Berita

Share :

Harian Kompas, 27 Desember 2008


Wajib Pajak Kecewa

Pemerintah Harus Pastikan Dananya Hanya untuk Kepentingan Publik

Jakarta, Kompas - Berakhirnya batas waktu penerapan program fasilitas penghapusan sanksi denda atas pajak kurang bayar tanggal 31 Desember membuat wajib pajak yang belum menyelesaikan urusan pajaknya panik. Mereka mendatangi kantor pelayanan pajak, Jumat (26/12), padahal petugas sedang cuti bersama.

”Mengecewakan. Katanya Ditjen Pajak ngejar target. Memasang iklan di mana-mana, terutama iklan Sunset Policy, tetapi kantor pelayanannya tutup hari ini tanpa pemberitahuan,” demikian isi pesan singkat yang dikirimkan ke Redaksi Kompas, kemarin.

Hal serupa dirasakan sejumlah wajib pajak saat mendapati Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa Lippo Karawaci tutup. Pemberitahuan tentang tutupnya KPP itu hanya disampaikan melalui selembar kertas HVS dengan tulisan menggunakan pulpen, ”Tutup, Buka kembali 30 Des 2008”.

”Mengecewakan, namanya kantor pelayanan, tetapi malah libur. Di kalender kan tidak merah. Kalau libur mestinya diumumkan dong di koran. Kami jadinya buang-buang waktu,” ujar seorang ibu yang membawa sejumlah berkas.

Menanggapi kekecewaan tersebut, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro justru menyayangkan perilaku wajib pajak yang menyelesaikan urusan perpajakannya saat batas waktu yang ditetapkan akan berakhir.

Namun, Ditjen Pajak menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan pajaknya pada beberapa hari terakhir karena membeludaknya animo masyarakat yang menyelesaikan urusan perpajakannya.

”Kita suka sekali mengurus segala sesuatunya saat last minute. Akibatnya berjubel di saat-saat akhir,” ujar Djoko Slamet.

Dijelaskan, meski pusat informasi di nomor telepon 021- 500200 sudah dimaksimalkan, tetap saja kewalahan. ”Kami akan all out ,” katanya.

Ditjen Pajak telah menambah jam kerja dan jam layanan kepada wajib pajak yang ingin mengurus pembayaran pajak kurang bayar, perbaikan surat pemberitahuan (SPT), atau membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Hilangnya satu hari kerja, yakni Jumat (26/12), dikompensasi dengan tambahan hari kerja pada Sabtu, tanggal 6, 13, serta 20 Desember 2008. ”Tanggal 31 Desember kami beroperasi hingga pukul 19.00,” tutur Djoko.

Menurut pengamat pajak Universitas Indonesia, Darussalam, keluhan terhadap pelayanan petugas pajak menjelang berakhirnya Sunset Policy tidak perlu terjadi jika program ini menjadi program nasional, bukan hanya program Ditjen Pajak.

Program ini seharusnya tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan karena akan memengaruhi penerimaan negara.

Darussalam mengingatkan agar pemerintah transparan dalam pengelolaan pajak. ”Pemerintah harus memastikan pajak yang terkumpul dapat dirasakan wajib pajak. Tak boleh untuk kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak,” ujarnya.

Wajib pajak bisa mengadu ke lembaga independen yang dibentuk undang-undang bila merasa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak sesuai dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik. ”Tugas ombudsman pajak menampung keluhan wajib pajak. Sayangnya, ombudsman pajak belum ada di Indonesia,” ujarnya.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita