Berita

Share :

Medan Bisnis, 31 Maret 2009


KPP Rantauprapat Targetkan Perolehan Pajak Rp 535 Miliar

Rantauprapat - Kanwil DJP Sumut II menargetkan perolehan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp 2,8 triliun. Dari 8 KPP dibawahnya, KPP Pratama Rantauprapat dibebankan target sebesar Rp 535,5 miliar, atau lebih dari 20% dari total target Kanwil II Sumut.

Hal itu dikatakan Kepala Kanwil DJP Sumut II, Zulfiar diwakili Nokman Saragih  saat membuka acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan, di kantor KPP Pratama Rantauprapat di kawasan jalan A Yani Rantauprapat, Senin (30/3).

Lebih lanjut dikatakan, target tersebut meningkat dari Tahun Pajak (TP) tahun 2008, dimana saat itu KPP Rantauprapat dibebankan target sebesar Rp 406,9 miliar dengan realisasi Rp 454,1 M atau, over target sebesar 111,60%. .

Target tersebut diyakini akan dapat kembali tercapai. Potensi alam di kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara yang masih belum tergali secara optimal menjadi pendorong pencapaian target ini.

Hal ini khususnya dari sektor pertanian, perkebunan dan lainnya. “Labuhanbatu masih memiliki potensi yang belum dioptimalkan dalam menggali perpajakan,” jelasnya. Nokman juga mengatakan, KPP Pratama Rantauprapat masuk nominasi ke 5 dari 330 KPP yang ada se Indonesia sebagai kantor yang mampu capai target terbesar di TP2007 dan TP2008.

Sementara  Bupati Labuhanbatu HT Milwan  mengakui jika  peranan pajak dalam kegiatan pembangunan dan pekembangan daerah sangat penting. Oleh sebab itu, jajaran Pemkab Labuhanbatu akan mendukung dan siap bekerjasama dengan Dirjen Pajak dalam pelaksanaan tugas-tugas perpajakan. “Pajak berkontribusi sebagai salah satu sumber keuangan negara,” ujarnya.

Dari itu, katanya stakeholder yang ada agar agar dapat mendukung pencapaian pajak. “Bila perolehan pajak meningkat, maka APBD yang didistribusi melalui dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum (DAU) juga meningkat,” tuturnya.

Kepala KPP Pratama Rantauprapat, Ahmad Zufri kepada wartawan usai acara tersebut mengaku menyambut hangat dukungan aparatur pemerintah daerah setempat. Secara berkesinambungan, pihaknya akan terus melaksanakan kordinasi dan melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada aparatur Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Senada dengan itu, Jhonny salah seorang konsultan pajak di kota Rantauprapat mengaku kegiatan tersebut hal yang baik. Apalagi, dalam konteks mencapai tertib administrasi perpajakan. “Wajib Pajak (WP) agar tidak segan-segan datang melaporkan SPTnya ke Kantor Pajak setempat,” beber dia.

Karena, katanya, dengan modernisasi dan restrukturisasi organisasi Kantor Pajak dan Dirjen Pajak akan mampu memberi pelayanan perpajakan yang lebih optimal. “Semoga masyarakat (WP) memperoleh pelayanan perpajakan semakin mudah, cepat, tepat, nyaman dan tentunya transparan,” tandasnya. Pada kesempatan  itu Bupati menyampaikan langsung SPT pribadinya dan diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita