Berita

Share :

Okezone.com, 23 Oktober 2008


PPN Ekspor JKP Diusulkan 0%

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang tak berwujud dikenakan PPN nol persen.

Ini merupakan terobosan baru, karena dalam UU PPN yang berlaku saat ini, tidak mengenal istilah ekspor JKP atau BKP tak berwujud.

"Untuk menetralkan pembebanan PPN dan memberikan kesempatan kepada pelaku jasa bersaing di pasar global, maka terhadap penyerahan jasa yang dilakukan pengusaha indonesia diluar wilayah pabean dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari Indonesia di luar wilayah pabean diperlakukan sebagai ekspor JKP/BKP dikenakan PPN dengan tarif nol persen," ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan penjelasan mengenai RUU Perubahan ketiga UU Nomor 8/1983 tentang PPN dan PPnBM didepan Pansus RUU PPN dan PPnBM DPR-RI, Jakarta, Kamis (22/10/2008).

Usulan ini merupakan hal baru. Pasalnya, menurut Menkeu, dalam UU PPN saat ini hanya mengenal ekspor BKP saja.

Oleh karena itu, diakuinya, jika usulan tersebut diterima, pemerintah masih kesulitan dalam melakukan pengawasan atas transaksi ekpor JKP/BKP tak berwujud ini.

Kendati demikian, ia berharap dengan pengaturan ini bisa mendorong peningkatan transaksi ekspor JKP/BKP tak berwujud.

"Akan sangat membanggakan sekali jika waralaba-waralaba Indonesia bisa bermunculan di kota-kota dunia, termasuk mungkin spa," pungkasnya.

Ade

show all Berita

Others Berita


1.

Buron 5 Tahun, Penerbit Faktur Pajak Bodong Dipenjara 6 Tahun dan Denda Rp 494 M
detikfinance.com, 18 September 2014

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengumumkan, seorang penerbit faktur pajak tidak sah atau palsu telah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Tak hanya vonis ...

2.

Masih Berkasus Pajak, Berau Optimistis Ekspor
Harian Kontan, 18 September 2014

JAKARTA. PT Berau Coal, perusahaan pemegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) tengah tersangkut persoalan tunggakan pajak senilai Rp 72 miliar. ...

3.

Piutang Pajak Negara Harus Ditagih Lunas
koran-jakarta.com, 18 September 2014

JAKARTA – Meningkatnya nilai penyisihan piutang tidak tertagih, termasuk di dalamnya piutang pajak negara, harus menjadi perhatian serius pemerintah mendatang. Sebab, sebagian ...

4.

Ditjen Pajak dan Polda Banten Jalin Kerja Sama Penegakan Hukum
detikfinance.com, 17 September 2014

Serang -Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Banten menjalin kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Banten. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan ...

5.

Tumbelaka Tegaskan Sweeping Pajak Kendaraan Mewah Luar Daerah
beritamanado.com, 17 September 2014

Manado – Walaupun sangat mendukung pelaksanaan sweeping pajak kendaraan oleh pihak Dispenda, namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menyatakan agar Dispenda ...

show all Berita