Berita

Share :

Okezone.com, 23 Oktober 2008


PPN Ekspor JKP Diusulkan 0%

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang tak berwujud dikenakan PPN nol persen.

Ini merupakan terobosan baru, karena dalam UU PPN yang berlaku saat ini, tidak mengenal istilah ekspor JKP atau BKP tak berwujud.

"Untuk menetralkan pembebanan PPN dan memberikan kesempatan kepada pelaku jasa bersaing di pasar global, maka terhadap penyerahan jasa yang dilakukan pengusaha indonesia diluar wilayah pabean dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari Indonesia di luar wilayah pabean diperlakukan sebagai ekspor JKP/BKP dikenakan PPN dengan tarif nol persen," ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan penjelasan mengenai RUU Perubahan ketiga UU Nomor 8/1983 tentang PPN dan PPnBM didepan Pansus RUU PPN dan PPnBM DPR-RI, Jakarta, Kamis (22/10/2008).

Usulan ini merupakan hal baru. Pasalnya, menurut Menkeu, dalam UU PPN saat ini hanya mengenal ekspor BKP saja.

Oleh karena itu, diakuinya, jika usulan tersebut diterima, pemerintah masih kesulitan dalam melakukan pengawasan atas transaksi ekpor JKP/BKP tak berwujud ini.

Kendati demikian, ia berharap dengan pengaturan ini bisa mendorong peningkatan transaksi ekspor JKP/BKP tak berwujud.

"Akan sangat membanggakan sekali jika waralaba-waralaba Indonesia bisa bermunculan di kota-kota dunia, termasuk mungkin spa," pungkasnya.

Ade

show all Berita

Others Berita


1.

Penerimaan Pajak Terganggu LCGC
Harian Kontan, 30 September 2014

JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini masih jauh dari target. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, penerimaan pajak per 26 September, baru mencapai Rp 683 ...

2.

Penerimaan Pajak Masih Jauh Dari Target
republika.co.id, 30 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 baru Rp683 triliun, masih jauh dari target ...

3.

Insentif PPN Smelter Tak Pengaruhi Pajak
Harian Kontan, 29 September 2014

JAKARTA. Permintaan pengusaha pertambangan agar pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk smelter diperkirakan tak mengganggu penerimaan pajak. Soalnya, selama ini ...

4.

Hindari Denda Pajak 2 Persen
Sriwijaya Post, 29 September 2014

SRIPOKU.COM, MARTAPURA –Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU Timur mengingatkan kepada Wajib Pajak (WP) agar segera membayar pajak sebelum jatuh tempo pembayaran ...

5.

Pajak Ekspor Dihapus, Harga CPO Melonjak
Harian Kontan, 26 September 2014

JAKARTA. Harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) semakin mekar. Harga minyak nabati ini bertengger di level tertinggi enam pekan, ...

show all Berita