Berita

Share :

Medan Bisnis, 21 Desember 2007


Kadispenda Sumut Optimis Mampu Lampaui Target PAD

Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Propinsi Sumatera Utara H Sjafaruddin SH MM optimis pihaknya mampu melampaui target menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) Sumut yang telah dipatok dalam APBD 2007. Sebab, hingga akhir November 2007 realisasi PAD Sumut telah melampaui target de-ngan perolehan sebesar Rp 1,576 triliun atau 104,87% dari target APBD sebesar Rp 1,502 triliun.

Sjafaruddin mengatakan, perolehan PAD pada posisi akhir November 2007 tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp 1,424 triliun, retribusi daerah Rp 11,566 miliar, hasil perusahaan milik daerah Rp 72,988 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 66,866 miliar.

“Perolehan PAD tersebut masih didominasi oleh pajak daerah,” ujar Syafaruddin kepada wartawan, Selasa (18/12) didampingi Kasubdis Bina Program Drs Victor Lumbanraja MAP MSP, Kasubdis PKB/ KAA Drs H Hadi Winarno MM, Kasubdis Pajak ABT/ APU Drs H Raslan Sitompul serta Kasubdis Retribusi dan PLL H Muhammad Lubis SE.

Khusus sektor pajak daerah senilai Rp 1,424 triliun, diperoleh dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 513,862 miliar atau 92,92% dari target sebesar Rp 553 miliar, pajak kendaraan di atas air (PKAA) Rp 33,355 juta (74,12%) dari target sebesar Rp 45 juta, bea balik nama kendaraaan bermotor (BBN-KB) Rp 543,762 miliar (112,12%) dari target sebesar Rp 485 miliar.

Selain itu, pajak daerah juga berasal dari bea balik nama kendaraan di atas air (BBN-KAA) Rp 1,72 juta (34,48%) dari target penerimaan sebesar Rp 5 juta, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) Rp 346,448 miliar (92,24%) dari target penerimaan sebesar Rp 360 miliar, pajak air permukaan umum (APU) sebesar Rp 9,798 miliar (159,04%) dari target sebesar Rp 6,16 miliar, pajak air bawah tanah (ABT) Rp 10,889 miliar atau 72,41% dari target penerimaan Rp 15,039 miliar. Sedangkan retribusi daerah sebesar Rp 11,566 miliar atau 108,04% dari target penerimaan sebesar Rp 10,706 miliar.

Kadispenda juga merincikan hasil perusahaan milik daerah sebesar Rp 72,988 miliar, terdiri dari PDAM Tirtanadi sebesar Rp 3,675 miliar, PT Perkebunan sebesar Rp 5,15 miliar, PD Perhotelan sebesar Rp 455 juta, PT Kawasan Industri Medan sebesar Rp 275,14 juta dan PT Bank Sumut sebesar Rp 63,433 miliar, sedangkan PT Aneka Industri dan Jasa sampai akhir November 2007 belum memberikan kontribusinya.

Pendapatan lainnya adalah berupa lain-lain PAD yang sah, yakni sampai akhir November 2007 telah terealisasi Rp 66,866 miliar bersumber dari hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan senilai Rp 1,707 miliar, jasa giro Rp 26,438 miliar, pendapatan bunga Rp 2,318 miliar, kerugian barang daerah Rp 1 juta, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan Rp 416,7 juta, pendapatan denda pajak Rp 13,061 miliar serta penerimaan lain-lain Rp 22,922 miliar.

Selain penerimaan dari pajak daerah, sampai akhir November 2007 Propsu juga telah memperoleh penerimaan dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp 217,161 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp 1,724 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp 657,357 miliar dan dana penyeimbang Rp 11,98 miliar serta hibah Rp 3,448 miliar.
 
mulyadi hutahaean

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita