Berita

  • 8 Feb 2010
  • Detik Finance

Menguak Alasan KPC Menggugat Ditjen Pajak

Jakarta - Sengketa pajak antara sebuah perusahaan swasta raksasa, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan Direktorat Jenderal Pajak semakin mencuat. Bahkan Ditjen Pajak memasukkan KPC dalam daftar 10 penunggak pajak terbesar.

KPC kini tengah melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Ditjen Pajak yang dinilai telah melanggar prosedur hukum yang berlaku.

"KPC selalu membayarkan pajaknya kepada Ditjen Pajak secara teratur," tegas pengacara KPC Aji Wijaya saat berbincang-bincang dengan detikFinance, Minggu (7/2/2010).

Menurut Aji, KPC selalu mematuhi kewajiban pajak sesuai prosedur yang berlaku. Jika memang terdapat kekurangan sebagaimana ditetapkan dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak), lanjut Aji, KPC selalu memenuhi kewajibannya.

"Masalahnya, untuk SKP tahun pajak 2007, tidak pernah keluar pernyataan adanya kekurangan pajak dari Ditjen Pajak. Kok tiba-tiba sekarang Ditjen Pajak malah melakukan penyidikan?" ujarnya.

Aji menjelaskan, KPC tidak pernah menerima SKP tahun pajak 2007, padahal perseroan telah melakukan pembayaran pajak. Malah, lanjut Aji, KPC sudah berulang kali menanyakan ke Ditjen Pajak soal SKP yang tidak dikeluarkan tersebut.

"Kami sudah menanyakan berulang kali soal SKP tersebut, tidak pernah ada respons. Dan tiba-tiba saja, respon yang kami terima kok malah penyidikan," tegas Aji.

Sebagaimana diketahui, KPC bersama PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Arutmin Indonesia dinilai telah lalai membayarkan pajaknya untuk tahun pajak 2007. Nilainya kekurangan bayar pajak yang ditudingkan Ditjen Pajak pada 3 perusahaan tersebut sebesar Rp 2,1 triliun.  Ditjen Pajak kini tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tersebut.

"Masalahnya, hingga saat ini tidak ada keterangan dari Ditjen Pajak mengenai alasan tudingan tersebut. Kalau KPC kekurangan bayar pajak, seharusnya itu diberitahukan pada SKP tahun pajak 2007, namun SKP itu saja tidak pernah dikeluarkan oleh Ditjen Pajak," ujar Aji.

Nah, menurut Aji, mekanisme penyidikan pajak ini pun bermasalah. Sebab tidak sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Aji, Ditjen Pajak mendadak mengajukan surat pemeriksaan bukti permulaan tertanggal 4 Maret 2009. Atas alasan tersebut, Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan terhadap pajak KPC tahun pajak 2007.

"KPC yang sebelumnya tidak pernah menerima SKP yang menyatakan kekurangan pajak kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan pajak," tutur Aji.

Dan pada 8 Desember 2009, jelas Aji, pengadilan pajak telah memutuskan kalau KPC tidak bermasalah dengan pajaknya, sehingga secara otomatis membatalkan surat pemeriksaan bukti permulaan 4 Maret 2009 yang diajuka Ditjen Pajak.

"Namun keputusan itu tidak digubris oleh Ditjen Paja. Padahal secara hukum, dengan dibatalkannya pemeriksaan bukti permulaan 4 Maret 2009, dengan sendirinya membatalkan seluruh proses tudingan Ditjen Pajak," jelas Aji.

Menurut Aji, Ditjen Pajak kemudian malah melanjutkan ke tahap penyidikan yang merupakan tahap lanjutan dari pemeriksaan bukti permulaan. Terbukti, ungkap Aji, surat pemanggilan atas manajemen KPC masih diterima hingga 15 Januari 2010.

"Kami masih menerima surat pemanggilan dari Ditjen Pajak hingga 15 Januari 2010. Tindakan ini kami nilai telah berjalan di luar koridor hukum. Oleh sebab itu, KPC kemudian mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Ditjen Pajak yang telah bertindak sewenang-wenang," ujarnya.

Kendati demikian, Aji menegaskan kalau tujuan KPC bukanlah menghentikan penyidikan tanpa alasan yang jelas.

"Kalau Ditjen Pajak mau melakukan penyidikan ya silahkan, asal sesuai koridor hukum yang berlaku. Kita kan hidup di negara hukum, ya kita hormati hukum yang berlaku. Ini kan sudah dibatalkan oleh pengadilan pajak pada 8 Desember 2009, kok Ditjen Pajak malah naik ke tahap penyidikan?" papar Aji.

Indro Bagus SU

  • 8 Feb 2010
  • Detik Finance