Berita

Share :

Medan Bisnis, 31 Maret 2009


KPP Rantauprapat Targetkan Perolehan Pajak Rp 535 Miliar

Rantauprapat - Kanwil DJP Sumut II menargetkan perolehan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp 2,8 triliun. Dari 8 KPP dibawahnya, KPP Pratama Rantauprapat dibebankan target sebesar Rp 535,5 miliar, atau lebih dari 20% dari total target Kanwil II Sumut.

Hal itu dikatakan Kepala Kanwil DJP Sumut II, Zulfiar diwakili Nokman Saragih  saat membuka acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan, di kantor KPP Pratama Rantauprapat di kawasan jalan A Yani Rantauprapat, Senin (30/3).

Lebih lanjut dikatakan, target tersebut meningkat dari Tahun Pajak (TP) tahun 2008, dimana saat itu KPP Rantauprapat dibebankan target sebesar Rp 406,9 miliar dengan realisasi Rp 454,1 M atau, over target sebesar 111,60%. .

Target tersebut diyakini akan dapat kembali tercapai. Potensi alam di kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara yang masih belum tergali secara optimal menjadi pendorong pencapaian target ini.

Hal ini khususnya dari sektor pertanian, perkebunan dan lainnya. “Labuhanbatu masih memiliki potensi yang belum dioptimalkan dalam menggali perpajakan,” jelasnya. Nokman juga mengatakan, KPP Pratama Rantauprapat masuk nominasi ke 5 dari 330 KPP yang ada se Indonesia sebagai kantor yang mampu capai target terbesar di TP2007 dan TP2008.

Sementara  Bupati Labuhanbatu HT Milwan  mengakui jika  peranan pajak dalam kegiatan pembangunan dan pekembangan daerah sangat penting. Oleh sebab itu, jajaran Pemkab Labuhanbatu akan mendukung dan siap bekerjasama dengan Dirjen Pajak dalam pelaksanaan tugas-tugas perpajakan. “Pajak berkontribusi sebagai salah satu sumber keuangan negara,” ujarnya.

Dari itu, katanya stakeholder yang ada agar agar dapat mendukung pencapaian pajak. “Bila perolehan pajak meningkat, maka APBD yang didistribusi melalui dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum (DAU) juga meningkat,” tuturnya.

Kepala KPP Pratama Rantauprapat, Ahmad Zufri kepada wartawan usai acara tersebut mengaku menyambut hangat dukungan aparatur pemerintah daerah setempat. Secara berkesinambungan, pihaknya akan terus melaksanakan kordinasi dan melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada aparatur Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Senada dengan itu, Jhonny salah seorang konsultan pajak di kota Rantauprapat mengaku kegiatan tersebut hal yang baik. Apalagi, dalam konteks mencapai tertib administrasi perpajakan. “Wajib Pajak (WP) agar tidak segan-segan datang melaporkan SPTnya ke Kantor Pajak setempat,” beber dia.

Karena, katanya, dengan modernisasi dan restrukturisasi organisasi Kantor Pajak dan Dirjen Pajak akan mampu memberi pelayanan perpajakan yang lebih optimal. “Semoga masyarakat (WP) memperoleh pelayanan perpajakan semakin mudah, cepat, tepat, nyaman dan tentunya transparan,” tandasnya. Pada kesempatan  itu Bupati menyampaikan langsung SPT pribadinya dan diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Ditjen Pajak dan Polda Banten Jalin Kerja Sama Penegakan Hukum
detikfinance.com, 17 September 2014

Serang -Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Banten menjalin kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Banten. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan ...

2.

Tumbelaka Tegaskan Sweeping Pajak Kendaraan Mewah Luar Daerah
beritamanado.com, 17 September 2014

Manado – Walaupun sangat mendukung pelaksanaan sweeping pajak kendaraan oleh pihak Dispenda, namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menyatakan agar Dispenda ...

3.

Petani Kecil Tetap Terbebas dari PPN
Harian Kontan, 16 September 2014

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk pertanian. Alasannya, pengenaan PPN 10% dapat merugikan petani. ...

4.

Krakatau Posco Energy Harapkan Pembebasan Pajak
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS — PT Krakatau Posco Energy berharap dapat diikutsertakan sebagai perusahaan yang layak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Perusahaan yang bergerak dalam ...

5.

Gunakan Surveyor Bodong, Ratusan Triliun Pajak Pertambangan Melayang
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sucofindo (Persero) memperkirakan ada ratusan triliun rupiah pajak pertambangan yang tidak masuk ke kas negara. Pasalnya, perusahaan pertambangan ...

show all Berita