Berita

Share :

Suara Merdeka, 26 Agustus 2009


Diminta Tak Terapkan Tarif Maksimal

JAKARTA-Daerah diminta tidak menerapkan tarif maksimal dalam impelementasi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang baru disahkan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan situasi ekonomi dalam dua sampai tiga tahun ke depan masih dibayangi kesulitan.

’’Daerah harus tahu hal tersebut,’’ ujarnya setelah dengar pendapat UU PDRD antara beberapa asosiasi industri dan pemerintah di Kantor KPPOD, Jakarta, kemarin.

Ia berharap daerah tidak menerapkan tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam UU PDRD. Dicontohkan jika pajak kendaraan bermotor diterapkan maksimal 10%, akan berimbas pada kenaikan biaya logistik.

’’Banyak perusahaan menggunakan kendaraan operasional. Nanti bisa menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan harga jual,’’ tuturnya.

Sofyan mengusulkan agar pemda melakukan implementasi secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak secara tiba-tiba dan menganggu inflasi.
Selain itu, penerapan pajak daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor, harus diperjelas apakah ditujukan bagi perorangan atau badan.

Menurut dia, close list dalam UU PDRD sangat positif bagi dunia usaha. Hal itu memberi kepastian pajak dan retribusi daerah mana saja yang boleh dan tidak boleh dipungut.

’’Kita tahu persis batas maksimal dan minimal yang boleh dipungut. Tapi daerah tidak ada yang mau memberi insentif,’’ tegasnya.
Sejauh ini ia menilai daerah tidak ramah terhadap pengusaha.

Padahal pengusaha berkontribusi terhadap penerimaan pajak dan investasi. ’’Itu terbukti pada banyak perda bermasalah dan sikap pemda dalam pelaksanaan (peraturan perundang-undangan),’’ tandasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah baik pusat maupun daerah serius dalam implementasi UU tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi.

Agung menyarankan agar daerah melihat UU PDRD sebagai instrumen insentif bagi dunia usaha. ’’Daerah harus melihat jangka panjang. Kalau diterapkan tarif maksimal, nanti ada dampaknya,’’ ujarnya.

Berkelanjutan

Sementara itu jika pemda memberi insentif bagi dunia usaha, akan ada efek berkelanjutan terhadap perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.’’Poinnya untuk peningkatan PDRD bukan PAD (Pendapatan Asli Daerah),’’ tegasnya.

UU PDRD, kata dia, menimbulkan persoalan karena pajak yang semula di pusat akan dialihkan ke daerah. Untuk itu baik pemerintah pusat maupun daerah harus mempersiapkan sistem teknologi informasi perpajakan, sehingga penerimaan pajak modern bisa memisahkan mana bagian provinsi dan mana bagian kabupaten atau kota.

Termasuk pengawasan earmarking atau pembagian peruntukan hasil penerimaan PDRD. ’’Misalnya pajak rokok yang harus dialokasikan untuk anggaran kesehatan,’’ ungkapnya.

Direktur PDRD Ditjen Perimbangan Keuangan Depkeu Budi Sitepu menyatakan pemerintah masih menggodok 3 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta beberapa peraturan bersama Menkeu dan Mendagri.

’’Dalam masa transisi implementasi UU PDRD, kami lakukan evaluasi perda-perda yang menghambat investasi. Kami percepat agar perda-perda itu bisa dibatalkan,’’ jelasnya.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang. Di tingkat kabupaten dan kota akan dievaluasi Gubernur, sedangkan di tingkat provinsi dievaluasi Mendagri.

Jika suatu perda dinyatakan batal, masyarakat atau dunia usaha boleh tidak membayar pajak yang dipungut daerah itu. Pembatalan diresmikan lewat SK Mendagri dan Menkeu.

Pemerintah pusat juga akan meyakinkan pemda bahwa penerapan tarif PDRD maksimal belum tentu sejalan dengan peningkatan PAD.’’Ada produk industri yang sifatnya elastik. Jika diterapkan tarif tinggi, akan terganggu,’’ tambahnya.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

2.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

3.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

4.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

5.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

show all Berita