Berita

Share :

Suara Merdeka, 26 Agustus 2009


Diminta Tak Terapkan Tarif Maksimal

JAKARTA-Daerah diminta tidak menerapkan tarif maksimal dalam impelementasi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang baru disahkan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan situasi ekonomi dalam dua sampai tiga tahun ke depan masih dibayangi kesulitan.

’’Daerah harus tahu hal tersebut,’’ ujarnya setelah dengar pendapat UU PDRD antara beberapa asosiasi industri dan pemerintah di Kantor KPPOD, Jakarta, kemarin.

Ia berharap daerah tidak menerapkan tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam UU PDRD. Dicontohkan jika pajak kendaraan bermotor diterapkan maksimal 10%, akan berimbas pada kenaikan biaya logistik.

’’Banyak perusahaan menggunakan kendaraan operasional. Nanti bisa menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan harga jual,’’ tuturnya.

Sofyan mengusulkan agar pemda melakukan implementasi secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak secara tiba-tiba dan menganggu inflasi.
Selain itu, penerapan pajak daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor, harus diperjelas apakah ditujukan bagi perorangan atau badan.

Menurut dia, close list dalam UU PDRD sangat positif bagi dunia usaha. Hal itu memberi kepastian pajak dan retribusi daerah mana saja yang boleh dan tidak boleh dipungut.

’’Kita tahu persis batas maksimal dan minimal yang boleh dipungut. Tapi daerah tidak ada yang mau memberi insentif,’’ tegasnya.
Sejauh ini ia menilai daerah tidak ramah terhadap pengusaha.

Padahal pengusaha berkontribusi terhadap penerimaan pajak dan investasi. ’’Itu terbukti pada banyak perda bermasalah dan sikap pemda dalam pelaksanaan (peraturan perundang-undangan),’’ tandasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah baik pusat maupun daerah serius dalam implementasi UU tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi.

Agung menyarankan agar daerah melihat UU PDRD sebagai instrumen insentif bagi dunia usaha. ’’Daerah harus melihat jangka panjang. Kalau diterapkan tarif maksimal, nanti ada dampaknya,’’ ujarnya.

Berkelanjutan

Sementara itu jika pemda memberi insentif bagi dunia usaha, akan ada efek berkelanjutan terhadap perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.’’Poinnya untuk peningkatan PDRD bukan PAD (Pendapatan Asli Daerah),’’ tegasnya.

UU PDRD, kata dia, menimbulkan persoalan karena pajak yang semula di pusat akan dialihkan ke daerah. Untuk itu baik pemerintah pusat maupun daerah harus mempersiapkan sistem teknologi informasi perpajakan, sehingga penerimaan pajak modern bisa memisahkan mana bagian provinsi dan mana bagian kabupaten atau kota.

Termasuk pengawasan earmarking atau pembagian peruntukan hasil penerimaan PDRD. ’’Misalnya pajak rokok yang harus dialokasikan untuk anggaran kesehatan,’’ ungkapnya.

Direktur PDRD Ditjen Perimbangan Keuangan Depkeu Budi Sitepu menyatakan pemerintah masih menggodok 3 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta beberapa peraturan bersama Menkeu dan Mendagri.

’’Dalam masa transisi implementasi UU PDRD, kami lakukan evaluasi perda-perda yang menghambat investasi. Kami percepat agar perda-perda itu bisa dibatalkan,’’ jelasnya.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang. Di tingkat kabupaten dan kota akan dievaluasi Gubernur, sedangkan di tingkat provinsi dievaluasi Mendagri.

Jika suatu perda dinyatakan batal, masyarakat atau dunia usaha boleh tidak membayar pajak yang dipungut daerah itu. Pembatalan diresmikan lewat SK Mendagri dan Menkeu.

Pemerintah pusat juga akan meyakinkan pemda bahwa penerapan tarif PDRD maksimal belum tentu sejalan dengan peningkatan PAD.’’Ada produk industri yang sifatnya elastik. Jika diterapkan tarif tinggi, akan terganggu,’’ tambahnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Pemalsu Pajak Kena Denda Rp 494 Miliar
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494,89 miliar subsider tiga bulan penjara kepada terdakwa ...

2.

Ditjen Pajak Kesulitan, Akuntan Diminta Cegah Transfer Pricing
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara yang terbatas dalam menindak pelaku transfer pricing atawa transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha ...

3.

Sulit Hentikan Penghindaran Pajak
koran-jakarta.com, 19 September 2014

JAKARTA – Aksi transfer pricing yang masih marak sulit dihentikan selama tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Tanpa penurunan ...

4.

Jokowi Genjot Penerimaan Pajak, Mau 'Peras' Pengusaha? Ini Jawaban Jokowi
bisnis.com, 19 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden terpilih Joko Widodo akan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak untuk memperlebar ruang fiskal. Ia meminta kalangan pengusaha taat bayar ...

5.

Penerimaan Pajak Tumbuh Tipis
republika.co.id, 19 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak diklaim lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 15 Teptember 2014, persentase penerimaan mencapai 61 ...

show all Berita