Pajak Ditarik, Jalan Tetap Rusak
Harian Seputar Indonesia,
12 Januari 2009
MEDAN(SINDO) – Kesal atas kekurangseriusan Pemerintah Kota dan DPRD Medan membenahi sejumlah jalan yang rusak membuat puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga Menggugat (Awam) berdemonstrasi.
“Kami meminta agar Pemko Medan memperbaiki jalan, tapi yang ada bukan perbaikan jalan, malah mereka beli mobil dinas.Apakah tidak ada uang untuk perbaikan jalan.Kami sudah membayar pajak, tapi begini keadaannya,” papar koordinator aksi Awam M Noor Noor dalam orasinya di depan Kantor DPRD Medan. Jika Pemko dan DPRD Medan tidak bersikap tegas dalam memperhatikan masalah jalan rusak ini, Awam akan mengajak masyarakat Medan untuk memboikot membayar pajak kepada Pemko Medan.
“Untuk apa membayar kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat yang menyumbang pajak,”tandasnya. Dalam aksi itu,Awam juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa berbagai perlengkapan untuk memperbaiki jalan rusak. Aksi ini sempat memacetkan ruas jalan di depan Kantor DPRD Medan.Mereka juga sempat melempar pintu masuk Gedung Dewan dengan pasir. Menanggapi aksi ini, anggota DPRD Medan Hendra DS menyatakan tidak ingin saling menyalahkan. Kondisi infrastruktur di Medan memang memprihatinkan.
“ Maka itu,dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 akan ditampung anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan,”paparnya. Sekarang ini, kondisi terakhir infrastruktur jalan Medan 2008 memang kupakkapik. Pada 2008 sekitar 50% program infrastruktur tidak jalan di Dinas Perumahan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum.Untuk tahun ini, sektor infrastruktur harus menyamai pagu anggaran sektor kesehatan dan pendidikan sebesar 20%.
“Sebab, kondisinya sudah rusak parah.Pada 2007-2008 banyak yang tidak bisa dilaksanakan karena kepala daerah tersangkut kasus hukum. Kami minta tahun ini semua proyek-proyek yang tertunda itu terlaksana sehingga persoalan infrastruktur ini bisa teratasi,”paparnya. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan sendiri mengusulkan anggaran sebesar Rp130 miliar dalam APBD 2009. Jumlah itu digunakan untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan drainase.
“Kami rencanakan Rp130 miliar dalam APBD 2009.Itu masih diusulkan,bergantung bagaimana pertimbangan tim anggaran eksekutif dan DPRD Medan tentunya,” tutur Kepala Subdinas Program Dinas PU Gunawan Surya Lubis belum lama ini. Anggaran itu sendiri dibagi 70% untuk jalan dan 30% untuk drainase.Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan drainase di kawasan tertentu terlebih dahulu. Tidak bisa sekaligus mengerjakan proyek itu bersamasama.
“Pada kasus tertentu memang bisa saja dikerjakan. Maka itu, kami akan mempelajari lagi untuk pengerjaan proyek tersebut di masa datang. Namun, hal itu tergantung bagaimana anggaran nanti. Prioritas pengerjaan ada, tapi memang tidak bisa mencakup seluruh kawasan di Kota Medan,”ujarnya. Sekretaris Daerah Kota Medan DzulmiEldin menyatakan sudah mengembalikan pajak yang ditarik dengan melakukan pembangunan.
Namun, dia mengakui tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakatdalamsatuwaktu. “Pembangunan itu ada, tapi tidak bisa merata,”ujarnya. Sebagai solusi, Eldin menyatakan akan memberikan anggaran semaksimal mungkin untuk sektor infrastruktur mencapai 30%.“Yang jelas, kami berkomitmen menyelesaikan persoalan infrastruktur ini,”pungkasnya.
“Untuk apa membayar kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat yang menyumbang pajak,”tandasnya. Dalam aksi itu,Awam juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa berbagai perlengkapan untuk memperbaiki jalan rusak. Aksi ini sempat memacetkan ruas jalan di depan Kantor DPRD Medan.Mereka juga sempat melempar pintu masuk Gedung Dewan dengan pasir. Menanggapi aksi ini, anggota DPRD Medan Hendra DS menyatakan tidak ingin saling menyalahkan. Kondisi infrastruktur di Medan memang memprihatinkan.
“ Maka itu,dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 akan ditampung anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan,”paparnya. Sekarang ini, kondisi terakhir infrastruktur jalan Medan 2008 memang kupakkapik. Pada 2008 sekitar 50% program infrastruktur tidak jalan di Dinas Perumahan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum.Untuk tahun ini, sektor infrastruktur harus menyamai pagu anggaran sektor kesehatan dan pendidikan sebesar 20%.
“Sebab, kondisinya sudah rusak parah.Pada 2007-2008 banyak yang tidak bisa dilaksanakan karena kepala daerah tersangkut kasus hukum. Kami minta tahun ini semua proyek-proyek yang tertunda itu terlaksana sehingga persoalan infrastruktur ini bisa teratasi,”paparnya. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan sendiri mengusulkan anggaran sebesar Rp130 miliar dalam APBD 2009. Jumlah itu digunakan untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan drainase.
“Kami rencanakan Rp130 miliar dalam APBD 2009.Itu masih diusulkan,bergantung bagaimana pertimbangan tim anggaran eksekutif dan DPRD Medan tentunya,” tutur Kepala Subdinas Program Dinas PU Gunawan Surya Lubis belum lama ini. Anggaran itu sendiri dibagi 70% untuk jalan dan 30% untuk drainase.Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan drainase di kawasan tertentu terlebih dahulu. Tidak bisa sekaligus mengerjakan proyek itu bersamasama.
“Pada kasus tertentu memang bisa saja dikerjakan. Maka itu, kami akan mempelajari lagi untuk pengerjaan proyek tersebut di masa datang. Namun, hal itu tergantung bagaimana anggaran nanti. Prioritas pengerjaan ada, tapi memang tidak bisa mencakup seluruh kawasan di Kota Medan,”ujarnya. Sekretaris Daerah Kota Medan DzulmiEldin menyatakan sudah mengembalikan pajak yang ditarik dengan melakukan pembangunan.
Namun, dia mengakui tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakatdalamsatuwaktu. “Pembangunan itu ada, tapi tidak bisa merata,”ujarnya. Sebagai solusi, Eldin menyatakan akan memberikan anggaran semaksimal mungkin untuk sektor infrastruktur mencapai 30%.“Yang jelas, kami berkomitmen menyelesaikan persoalan infrastruktur ini,”pungkasnya.
Fakhrur Rozi
Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UU Perpajakan merupakan himpunan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang disusun secara sistematis dan user ...
