Berita

Share :

Kontan Online, 9 Desember 2008


Pajak PPh Tinggal 1 %, Pengembang Baru Rusunami Siap Datang

JAKARTA. Lengkap sudah kebahagiaan pengembang rumah sederhana sehat (Rsh) dan Rumah Sederhana Milik (rusunami). Setelah kemarin BI Rate diturunkan 0,25 % alias 9,25 % dari 9,5 %, maka kini pajak penghasilan (Pph) diturunkan dari 5 % menjadi 1 %.

Nilai pajak ini adalah pajak final. Jadi berapapun nilai jual kotor rusunami dan RSh, maka aparat pajak langsung memotong sebesar 1 %. Sebelumnya, nilai PPh ini adalah 5 % dan bersifat progresif. 'Tentu saja ini kabar menggembirakan bagi pengembang,' kata Wakil Ketua Umum REI Bidang Rusunami, M Nawir, Senin, 8/12 di Jakarta.

Bahkan Deputi Bidang Perumahan Formal Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Zulfi Syarif Koto, bilang, PPh yang baru ini tercantum dalam PP no 71 thn 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah no 48 thn 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan. 'PP ini baru keluar pekan lalu sejak digulirkan dalam setahun ini,' katanya.

Tentu saja ini disambut penuh suka cita. Pasalnya dengan adanya insentif ini maka akan mendorong peluang munculnya pengembang baru ke sektor rusunami dan RSh. Mereka biasanya yang belum memiliki jam terbang tinggi.

Dengan adanya aturan ini, maka ada kepastian perhitungan pajak. Sehingga pengembang tidak merasa dikejar aparat pajak. Dulu, saat PPh masih progresif, pengembang harus membayar pajak 30 % dari keuntungan. 'Kalau sekarang, langsung dipotong 1 % tidak peduli pengembang untung atau rugi,' tandasnya.

Nah, dengan PPh baru ini, 2009 nanti, pertumbuhan RSh sekitar 25 % atau ada tambahan 30.000 unit. Sehingga pertumbuhannya menjadi 160.000 unit dari tahun 2008 sekitar 130.000 unit. 'Pada 2008 ini RSh sekitar 130.000 unit. Ini masih jauh lebih baik dibandingkan pada 2007 sekitar 120.000 unit,' tukasnya.

Sedangkan untuk pertumbuhan rusunami diperkirakan sama yaitu 25 %. Nilai itu setara dengan 30.000 unit. Jadi pada 2009, bakal ada pertumbuhan rusunami menjadi 160.000 unit. Dan pada 2008, cuma sekitar 130.000 unit.

Saat ini saja, sudah ada 30 group besar pengembang untuk berinvestasi di rusunami. Mereka siap membangun sekitar 315 menara rusunami di Jabodetabek. Sementara 115 menara siap dibangun pengembang di Batam, Surabaya, dan Bandung. Totalnya mencapai 425 menara.

Pengembang rusunami Bumi Sriwijaya Indah, Palembang, Alwi Bagir Mulachela bilang, perubahan PPh ini masih belum bisa menolong banyak. Pasalnya, untuk mendorong pertumbuhan properti, faktor likuiditas menjadi penting. Jadi dia berharap BI rate bisa kembali turun tahun depan. 'Kami perkirakan pada kuartal kedua 2009, BI rate turun ke 7 %,' katanya.

Cuma dengan PPh baru ini, pengembang menjadi tidak repot. Bisnis ini pun semakin menarik terutama bagi pengembang yang baru terjun. 'Makanya perlu melihat lagi kondisi perekonomian kita di tahun depan,' tukasnya.

Ali Imron

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita