TKIM sedang membangun ...

2.

Tarik Dana WNI, Sistem Pajak Harus Diubah
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Dana simpanan Warga Negara Indonesia (WNI) di perbankan luar negeri diperkirakan jauh lebih besar dibanding dengan di dalam negeri. Pemerintah perlu ...

3.

Tambah Penerimaan Pajak, Jokowi Kejar Wajib Pajak Nakal
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Seretnya penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian khusus dari pemerintahan baru terpilih. Karenanya, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko ...

4.

Target Belum Tercapai, DKI Perpanjang Waktu Pembayaran PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memperpanjang waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga akhir September 2014. Pasalnya, hingga ...

5.

NJOP DKI Naik, Warga Tunda Bayar PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tahun ini tidak dapat mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp6,5 ...

show all Berita